Terkait Skandal Joko Tjandra, ICW Dorong Kejagung Reformasi Besar-besaran
INDEX

BISNIS-27 434.406 (3.18)   |   COMPOSITE 4934.09 (28.47)   |   DBX 924.804 (3.72)   |   I-GRADE 130.838 (0.69)   |   IDX30 413.425 (2.52)   |   IDX80 108.094 (0.68)   |   IDXBUMN20 272.657 (0.39)   |   IDXG30 115.379 (1.02)   |   IDXHIDIV20 370.721 (1.56)   |   IDXQ30 120.916 (0.86)   |   IDXSMC-COM 211.116 (0.81)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (2.08)   |   IDXV30 102.468 (0.88)   |   INFOBANK15 776.883 (6)   |   Investor33 360.093 (2.47)   |   ISSI 144.765 (0.8)   |   JII 523.909 (2.54)   |   JII70 177.568 (0.91)   |   KOMPAS100 966.07 (6.3)   |   LQ45 756.376 (4.94)   |   MBX 1366.8 (7.86)   |   MNC36 270.277 (1.65)   |   PEFINDO25 258.891 (2.33)   |   SMInfra18 233.321 (0.95)   |   SRI-KEHATI 303.606 (1.79)   |  

Terkait Skandal Joko Tjandra, ICW Dorong Kejagung Reformasi Besar-besaran

Jumat, 7 Agustus 2020 | 16:35 WIB
Oleh : Fana F Suparman / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memutasi atau merotasi sejumlah pejabat eselon 1, yakni tiga jabatan Jaksa Agung Muda (JAM) dan satu jabatan Staf Ahli Jaksa. Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga, rotasi terhadap empat pejabat eselon 1 yang di antaranya merupakan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Jan Samuel Maringka tersebut berkaitan dengan skandal pelarian terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Tak hanya memutasi, ICW mendorong Kejaksaan melakukan reformasi besar-besaran di internal Korps Adhyaksa. ICW juga mendorong Kejaksaan Agung menindak oknum yang terlibat skandal tersebut.

"ICW berharap agar Kejaksaan Agung segera melakukan reformasi besar-besaran serta menindak berbagai oknum yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra, baik memproses etik melalui Komisi Kejaksaan atau dengan instrumen hukum," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (7/8/2020).

Jan S Maringka digeser menjadi Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selain Jan S Maringka, Kejagung juga merotasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Sunarta untuk menduduki posisi Jan S Maringka sebelumnya sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen. Sementara Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Fadil Zumhana mengisi posisi sebagai Jampidum. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Amir Yanto akan menduduki jabatan baru selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengklaim rotasi empat pejabatnya tersebut tak berkaitan dengan kasus tertentu yang tengah bergulir di Kejagung. Menurutnya, mutasi atau rotasi jabatan di lingkungan Kejaksaan adalah hal yang biasa sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mencopot Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari jabatannya selaku Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Pinangki dinyatakan terbukti melanggar disiplin pegawai negeri sipil lantaran melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapat izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali selama tahun 2019. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) inspeksi kasus atas nama Pinangki juga terbukti melakukan pertemuan dengan Joko Tjandra yang saat itu buron.

Tak hanya di tubuh Kejaksaan Agung, skandal pelarian Joko Tjandra juga 'menelan korban' di institusi Polri. Brigjen Prasetijo Utomo dicopot dari jabatan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim dan bahkan ditetapkan sebagai tersangka kasus surat jalan yang membuat Joko Tjandra melenggang bebas bepergian dari Jakarta ke Pontianak untuk kemudian masuk ke Malaysia.

Polri juga telah mencopot Irjen Pol Napoleon Bonaparte dari jabatannya sebagai Kadiv Hubinter Polri dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Polri. Belakangan, Polri pun menetapkan pengacara Joko Tjandra, Anita Kolopaking sebagai tersangka atas kasus surat jalan.

ICW menduga skandal pelarian Joko Tjandra diwarnai praktik rasuah, termasuk suap. Untuk itu, ICW meminta KPK proaktif melakukan koordinasi dan supervisi terkait skandal tersebut. Bahkan, KPK diminta mengambil alih penanganan kasus tersebut dari Kejakdaan Agung dan Kepolisian untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.

"ICW juga berharap agar KPK melakukan koordinasi serta supervisi terhadap dugaan aliran dana yang mengalir pada oknum di Kejaksaan Agung. Bahkan, untuk mencegah adanya konflik kepentingan, KPK lebih baik segera mengambil alih penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi oknum di Kejaksaan Agung dan Kepolisian," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pelaku Bom Molotov ke PDIP Cianjur Sempat Terekam CCTV

Pelaku pelemparan bom molotov ke Kantor DPC PDIP Kabupaten Cianjur sempat terekam kamera CCTV.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

PDIP Cianjur Kembali Diserang Molotov, Kader Jabar Diinstruksikan Siaga I

DPP PDIP meminta seluruh kader dan simpatisan Partai khususnya di wilayah Jawa Barat, untuk siaga I atas sejumlah pelemparan bom molotov ke kantor partai.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Terpapar Covid-19, Plt Wali Kota Medan Kabarkan Kondisi Kesehatan Baik

Akhyar Nasution mengungkapkan, hari ke-14 setelah menjalani perawatan medis akibat terpapar virus corona, kondisinya masih dalam keadaan baik dan stabil.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Mendagri: Proteksi Diri dengan Masker

Tito Karnavian mengemukakan masker adalah alat proteksi diri yang baik dalam melawan wabah virus corona atau Covid-19.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

BMKG Pantau 41 Titik Panas di Sumut

BMKG memantau, ada 41 titik panas ("hotspot") yang tersebar di dalam hutan dan perbukitan pada 9 kabupaten maupun kota di Sumut.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Kasus Herbal Covid-19, Polisi Panggil Anji Senin Depan

Polda Metro Jaya, menjadwalkan pemeriksaan terhadap Erdian Aji Prihartanto alias Anji Senin (10/8/2020) pekan depan.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Airnav Luncurkan Aplikasi Peta Penerbangan Digital

Airnav Indonesia meluncurkan aplikasi peta penerbangan digital real time, yakni Airnav – Electronic Aeronautical Chart (Nav-Earth).

NASIONAL | 7 Agustus 2020

IPW Apresiasi Gerindra Dorong Pegawai KPK Jadi ASN

Dengan menjadi ASN, pegawai KPK bisa jadi contoh untuk institusi lain yang clean governance dan menularkan budaya anti korupsi.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Pelaku Fetish Kain Jarik Diterbangkan ke Surabaya untuk Jalani Pemeriksaan

Pelaku fetish pocong kain jarik ini ditangkap di rumah kerabatnya Jalan Cilik Riwut, Kalimantan Tengah.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Nadiem Harap Muhammadiyah, NU, PGRI Kembali ke POP

Menurut Nadiem, tanpa keterlibatan tiga organisasi ini, program POP tidak mungkin bisa mencapai dampak yang diinginkan.

NASIONAL | 7 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS