Jangan Paksa Jokowi Terbitkan Perppu KPK
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Jangan Paksa Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Rabu, 9 Oktober 2019 | 12:37 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate meminta publik tidak menekan-nekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Menurut Johnny, semua masukan, saran dan kritik dari publik telah didengar Presiden Jokowi dan DPR.

"Semua masukan, saran dan kritikan dar publik baik yang setuju revisi maupun yang tidak setuju revisi sudah didengar oleh Presiden Jokowi dan DPR," ujar Johnny saat dihubungi, Rabu (9/10/2019).

Johnny mengakui bahwa Perppu sebenarnya merupakan langkah konstitusional yang bisa diterbitkan Jokowi dalam situasi kegentingan memaksa. Namun, kata Johnny, Perppu tersebut tidak final dan mengikat karena harus mendapatkan persetujuan DPR lagi.

"Jadi, Perppu KPK tidak otomatis menyelesaikan masalah, bisa saja menimbulkan kisruh politik lebih lanjut karena di masyarakat sendiri sudah terbelah, ada yang setuju revisi dan ada yang menolak," ungkap dia.

Nasdem, kata Johnny, lebih mendorong pihak-pihak yang tidak setuju dengan UU KPK hasil revisi untuk mengajukan judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, JR ke MK merupakan langkah yang tepat agar publik nantinya mendapatkan putusa yang final dan mengikat atas UU KPK hasil revisi.

"Uji materi di MK juga bisa berlangsung cepat, tergantung pertimbangan majelis hakim dan permintaan pemohon. DPR dan pemerintah siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah diatur dalam UU KPK hasil revisi," pungkas dia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Partai Demokrat Berharap Diajak Gabung Kabinet Jokowi-Ma'ruf

"Bicara harapan, tentu harapan kami besar bisa diajak bergabung di kabinet,” ucap Ferdinand.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Pezina, Penjudi, dan Pemabuk Dilarang Jadi Calon Kepala Daerah, KPU: Itu Aturan Lama

Selama ini SKCK seolah-olah hanya formalitas.

POLITIK | 7 Oktober 2019

Pelantikan Presiden dan Wapres Tidak Bisa Dipercepat atau Diundur Sehari

Potensi gangguan dari pihak tertentu terkait agenda pelantikan 20 Oktober 2019 memang bisa terjadi.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Susi, Retno, dan Sri Mulyani Diprediksi Bertahan

Sejumlah menteri yang berlatar belakang profesional berpeluang dilantik lagi.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Jelang Pelantikan, Ketum PBNU: Jokowi-Ma'ruf Simbol Kemenangan Nasionalis-Santri

Hal itu disampaikan Kiai Said di hadapan lebih dari seribu santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Al Tsafaqah di Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019) malam

POLITIK | 9 Oktober 2019

Pengamat Nilai Prabowo Lebih Elegan Masuk Jajaran Watimpres

Ireng menilai sampai saat ini Prabowo masih diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan politik arus utama.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Mundur, Pelantikan Presiden-Wapres Digelar 20 Oktober Sore Hari

Awalnya, pelantikan direncanakan pukul 10.00 WIB, dan diganti menjadi pukul 16.00 WIB.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Ini Pimpinan 10 Alat Kelengkapan DPD

Berikut pimpinan 10 Alat Kelengkapan (Alkel) DPD periode 2019-2020.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Ketua MPR: Pelantikan Presiden Akan Berjalan Aman

Jika pelantikan presiden tidak aman, maka negara lain akan memandang rendah serta mencibir bangsa Indonesia.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pengamat: Memangnya Buzzer Bisa Ditertibkan?

Menurut Pengamat Media Sosial Ismail Fahmi buzzer juga ada di oposisi atau pihak pihak yang ikut bermain dalam percakapan media sosial.

POLITIK | 8 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS