Politisi Demokrat Pertanyakan Kapal Kabel Tiongkok di Perairan Indonesia
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Politisi Demokrat Pertanyakan Kapal Kabel Tiongkok di Perairan Indonesia

Senin, 25 November 2019 | 11:30 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan akan mempertanyakan keberadaan kapal kabel asal Tiongkok yang beroperasi di perairan laut Indonesia kepada Kementerian Perhubungan (Kemhub). Irwan mengaku sangat ingin mengetahui tentang perlengkapan izin dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kemhub atas kapal itu.

“Sebagai anggota Komisi V DPR saya juga akan pertanyakan terkait izin dan pengawasan operasional kapal kabel berbendera asing ini pada Menteri Perhubungan saat rapat kerja nanti, kebetulan Senin ini ada rapat dengan Kemhub,” ungkap Irwan dalam keterangan tertulisnya kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Menurut Irwan, kapal asing memang tidak dilarang beroperasi di perairan Indonesia. Asalkan engantongi izin pekerjaan bawah air dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemhub. Selain memberi izin, pengawasan ketat atas kegiatan tersebut sangatlah penting dilakukan. “Saya pikir ini sangat penting, karena menyangkut pendapatan negara dan pertahanan,” ujar Irwan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Arief Poyuono menduga ada mafia dan 'backing' politik kuat yang kerap 'menekan' Kemhub untuk melanggar asas cobatage. Terlebih banyak kapal kabel milik Indonesia yang sebenarnya sudah siaaga untuk melakukan pekerjaan tersebut, namun pada kenyataannya, Kemhub lebih memilih kapal asing.

Menyangkut itu, Irwan berjanji akan mencecar Kemhub demi mengonfirmasi langsung. “Jadi terkait beroperasinya kapal kabel berbendera asing di perairan laut Indonesia perlu segera dilakukan monitoring dan pengawasan terutama terkait ijin dan aktivitasnya apakah sudah sesuai prosedural,” ucap Irwan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kemdagri Hargai Survei Respons Publik soal Kabinet Jokowi

Meski begitu, survei tersebut tentu tidak mewakili masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

POLITIK | 25 November 2019

Pilkada Tak Langsung Dinilai Hanya Desakan Elite

Pilkada tak langsung atau melalui DPRD sudah pernah diterapkan di Indonesia dan terbukti banyak kelemahannya.

POLITIK | 25 November 2019

Agus Gumiwang: Bamsoet Hanya Cari Alasan untuk Langgar Komitmen

Ketua MPR itu hanya menitipkan lima nama pendukungnya dalam Fraksi Golkar DPR RI.

POLITIK | 25 November 2019

Kongres II Projo akan Dibuka Presiden Jokowi

Dengan estimasi 20.000 kader dan pengurus Projo, arena kongres diperkirakan semakin meriah dengan panggung rakyat dan festival kuliner Nusantara.

POLITIK | 25 November 2019

Golkar Dukung Pilkada Langsung Sejak UUD 1945 Diamendemen

Golkar memaknai "pemilihan kepala daerah secara demokratis" sebagai diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 sebagai pemilihan langsung.

POLITIK | 24 November 2019

ABJ Minta Prabowo “Tertibkan” Fadli Zon

Gerindra sudah menjadi bagian koalisi pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, maka sudah sepatutnya jajaran Gerindra mendukung kebijakan pemerintah.

POLITIK | 24 November 2019

Presiden: Keunikan Desa Gamcheon Bisa Jadi Inspirasi di Indonesia

Desa budaya Gamcheon adalah kampung yang sebelumnya kumuh, namun kemudian ditata menjadi salah satu atraksi wisata.

POLITIK | 24 November 2019

Partai Nasdem Tidak Satu Suara soal Masa Jabatan Presiden

"Biarkan saja wacana itu berkembang, kita melihat respons masyarakat bagaimana. Ini kan tergantung aspirasi masyarakat," ujar Bamsoet.

POLITIK | 24 November 2019

Pilkada Bantul, PDIP Dengar Masukan dari Sejumlah Tokoh

Partai memiliki kebijakan terbuka dalam menentukan calon-calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2019.

POLITIK | 24 November 2019

Monisyah Siap Maju Caketum Seknas Jokowi

Monisyah akan maju dalam pencalonan Ketua Umum Seknas Jokowi, Desember 2019 mendatang.

POLITIK | 24 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS