Kisruh Pemecatan Dirut TVRI, Komisi I DPR Beri Waktu 3 Bulan
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Kisruh Pemecatan Dirut TVRI, Komisi I DPR Beri Waktu 3 Bulan

Senin, 9 Desember 2019 | 13:55 WIB
Oleh : Hotman Siregar / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Pemberhentian Helmy Yahya dari jabatannya sebagai direktur utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI oleh Dewan Pengawas (Dewas) menuai kontroversi. Helmy menyatakan bahwa ia masih menjabat sebagai Dirut. Sementara Dewas tetap konsisten dengan keputusan pemberhentian tersebut.

Pemberhentian berdasarkan SK Dewan Pengawas Nomor 3/2019 tanggal 4 Desember 2019 itu memaksa Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) turun tangan dan menyarankan kasus pemberhentian diselesaikan secara internal.

Anggota Komisi I DPR Muhamad Farhan menjelaskan, penyelesaian masalah ini sekarang berada di pihak Helmy Yahya yang harus berani membuka duduk permasalahan dengan transparan.

“Secara aturan justru sekarang Helmy yang harus menjelaskan tuduhan dari Dewas. Maka saya akan dorong Helmy untuk memberikan penjelasan atas tuduhan Dewas tersebut,” ujar Farhan di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Dewan Pengawas, menurut Farhan, harus membeberkan alasan argumentatif mengapa pemberhentian dilakukan. “Saya juga mendesak Dewan Pengawas mengevaluasi dengan objektif dan menggunakan parameter kuantitatif yang jelas,” katanya.

Farhan menilai, permasalahan tersebut dibahas dalam waktu terbatas selama tiga bulan dengan agenda rencana pada bulan pertama, adalah waktu untuk Hemy Yahya memberi penjelasan atau jawaban terhadap keputusan Dewan Pengawas. Dua bulan berikutnya, waktu bagi Dewan Pengawas menangggapi jawaban Helmy Yahya.

“Tiga bulan ini menjadi penentuan. Selama periode itu saya meminta semua karyawan TVRI tidak terlibat dalam perselisihan ini. Jangan membuat blok-blok dukungan. Tetap profesional dan menolak politisasi isu TVRI,” katanya.

Farhan juga meminta Ombudsman untuk menuntaskan dugaan tindakan mal administrasi terhadap para kru TVRI. “Selanjutnya saya mendesak Ombudsman untuk memutuskan perkara gugatan mal-administrasi soal honor kru teknis dan produksi TVRI yang tertunda dengan cepat dan lugas,” katanya.

Selain Ombudsman, Farhan meminta pemerintah segera memberi kepastian perihal hak karyawan TVRI yang tertunda. “Sekaligus memohon Setneg segera menyetujui tunjangan kinerja karyawan TVRI yang terkendala masalah persetujuan selama dua tahun terakhir,” tambahnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Sekjen PDIP Pastikan Gibran dan Bobby Harus Lalui Proses Partai Jika Ingin Dicalonkan

"Tapi nanti ketika Ibu Ketua Umum sudah mengambil keputusan, kami menyakini sesuai dengan garis disiplin partai, semua akan mengikuti rekomendasi DPP partai."

POLITIK | 9 Desember 2019

Dipanggil Presiden Jokowi Soal Novel, Polri Belum Tahu

Presiden Jokowi rencananya akan memanggil Kapolri terkait kasus Novel Baswedan. Namun pihak kepolisian belum mengetahui rencana tersebut.

POLITIK | 9 Desember 2019

PKB Dukung Penuh Gibran Maju Calon Wali Kota Solo

Faizol juga menyatakan Gibran memiliki pengalaman memimpin karena ia merupakan seorang pengusaha Indonesia.

POLITIK | 9 Desember 2019

AHY: Taruna Akademi Demokrat adalah Kader-kader Pilihan

AHY mengajak para Taruna Akademi Demokrat untuk tampil dengan optimisme, rasa percaya diri, dan juga semangat.

POLITIK | 8 Desember 2019

Akademi Demokrat Didirikan untuk Kaderisasi

Jati diri Akademi Demokrat adalah sekolah pejuang, patriot, dan kader pemimpin bangsa.

POLITIK | 8 Desember 2019

Hasto Mengenang Semangat Persaudaraan Habib Sholeh

Habib Sholeh tak segan-segan memerangi fitnah dan isu SARA dengan langsung turun ke jalan.

POLITIK | 8 Desember 2019

CSIS: Pilkada Tidak Langsung Berpotensi Menurunkan Partisipasi Pemilih

Pilkada tidak langsung menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.

POLITIK | 8 Desember 2019

Hasto: Eks Koruptor Nyaleg Tergantung Internal Partai Masing-masing

PDIP berpandangan aturan larangan mantan napi koruptor maju ke pentas politik tak perlu dimasukkan ke dalam sebuah aturan.

POLITIK | 8 Desember 2019

CSIS: Praktik Mahar Politik Masih Terjadi

Argumentasi pilkada langsung yang harus dievaluasi karena ongkos politik mahal, menjadi tidak relevan.

POLITIK | 8 Desember 2019

Hasto: Modernisasi Jangan Hilangkan Jati Diri Bangsa

Modernisasi hanya alat bagi bangsa, namun hakekat yang harus dijaga adalah jati diri bangsa.

POLITIK | 8 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS