Penyalahgunaan Bansos untuk Kepentingan Politik Marak Terjadi

Penyalahgunaan Bansos untuk Kepentingan Politik Marak Terjadi

Selasa, 5 Mei 2020 | 13:14 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19 diduga kuat sudah disalahgunakan untuk kepentingan politik seperti Pilkada serentak 2020. Buktinya, di sejumlah daerah sudah banyak ditemukan Bansos yang berisi gambar kepala daerah hingga simbol-simbol yang mengarahkan suatu dukungan politik.

"Saat ini ada politisasi bantuan Covid-19 yang dilakukan kepala daerah. Kondisi itu sudah tampak dilakukan di sejumlah daerah," kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow, dalam diskusi daring "Politisasi Dana Covid-19 untuk Kepentingan Pilkada Serentak 2020", Selasa (5/4/2020).

Tepi mencatat, Bansos yang disalahgunakan untuk kepentingan politik terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah, mulai dari Klaten, Brebes, dan lain-lain. Selain itu juga terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, hingga DKI Jakarta.

Pola atau bentuk politisasi biasanya ada gambar wajah pada kemasan, stiker bergambar, baliho Covid-19, pesan dalam bantuan yang nadanya kampanye, surat dalam kemasan bantuan, warna di kantong kemasan, turun langsung memberikan bantuan, penggunaan anggaran daerah untuk pencetakan stiker, dan lain-lain.

"Kami juga melihat ada potensi penyalahgunaan, seperti kewenangan penuh pergeseran anggaran, transparansi penyaluran, belanja riil, alat kesehatan, obat-obatan, dan lain-lain," ujar Jeirry.

Menurutnya, apa yang terjadi di daerah juga tidak terlepas dengan apa yang terjadi di pemerintah pusat. Pola antara penyalahgunaan Bansos antara pusat dengan daerah pun cenderung sama.

"Pusat juga memberi contoh. Seperti, kantong-kantor diberi gambar atau wajah. Polanya dari pusat hingga daerah sama. Ini malah dimanfaatkan sebagai peluang. Bencana dijadikan ajang pencitraan," ungkapnya.

Menurutnya, Bansos memang punya pengaruh bagi pemilih. Terlebih, rencana pilkada di bulan Desember memberikan peluang terhadap seluruh tindakan tersebut.

"Selain itu juga tidak ada aturan pasti yang melarang. Perppu nomor 1 tahun 2020 pasal 3 ayat 1 justru memberikan peluang untuk itu semua terjadi," kata Jeirry.

Ditegaskan Jeirry, tindakan penyalahgunaan Bansos adalah perilaku yang tidak bermoral karena memanfaatkan situasi susah untuk tujuan politik. Syahwat kekuasaan jadi tampak lebih menonjol ketimbang rasa kemanusiaan dan kondisi itu cukup menodai program penanganan covid-19 dan membuat program tersebut gagal mencapai tujuan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

ASN Diminta Tegak Lurus Ikuti Perintah Pimpinan Pusat dan Daerah

Tjahjo juga berharap seluruh ASN dan keluarga di seluruh wilayah Indonesia senantiasa diberi kesehatan dan penuh optimisme.

POLITIK | 5 Mei 2020

Hatta Rajasa Minta Rakernas PAN Targetkan 3 Besar Peraih Suara Terbesar di Pemilu 2024

Rakernas PAN harus bicara soal program kerja pemenangan, menanggapi situasi nasional yang berdinamika, hingga perkembangan global.

POLITIK | 5 Mei 2020

Menghadapi Musim Kemarau, Presiden Minta Perhitungan Matang

Presiden minta pemerintah daerah antisipasi musim kemerau.

NASIONAL | 5 Mei 2020

Mendesak, Penerbitan Perppu Penundaan Pilkada

Presiden Jokowi diminta segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada.

POLITIK | 4 Mei 2020

Banggar DPR Setuju Perppu 1/2020 Ditetapkan Jadi UU

Badang Anggaran (Banggar) DPR memutuskan untuk menerima dan menyetujui Perppu 1/2020 menjadi UU

POLITIK | 4 Mei 2020

Banggar DPR Terima dan Setujui Perppu Covid-19 Jadi Undang-undang

Banggar DPR RI menerima serta menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 untuk ditetapkan sebagai undang-undang.

POLITIK | 4 Mei 2020

AHY Instruksikan Kader Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

AHY meminta para kader untuk melaksanakan identifikasi kelompok masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.

POLITIK | 4 Mei 2020

Afirmasi Perempuan di Pilkada Dinilai Rendah

Belum ada aturan yang mengikat terkait keterlibatan kaum perempuan di Pilkada.

POLITIK | 4 Mei 2020

Politisasi Bansos, Polisi Serahkan Bawaslu

Ada beberapa petahana yang berpotensi maju di Pilkada 2020 yang menggunakan bansos sebagai jalan mempromosikan diri.

POLITIK | 4 Mei 2020

Kinerja Pemerintah Antisipasi Penyebaran Covid-19 Diapresiasi

Kinerja pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 diapresiasi oleh GMNI dan DPR.

POLITIK | 4 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS