Pemerintah Diminta Bantu Pers yang Terdampak Covid-19
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-19.05)   |   COMPOSITE 5783.33 (-170.92)   |   DBX 1064.04 (-1.68)   |   I-GRADE 168.858 (-6.97)   |   IDX30 499.932 (-21.14)   |   IDX80 131.904 (-5.19)   |   IDXBUMN20 373.781 (-18.36)   |   IDXG30 136.463 (-5.44)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-18.14)   |   IDXQ30 146.101 (-6.28)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-4.72)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-9.61)   |   IDXV30 127.988 (-5.5)   |   INFOBANK15 983.467 (-36.67)   |   Investor33 429.105 (-16.64)   |   ISSI 169.797 (-4.69)   |   JII 620.069 (-22.27)   |   JII70 213.196 (-7.01)   |   KOMPAS100 1177.3 (-42.41)   |   LQ45 920.112 (-37.05)   |   MBX 1606.46 (-54)   |   MNC36 321.125 (-12.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-8.64)   |   SMInfra18 295.49 (-13.73)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-13.72)   |  

Pemerintah Diminta Bantu Pers yang Terdampak Covid-19

Senin, 18 Mei 2020 | 19:03 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DRR Sukamta menegaskan, pemerintah sepatutnya memberikan perhatian dan membantu usaha pers yang juga ikut terdampak pandemi Covid-19. Tujuannya agar pers mampu bertahan dan terus produktif dalam membantu pemerintah melakukan diseminasi informasi Covid-19 kepada masyarakat.

"Pers ini punya peran penting dalam pandemi COVID-19 mulai dari diseminasi informasi, edukasi kepada masyarakat hingga perang melawan hoax. Tanpa bantuan pers, berbagai informasi pemerintah tidak akan sampai ke masyarakat luas," kata Sukamta, Senin (18/5/2020).

Sukamta pun menyebut, "Pemerintah harus membantu usaha pers yang terdiri dari perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita. Sebagian usaha pers ini sebelum pandemi datang sudah kesulitan karena adanya perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi lewat media elektronik. Saat pandemi datang, kondisi semakin berat."

Sukamta menuturkan, sebagaimana skema pemerintah untuk membantu UMKM dan dunia usaha, langkah serupa perlu diterapkan untuk usaha pers. Pemerintah bisa berikan relaksasi pajak hingga mengajak usaha pers dalam kerjasama penyampaian informasi mengenai program, aktivitas dan hal lain terkait Covid-19.

"Tentunya Segala hal bantuan terhadap pers harus tetap memperhatikan asas ketaatan hukum dan kepatutan masyarakat," ucap wakil ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Meski begitu Sukamta mengingatkan bahwa bantuan terhadap usaha pers jangan sampai membuat pers menjadi tumpul, hilang daya kritis terhadap pemerintah. Dalam kondisi krisis akibat pandemi seperti ini menurut Sukamta peluang penyimpangan dari sisi kebijakan dan anggaran semakin besar akibat diskresi aturan yang dapat memicu moral hazard penyelenggara negara.

Di sini pers punya peran penting menjadi saluran masyarakat untuk ikut mengkritisi kebijakan yang menyimpang. Mengingat pers sebagai pilar keempat dari demokrasi harus bisa menjaga independensi dengan pemerintah dengan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik.

"Kita tahu selama masa pandemi Covid-19 pers telah banyak berperan dalam membangun kesadaran publik untuk melakukan physical dan social distancing. Namun demikian terkadang pers hanya menyambungkan suara dari pemerintah tanpa memberikan pembanding yang kuat. Khususnya konten media straight news yang mungkin lebih banyak digemari masyarakat dan itu menguntungkan bagi media. Tentu akan kita harap pers juga menyajikan konten-konten berita yang mengupas secara mendalam sehingga punya nilai edukasi yang bermanfaat ke publik," demikian Sukamta.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perludem Sebut Dua Alasan Parpol Ingin Pilkada Digelar Desember 2020

Perludem menyebut ada dua alasan mengapa partai politik (parpol) menginginkan pilkada serentak tetap digelar pada Desember 2020.

POLITIK | 18 Mei 2020

Penanganan Covid-19 Terseret Kepentingan Politik

Penanganan pandemi Covid-19 masih belum meninggalkan kepentingan politik.

POLITIK | 17 Mei 2020

Perppu Pilkada Dibahas di Masa Sidang IV

Pembukaan masa sidang rencananya dimulai 15 Juni 2020.

POLITIK | 17 Mei 2020

Tahapan Pilkada Ditunda, Bawaslu Tidak Bisa Tindak Politisasi Bansos

Bawaslu mengaku belum bisa menindak berbagai praktik politisasi bansos yang dilakukan oleh sejumlah bakal calon kepala daerah yang akan maju Pilkada 2020

POLITIK | 15 Mei 2020

Rebut Simpatik Rakyat lewat Bansos Covid-19 Sangat Tidak Bermoral

Jeirry Sumampow menilai, upaya para petahana merebut simpatik rakyat dalam program bansos merupakan tindakan tak bermoral

POLITIK | 15 Mei 2020

Kebijakan Pelonggaran Transportasi Perlu Dievaluasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, perlunya evaluasi kebijakan relaksasi perjalanan oleh Kementerian Perhubungan (Kemhub)

POLITIK | 15 Mei 2020

Kinerja Ekonomi Naik Saat Pandemi Covid-19, Gerindra Puji Airlangga Hartarto

Waketum Partai Gerindra Arief Puyuono memuji kinerja ekonomi pemerintahan yang dipiloti oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

POLITIK | 15 Mei 2020

Upaya Pemulihan Ekonomi, Legislator Kritik KSSK 'Cuci Tangan'

Perppu 1/2020 menjadi UU maka pemerintah sudah mendapatkan dasar hukum untuk mencari pendanaan untuk menyelamatkan ekonomi yang melambat akibat Covid-19

POLITIK | 15 Mei 2020

Politisasi Bansos Menunjukkan Etika Pejabat yang Rendah

Politisasi bansos kepada masyarakat akibat Covid-19 menunjukkan rendahnya etika pejabat negara

POLITIK | 15 Mei 2020

Nasdem Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJSK

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dirasa kurang tepat waktunya.

POLITIK | 15 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS