Ansy Lema Dorong KKP Fokus Budi Daya Lobster Domestik
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Ansy Lema Dorong KKP Fokus Budi Daya Lobster Domestik

Jumat, 19 Juni 2020 | 20:55 WIB
Oleh : Alexander Madji / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema atau yang akrab disapa Ansy Lema menyoroti penerbitan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Permen yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut kini membuka keran penangkapan dan ekspor benih lobster ke luar negeri untuk budidaya pembesaran lobster. Sebelumnya penangkapan benih (baby) lobster dilarang oleh KKP karena dinilai membahayakan kelestarian lobster.

Dalam Permen KP Nomor 12 tahun 2020, eksportir bisa mengekspor benih lobster setelah melakukan budi daya dan melepaskan 2% hasil panen lobster ke laut. Menurut Ansy, syarat ini terlampau ringan dan tidak mencerminkan niat KKP untuk memastikan keberlangsungan ekosistem lobster di Indonesia.

Pengusaha lobster sebaiknya harus tetap dingatkan akan intensi awal pemerintah tentang budi daya lobster domestik dalam negeri dan konservasi ekosistem lobster di laut. Karena itu ia secara khusus mendorong KKP menaikkan syarat pelepasan lobster dewasa menjadi 10% untuk restocking di laut.

“Sampai kapan kita terus ekspor benih lobster? KKP jangan hanya fokus berikan kemudahan izin ekspor benih lobster. Perusahaan-perusahaan lobster harus dipaksa agar mulai melakukan budi daya lobster dalam negeri. Suatu saat kita harus berhenti kirim benih lobster ke luar negeri. Sangat ironis, Indonesia yang kaya akan pakan untuk pembesaran lobster tetapi saat ini masih minim budi daya pembesaran lobster. Selain itu, syarat pelepasan 2% lobster hasil pembesaran ke laut terlalu kecil. Seharusnya dinaikkan menjadi 10%. Ini penting untuk memastikan ekosistem lobster tetap lestari,” papar Ansy dalam pernyataan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (19/6/2020).

Pada bagian lain Ansy mendesak KKP untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum menangkap dan menindak tegas mafia penyelundupan benih lobster. "Pelaku dalam penyelundupan benih lobster ini bermacam-macam. Antara lain melibatkan sindikat internasional. Disinyalir sumber dana berasal dari bandar yang ada di luar negeri yang kemudian dialirkan ke berbagai pengepul di Indonesia. Akar dari penyelundupan benih lobster karena budidaya lobster di Indonesia belum dilakukan secara maksimal," imbuhnya.

Ia menambahkan, “Selama ini lebih banyak nelayan kecil yang ditangkap. Penyelundupan jumlah besar tidak terdeteksi. KKP harus menindak tegas, tidak tebang pilih. Namun, yang lebih penting adalah untuk mencegah terus meningkatnya penyelundupan benih lobster, KKP harus mengambil tindakan lebih jauh dengan melaksanakan budi daya lobster secara besar-besaran. Kegiatan bernilai ekonomis ini belum dikembangkan lebih serius oleh KKP.”

Menurut Ansy, budi daya pembesaran lobster domestik dapat dilakukan KKP dengan membantu pelaku usaha lobster membangun pabrik pembesaran lobster dan pabrik pakan lobster. Selain itu KKP dapat mengembangkan teknologi dan mendidik tenaga-tenaga terlatih (SDM) di bidang pembesaran lobster.




BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mendagri: Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Akan Jadi Isu Pilkada 2020

Dalam Pilkada 2020, para peserta akan lebih fokus mengangkat isu penanganan Covid-19 dan dampaknya seperti pemulihan dampak ekonomi dalam kampanye.

POLITIK | 19 Juni 2020

Ketua MPR Minta Pemerintah Jaga Persediaan Gula, Daging dan Bawang

Sebelum memutuskan impor daging, gula dan bawang putih, Pemerintah harus memperhatikan dulu stok petani dan peternak lokal.

POLITIK | 19 Juni 2020

Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak Ikut Campur soal RUU HIP

Jokowi menjelaskan isi RUU HIP tersebut belum diketahui olehnya dan pemerintah selalu memerhatikan suara-suara dari masyarakat.

POLITIK | 19 Juni 2020

Ini Respons Baleg soal Usulan RUU HIP Dicabut dari Prolegnas

Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi menjelaskan, pihaknya tidak dapat langsung mengeluarkan atau membatalkan suatu RUU dalam prolegnas.

POLITIK | 19 Juni 2020

Gerindra Kemungkinan Usung Putra dan Menantu Jokowi di Pilkada 2020

Gerindra kemungkinan mendukung putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan menantunya, Bobby Nasution.

POLITIK | 19 Juni 2020

KKP Harus Berpihak pada Nelayan Kecil dan Konservasi Laut

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P asal NTT Ansy Lema meminta KKP untuk berpihak pada nelayan kecil dalam mengeluarkan izin pemakaian alat tangkap cantrang.

POLITIK | 19 Juni 2020

Politisi PDIP Desak Integrasi Data Kesehatan dengan Kependudukan

Sistem data nasional dianggap sangat lemah sehingga penanganan Covid-19 dan perumusan kebijakan terkait menjadi tidak konsisten.

POLITIK | 19 Juni 2020

Jokowi Salat Jumat di Masjid Baitussalam Istana Bogor

Jokowi melaksanakan salat Jumat di Masjid Baitussalam dikarenakan hari ini berkantor di Istana Bogor.

POLITIK | 19 Juni 2020

RUU Cipta Kerja Harus Melindungi UMKM

RUU Cipta Kerja dinilai sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia

POLITIK | 18 Juni 2020

RUU HIP Dinilai Harus Dirombak Total

Pembahasan RUU HIP disebut tidak dapat dilanjutkan.

POLITIK | 18 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS