Kerugian Penutupan Pemerintahan AS Lampaui US$ 5,7 Miliar

Kerugian Penutupan Pemerintahan AS Lampaui US$ 5,7 Miliar
Para demonstran menggelar unjuk rasa penolakan shutdown pemerintah bersama asosiasi pengawas lalu lintas udara dan serikat industri penerbangan lainnya di Capitol Hill, di Washington, DC, AS, Kamis (10/1). ( Foto: AFP / Brendan Smialowski )
Jeanny Aipassa / JAI Selasa, 22 Januari 2019 | 13:46 WIB

Washington - Sejumlah ahli memperkirakan kerugian ekonomi akibat penutupan operasional sebagian pemerintahan Amerika Serikat (AS) dapat melampaui dana pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko sebesar US$ 5,7 miliar (sekitar Rp 80 triliun) yang diajukan Presiden Donald Trump. Penutupan operasional pemerintahan AS genap mencapai satu bulan pada 22 Januari 2019.

Kepala Ekonom S&P Global AS, Beth Ann Bovino, mengatakan rata-rata biaya lanhgsung dan tidak langsung mingguan dari penupuan sebagian instansi pemerintah yang dimulai pada 22 Desember 2018 mencapai US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 17 triliun.

“Senin (21/1) menandai dimulainya minggu kelima penutupan dan akan menyebabkan kerugian ekonomi sekitar US$ 6 miliar, jika pemerintahan tidak segera dibuka pada akhir pekan ini,” kata Bovino, dalam laporan penelitiannya yang dikutip CNBC, Senin (21/1).

Dia mengungkapkan, penutupan rata-rata mingguan diperkirakan akan meningkat karena dampak yang ditimbulkan bagi industri dan konsumen semakin melebar dan dalam. Efek langsung dari penutupan maraton termasuk hilangnya produktifitas dari ratusan ribu pekerja cuti yang belum dibayar sejak 22 Desember 2018.

“Semakin lama penutupan pemerintahan berlangsung, semakin banyak kerusakan yang akan diderita perekonomian AS,” ujar Bovino.

Walaupun dampak pastinya belum dihitung, Biro Analisis Ekonomi memperkirakan bahwa jam kerja karyawan federal yang hilang selama 16 hari pada Oktober 2013 mengurangi PDB kuartal keempat sebesar 0,3 poin persentase.

"Seperti pada penutupan sebelumnya, produktivitas yang hilang dari pegawai pemerintah yang dirumahkan tidak akan pernah diperoleh kembali. Secara riil, PDB akan lebih rendah karena tidak ada produk yang dibuat," bunyi laporan S&P Global.

Kamar Dagang AS, asosiasi bisnis terbesar di negara itu, telah mendesak Trump dan Kongres AS untuk mengakhiri penutupan pemerintahan, karena konsekuensi dari penutupan itu "luas dan terus bertambah.

Kepala Kebijakan Kamar Dagang AS, Neil L. Bradley, dalam suratnya kepada Gedung Putih dan Kongres AS, 15 Januari 2019, mengatakan bahwa dampak tersebut telah merambah sampaia ke usaha kecil yang kini tidak dapat menerima bantuan dari Administrasi Bisnis Kecil.

"Pemrosesan impor terhambat, dan permintaan pengecualian tarif tidak diproses. Pengawas keselamatan dikesampingkan, persetujuan hipotek ditunda, dan penelitian dihentikan. Taman Nasional ditutup dan sampah di taman tidak dikumpulkan. Hibah, kontrak, dan pembayaran untuk barang dan jasa yang sudah disediakan tertunda. Pembuatan peraturan federal dihentikan, dan ratusan ribu karyawan dan kontraktor federal tidak dibayar," tulis Bradley dalam suratnya.



Sumber: AP/CNBC/Suara Pembaruan