Rusia dan Tiongkok Pulangkan Ribuan Pekerja Korut

Rusia dan Tiongkok Pulangkan Ribuan Pekerja Korut
Juru Bicara Departemen Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang. ( Foto: Istimewa )
Jeany Aipassa / JAI Kamis, 28 Maret 2019 | 11:47 WIB

New York, Beritasatu.com - Tiongkok dan Rusia melaporkan telah mengirim pulang ribuan pekerja asal Korea Utara (Korut) di negara mereka, sesuai dengan ketentuan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Laporan itu, disampaikan Tiongkok dan Rusia kepada Komite Sanksi Korea Utara, Dewan Keamanan PBB, di New York, Amerika Serikat (AS), seperti dikutip Reuters, Rabu (27/3).

Dalam laporannya, Tiongkok menyatakan lebih dari separuh pekerja asal Korut yang berada di Tiongkok telah dipulangkan. Laporan itu sekaligus untuk menunjukkan bahwa Tiongkok tidak membantu Korut, sejak dijatuhi sanksi Dewan Keamanan PBB, seperti yang dituduhkan selama ini.

Sebelumnya pada Selasa (26/3), Pemerintah Tiongkok menyatakan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun terkait laporan ke Komite Sanksi Korea Utara, Tiongkok tidak ingin laporan mereka yang disertai dengan rincian angka dipublikasikan.

“Tiongkok dengan setia dan tegas telah menerapkan sanksi PBB terhadap Korea Utara,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang.

Sedangkan Rusia melaporkan, sekitar 18.533 pekerja Korut dengan ijin kerja yang sah di Rusia telah dipulangkan. Hal itu menyebabkan jumlah pekerja Korut di Rusia berkurang dari 30.023 menjadi 11.490 orang.

Seorang diplomat PBB mengkonfirmasi laporan itu. Menurutnya, Tiongkok dan Rusia telah menyerahkan laporan satu halaman kepada Komite Sanksi Korea Utara, sebagaimana disyaratkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, pada Desember 2017, yang menuntut pemulangan semua pekerja Korut pada akhir tahun 2019.

Desakan agar Tiongkok dan Rusia memulangkan pekerja asal Korea merupakan bagian dari desakan AS di Dewan Keamanan PBB terkait  penghentian program nuklir (denukrilisasi) negara itu.

AS meyakini bahwa Korut memiliki sekitar 100.000 pekerja di luar negeri, dengan mayoritas di Tiongkok dan Rusia. Pekerja Korut di luar negeri dipandang sebagai sumber pendanaan untuk program nuklir dan rudal negara itu, sehingga memulangkan mereka memotong jalur vital bagi rezim.

Departemen Luar Negeri AS sebelumnya menggambarkan tenaga kerja Korut di Rusia “seperti budak". Selama kunjungan ke St Petersburg pada Januari 2018, CNN melihat para buruh tinggal di tempat tinggal yang kumuh, untuk membangun blok-blok apartemen.

Korut telah lama mencari penghapusan sanksi PBB yang telah mencekik ekonomi mereka. AS telah bersikap lunak lewat pertemuan Presiden Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un. Namun AS menyayangkan ketidaksepakatan terkait program denukrilisasi Korut dalam dua kali pertemuan kedua pejabat tinggi tersebut, sehingga sanksi terhadap Korut tetap diberlakukan.



Sumber: Reuters/CNN/Suara Pembaruan