Hak Imunitas Ditolak, Trump Wajib Serahkan Data Pajak

Hak Imunitas Ditolak, Trump Wajib Serahkan Data Pajak
Presiden AS Donald Trump ( Foto: AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
Jeanny Aipassa / WIR Selasa, 8 Oktober 2019 | 19:04 WIB

New York, Beritasatu.com- Hakim Pengadilan New York, Amerika Serikat (AS), menolak permohonan imunitas Presiden Donald Trump terkait laporan pengembalian pajaknya. Trump diwajibkan menyerahkan laporan pengembalian pajak kepada Dewan Juri dan Pengadilan New York.

Dalam memori putusan sepanjang 75 halaman, Hakim Victor Marrero, mengatakan klaim "luar biasa" Trump bahwa setiap presiden AS menikmati kekebalan absolut dari proses kriminal dalam bentuk apa pun, telah melampaui kekuasaan eksekutif.

"Klaim kekebalan yang diajukan Trump merupakan tindakan menjijikkan bagi struktur pemerintahan negara dan nilai-nilai konstitusional," kata Hakim Victor Marrero, di Pengadilan New York, Senin (7/10).

Dengan putusan tersebut, Trump diwajibkan menyerahkan laporan pengembalian pajaknya kepada negara dalam jangka waktu 8 tahun terakhir. Laporan tersebut, sesuai permintaan Kejaksaan Distrik Manhattan, yang menyelidiki dugaan penyimpangan dana kampanye Trump saat pemilihan umum 2016, untuk membayar dua wanita yang terlibat perselingkuhan dengan Trump.

Sebagai bagian dari penyelidikannya, Kantor Kejaksaan Manhattan mengirim surat panggilan kepada firma akuntansi Trump, Mazars USA, untuk menyerahkan laporan pengembalian pajak dan dokumen terkait mulai 2011 sampai 2018.

Trump kemudian mengajukan keberatan dengan menggunakan hak imunitas presiden AS, tetapi permohonan tersebut ditolak hakim federal New York, pada Senin (7/10).

Juru bicara Mazars USA menyatakan akan menghormati proses hukum dan sepenuhnya mematuhi kewajiban hukumnya. Sebaliknya, Pengacara Trump, Jay Sekulow, langsung mengajukan banding tahap dua, hanya berselang beberapa menit setelah Hakim Victor Marrero membacakan putusannya.



Sumber: Suara Pembaruan