Penyelidikan Pemakzulan Donald Trump

Rudy Giuliani Tolak Panggilan DPR AS

Rudy Giuliani Tolak Panggilan DPR AS
Rudolph W Giuliani. ( Foto: AFP / Angela Weiss )
Jeany Aipassa / JAI Rabu, 16 Oktober 2019 | 15:44 WIB

Washington, Beritasatu.com - Rudolph W Giuliani atau Rudy Giuliani, Kuasa Hukum pribadi Presiden Donald Trump, menolak panggilan DPR AS untuk memberi keterangan di Komisi Pengawasan Intelijen, Selasa (15/10/2019).

Melalui surat yang disampaikan pengacaranya, Jon Sale, kepada DPR AS, Rudy Giuliani juga menolak menyerahkan dokumen-dokumen yang diduga terkait dengan upayanya menekan pemerintah Ukraina sesuai permintaan Donald Trump untuk menyelidiki Hunter Biden, putra dari Joe Biden. 

“Ini tampaknya merupakan penyelidikan pemakzulan yang tidak konstitusional, tidak berdasar dan tidak sah. Surat panggilan pengadilan terlalu luas, terlalu membebani, dan mencari dokumen di luar cakupan penyelidikan yang sah,” kata Jon Sale, pengacara Giuliani, dalam surat kepada komite pegawas intelijen DPR AS, Selasa (15/10/2019).

Rudy Giuliani sangat terlibat dalam upaya menekan Ukraina guna membuka penyelidikan korupsi terhadap kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, dan putranya Hunter Biden yang bekerja pada salah satu perusahaan gas alam Ukraina.

Faksi Demokrat yang menyelidiki Donald Trump, dan bahkan beberapa pejabat Gedung Putih, mencurigai Rudy Giuliani menjalankan kebijakan luar negeri bayangan di luar Departemen Luar Negeri atas nama Donald Trump.

Seorang mantan staf di Gedung Putih dilaporkan mengatakan kepada komite penyelidikan pemakzulan itu bahwa mantan penasehat keamanan nasional John Bolton menyebut Rudy Giuliani sebagai “granat tangan yang akan meledakkan semua orang.”

Pada Senin (14/10/2019), Fiona Hill, pejabat keamanan dalam negeri di Gedung Putih untuk isu Rusia dan Eropa, memberikan kesaksian tertutup di DPR AS.

Orang-orang yang memahami kesaksiannya mengatakan Fiona Hill memberitahu DPR bahwa John Bolton dan pejabat keamanan lainnya dalam pemerintahan Trump merasa terganggu dengan upaya Rudy Giuliani di Ukraina.

John Bolton dilaporkan mengatakan ia tidak ikut dalam “komplotan gelap” yang melibat Rudy Giuliani dan Kepala Staf Gedung Putih Nick Mulvaney. John Bolton belum menyampaikan komentar atas pernyataan itu.

Anggota DPR yang memimpin faksi Republik di Komite Urusan Luar Negeri DPR, Michael McCaul, mengatakan penyelidikan pemakzulan tersebut berlangsung di balik pintu tertutup ketika seharusnya dilakukan di depan rakyat Amerika.

“Saya menyerukan kepada Ketua DPR agar resolusi tentang hal ini dibuka sehingga kita bisa lebih transparan dan lebih terbuka pada rakyat Amerika. Karena, pada akhirnya mereka yang akan menderita dari proses yang tidak adil,” ujar Michael McCaul.

DPR AS telah memproses penyyelidikan pemakzulan dengan memanggil sejumlah pejabat tinggi terkait. Pada Selasa (15/10/2019), DPR AS juga mendengar kesaksian dari Wakil Asisten Menteri Luar Negeri George Kent.

Pejabat-pejabat lain juga dijadwalkan memberikan kesaksian minggu ini, termasuk Duta Besar Amerika Untuk Uni Eropa dan donatur kampanye Trump, Gordon Sondland.

 



Sumber: Suara Pembaruan