Diplomasi HAM Indonesia Unggul dari Jepang dan Korsel

Diplomasi HAM Indonesia Unggul dari Jepang dan Korsel
Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dian Triansyah Djani. ( Foto: AFP )
Natasia Christy Wahyuni / JAI Jumat, 18 Oktober 2019 | 16:05 WIB

New York, Beritasatu.com - Diplomasi Indonesia terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) lebih unggul dibandingkan Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

Hal itu, terbukti dari terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui mekanisme voting, di Sidang Majelis Umu ke-74 PBB, di New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (17/10/2019).

Dalam voting tersebut, Indonesia mendapat dukungan 174 suara atau 90,2% suara dari 193 negara anggota PBB. Indonesia mendapat suara tertinggi sebagai wakil kawasan Asia Pasifik di Dewan HAM PBB, disusul Jepang (165 suara), Korsel (165 suara), serta Kepulauan Marshall (123 suara).

Selama masa kampanye, Indonesia mengusung slogan "A True Partner for Democracy, Development and Social Justice" (Mitra Sejati untuk Demokrasi, Pembangunan, dan Keadilan Sosial).

Slogan tersebut, mendapat banyak dukungan negara-negara, sehingga kembali memberi kepercayaan kepada Indonesia untuk duduk di kursi Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

"Ini merupakan keberhasilan diplomasi Indonesia. Diplomasi kita direspon positif dan mendapat kepercayaan dari komunitas internasional," kata Wakil Tetap Republik Indonesia (RI) untuk PBB, Dian Triansyah Djani, di Markas Besar PBB, New York, dalam siaran pers yang diperoleh Beritasatu.com, Jumat (18/10).

Dian Triansyah Djani menjelaskan, pemilihan yang berlangsung dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-74 tersebut, untuk mengisi 14 kursi Dewan HAM PBB mewakili kawasan Afrika, Asia Pasifik, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, serta Eropa Barat.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM menambah panjang catatan prestasi diplomasi Indonesia, setelah sebelumnya Indonesia juga terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM sebanyak empat kali, yaitu pada periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017.

Menurut Dian Triansyah Djani, keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB merupakan bentuk pemenuhan mandat konstitusi dan penegasan komitmen Indonesia dalam penerapan norma HAM, tidak hanya di tingkat global tetapi juga tingkat regional dan nasional.

Indonesia akan memulai masa tugasnya di Dewan HAM PBB per 1 Januari 2020, bersama negara-negara Asia Pasifik lainnya yakni Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Fiji, India, Nepal, Pakistan, Filipina, Qatar, Jepang, Korea Selatan, dan Kepulauan Marshall.

Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa merupakan organ antarpemerintah di PBB yang terdiri atas 47 negara anggota PBB dan bertanggung jawab untuk memperkuat kemajuan dan pelindungan HAM di seluruh dunia serta menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi terkait hal itu.

Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM pada 2020 bersamaan dengan keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk membantu menjembatani kinerja kedua organ penting PBB tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan