Tolak Iklan Politik, Tim Kampanye Trump Kecam Twitter

Tolak Iklan Politik, Tim Kampanye Trump Kecam Twitter
Donald Trump ( Foto: AFP / SAUL LOEB )
Jeany Aipassa / JAI Kamis, 31 Oktober 2019 | 15:52 WIB

New York, Beritasatu.com - Tim kampanye Donald Trump mengecam keputusan Twitter yang menolak iklan politik dan menyebutnya sebagai keputusan yang bodoh.

Brad Parscale, manajer kampanye pemilihan ulang Presiden Donald Trump, bahkan menuding larangan itu merupakan upaya untuk membungkam kampanye Donald Trump yang kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Republik, untuk Pemilihan Umum Amerika Serikat (Pemilu AS) 2020.

"Ini keputusan yang sangat bodoh untuk pemegang saham mereka. Ini adalah upaya lain kelompok kiri untuk membungkam kaum konservatif, karena Twitter tahu Presiden Trump memiliki program online paling canggih yang pernah dikenal," kata Brad Parscale, di New York, Rabu (30/10/2019).

Sebaliknya, Bill Russo, juru bicara kampanye calon presiden Partai Demokrat, Joe Biden, mengatakan larangan Twitter tersebut justru menunjukkan kepedulian jejaring medos itu untuk menjaga integritas demokrasi.

“Ketika dihadapkan dengan pilihan antara dolar dari iklan dan integritas demokrasi kita, (keputusan) itu mendorong bahwa tidak selamanya pendapatan (uang, Red) yang akan menang," ujar Bill Russo.

Awal Oktober 2019, tim kampanye Joe Biden menulis ke Twitter dan perusahaan media sosial lainnya meminta mereka untuk berhenti menayangkan iklan yang secara salah menuduh Joe Biden melakukan korupsi atas perannya dalam kebijakan Ukraina selama pemerintahan mantan Presiden AS, Barack Obama.

"Tidak dapat diterima bagi perusahaan media sosial untuk secara sengaja membiarkan materi yang sengaja menyesatkan merusak platformnya," kata TJ Ducklo, yang juga menjadi juru bicara tim kampanye Joe Biden.

CEO Twitter, Jack Dorsey, mengumumkan jaringan media sosial (medsos) itu menolak semua iklan politik secara global. Larangan terhadap seluruh iklan politik di Twitter akan diberlakukan mulai 22 November 2019, dengan rincian lengkap akan dirilis pada 15 November 2019.

Melalui keputusan tersebut, Twitter berupaya menghentikan para pengguna untuk mempermainkan sistem Twitter guna menyebarkan info menyesatkan dan kampanye hitam yang dapat memperkeruh situasi politik.

Keputusan Twitter disambut positif Hillary Clinton, mantan kandidat calon presiden Partai Demokrat yang kalah dari Trump dalam pemilihan presiden 2016. Hillary bahkan menantang Facebook untuk memikirkan kembali pendiriannya dan mengikuti jejak Twitter.

Calon presiden dari Partai Demokrat, Elizabeth Warren, mengatakan sikap petinggi Facebook, Mark Zuckerberg yang tetap menayangkan iklan politik bahkan yang bermuatan kampanye hitam dan informasi menyesatkan, menunjukkan bahwa Mark Zuckerberg secara pribadi telah mendukung Donald Trump untuk dipilih kembali.

Kampanye Pemilu AS 2020 diperkirakan akan menghabiskan sekitar US$ 6 miliar untuk iklan tetapi sebagian besar akan digunakan untuk iklan TV, dengan sekitar 20% dimasukkan ke dalam iklan digital.



Sumber: Suara Pembaruan