Trump Diminta Serahkan Laporan Pajak 8 Tahun

Trump Diminta Serahkan Laporan Pajak 8 Tahun
Presiden AS, Donald Trump. ( Foto: AFP / MANDEL NGAN )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Selasa, 5 November 2019 | 11:20 WIB

New York, Beritasatu.com- Kantor akuntan lama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperintahkan menyerahkan pengembalian pajak (tax return) selama delapan tahun kepada kejaksaan di New York. Upaya itu menjadi tantangan bagi Trump yang menjaga kerahasiaan keuangannya.

Pengembalian pajak adalah formulir yang diajukan kepada otoritas pajak di AS untuk melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan informasi pajak terkait lainnya. Pengembalian pajak memungkinkan para wajib pajak untuk menghitung kewajiban pajak mereka, menjadwalkan pembayaran pajak, atau meminta pengembalian untuk kelebihan pembayaran pajak.

Perintah untuk kantor akuntan Trump, Mazars LLP, dikeluarkan setelah keputusan pengadilan dengan suara bulat oleh tiga panel hakim di New York. Pengacara Trump menyatakan presiden dari Partai Republik itu akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung yang memiliki mayoritas konservatif 5-4 termasuk dua hakim yang ditunjuk oleh Trump.

Jaksa Distrik Manhattan, Cyrus Vance, mengatakan Partai Demokrat mengupayakan pengembalian pajak sebagai bagian dari penyelidikan kepada usaha real estate dari Trump dan keluarganya. Cakupan penyelidikan tidak diketahui publik.

Sirkuit kedua tidak memutuskan apakah Trump mempunyai kekebalan hukum (imun) terhadap dakwaan dengan kejahatan negara saat menjabat presiden. Namun, sekalipun Trump imun dari dakwaan tapi tidak menghentikan Vance untuk mendapatkan pengembalian pajak dari pihak ketiga atau mendakwanya saat sudah melepas jabatan presiden.

Menurut Ketua Hakim Sirkuit Kedua, Robert Katzmann, mengatakan kekebalan hukum akan menimbulkan kerugian besar pada sistem peradilan pidana untuk melarang negara dari menyelidiki potensi kejahatan yang dilakukan Trump untuk kemungkinan dakwaan nantinya.

Kantor Jaksa Vance setuju untuk tidak mengeskusi perintah pengadilan karena Trump masih mengajukan petisi kepada MA. Di bawah kesepakatan itu, Trump mempunyai 10 hari kerja untuk mengajukan banding.



Sumber: Suara Pembaruan