Pekan Depan, DPR AS Gelar Rapat Terbuka Pemakzulan Trump

Pekan Depan, DPR AS Gelar Rapat Terbuka Pemakzulan Trump
Presiden AS Donald Trump tiba untuk berpidato di Gedung Putih, Washington Dc, AS, pada Rabu (6/11/2019). ( Foto: AFP / Jim WATSON )
Jeanny Aipassa / WIR Kamis, 7 November 2019 | 11:56 WIB

Washington, Beritasatu.com-  House of Representative (DPR) Amerika Serikat (AS), akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terbuka penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump pekan depan, pada 13-15 November 2019.

"Rapat Dengar pendapat terbuka itu akan menjadi kesempatan bagi rakyat Amerika untuk mengevaluasi para saksi untuk diri mereka sendiri, untuk membuat keputusan sendiri tentang kredibilitas para saksi, tetapi juga untuk belajar secara langsung tentang fakta-fakta kesalahan presiden," kata Ketua Komite Intelijen DPR AS, Adam Schiff, di Washington, Rabu (6/11).

Menurut Schiff, dalam RDP tersebut, tiga diplomat AS akan bersaksi tentang kebijakan luar negeri bayangan yang diatur oleh Presiden Trump dan pengacara pribadinya, Rudolf Giuliani, yang bertujuan untuk menyelidiki Hunter Biden, putra dari mantan wakil presisen AS, Joe Biden, yang menjadi direksi di salah satu perusahaan gas Ukraina.

Tiga diplomat yang akan bersaksi di RDP terbuka adalah penjabat duta besar untuk Ukraina, William Taylor, wakil asisten sekretaris untuk Eropa dan Eurasia, George Kent, dan mantan duta besar AS untuk Ukraina yang dipecat Trimp pada Mei 2019 Marie Yovanovitch.

"William Taylor dan George Kent akan memberikan kesaksian pada 13 November 2019. Sedangkan Marie Yovanovitch, akan memberi kesaksian pada 15 November 2019," ujar Schiff.

Dia mengungkapkan, keputusan untuk menggelar RDP terbuka penyelidikan pemakzukan Trump, didasarkan pada pemeriksaan yang telah dilakukan Komite Intelijen terhadap sejumlah saksi, termasuk para pejabat pemerintahan Trump yang menolak imbauan Gedung Putih untuk tidak bekerja sama dan memberikan dokumen yang diminta DPR AS terkait penyelidikan pemakzulan presiden.

Schiff menjelaskan, semua saksi departemen yang telah menentang perintah administrasi untuk tidak bekerja sama dengan penyelidikan, telah menguatkan laporan dari pelapor rahasia tentang upaya Trump untuk menekan presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, agar melakukan penyelidikan terhadap Hunter Biden, putra dan mantan wakil presiden AS, Joe Biden.

Panggil Pejabat

Selain menghadirkan tiga diplomat, Komite Intelijen DPR AS juga memanggil sejumlah pejabat di administrasi Trump, antara lain Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan politik David Hale, Konselor Departemen Luar Negeri (Deplu), Ulrich Brechbuhl, Direktur Pelaksana Manajemen dab Anggaran Deplu, Russ Vought, dan Menteri Energi, Rick Perry.

Schiff mengatakan, David Hale, diperkirakan akan berargumen untuk memperkuat pernyataan Marie Yovanovitch terkait alasan pencopotannya sebagai duta besar Ukraina, pada Mei 2019.

Marie Yovanovitch diduga dicopot atas desakan Trump, karena mempertanyakan permintaan Trump agar Ukraina menyelidiki Hunter Biden dan melibatkan pengacara pribadinya yang bekerja independen tanpa melalui prosedur diplomasi.

Sedangkan tiga saksi lain, menurut Schiff, kemungkinan tidak memenuhi panggilan Komite Intelijen karena memiliki kedekatan dengan Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, dan sebelumnya telah menolak bekerja sama dalam penyelidikan pemakzulan Trump yang digelar Komite Intelijen sejak Oktober 2019.

"Selain menghadirkan para saksi, komite akan merilis transkrip penuh kesaksian sesi tertutup William Taylor (penjabat duta besar untuk Ukraina, Red)," kata Schiff.



Sumber: Suara Pembaruan