DPR AS Hadirkan 8 Saksi Kunci di Sidang Pemakzulan Trump

DPR AS Hadirkan 8 Saksi Kunci di Sidang Pemakzulan Trump
Presiden AS, Donald Trump. ( Foto: AFP / MANDEL NGAN )
Jeanny Aipassa / WIR Selasa, 19 November 2019 | 11:58 WIB

Washington, Beritasatu.com-  House of Representative (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR] Amerika Serikat akan menghadirkan delapan saksi kunci di pekan kedua sidang terbuka penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump.

Komite Intelijen DPR Amerika Serikat (AS), menyatakan delapan saksi kunci tersebut merupakan pejabat pemerintah saat ini dan mantan pejabat pemerintah. Mereka akan memberi kesaksian tentang bagaimana Trump mendorong Ukraina untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden, Joe Biden, dan putranya, Hunter Biden, sambil menjadikan dana bantuan militer kepada Ukraina sebagai alat tawar.

Joe Biden merupakan salah satu calon presiden Partai Demokrat yang disebut-sebut menjadi penantang kuat Trump untuk Pemilihan Presiden AS 2020.

"Delapan saksi kunci akan hadir di hadapan Komite Intelijen DPR untuk sesi sidang yang disiarkan secara nasional, di mana salah satu tokoh sentralnya adalah Duta Besar AS untuk Uni Eropa, Gordon Sondland, yang dijadwalkan memberi kesaksian pada Rabu (20/11)," demikian pernyataan Komite Intelijen AS, di Washington, Senin (18/11).

Pads Minggu (17/11), Sondland telah memberi kesaksian tertutup kepada Komite Intelijen DPR. Dalam kesaksiannya, Sondland mengatakan, dia mendengar pengacara pribadi Trump, Rudolph Giuliani, memberi peringatan kepada seorang ajudan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, untuk menyampaikan bahwa Ukraina tidak akan mendapatkan bantuan militer AS, kecuali presiden Zelenskiy secara terbuka berkomitmen untuk membuka penyelidikan Biden.

Pernyataan Sonland tersebut memperkuat kesaksian dari beberapabtokoh yang telah diperiksa pekan lalu, antara lain Tim Morrison, konsultan keamanan nasional Gedung Putih.

Menurutnya, Sondland telah berbicara dengan Trump sekitar setengah lusin kali dalam beberapa bulan terakhir dan telah berbicara dengan seorang pejabat top Ukraina tentang bagaimana memperoleh bantuan militer AS agar dapat membantu Ukraina memerangi separatis pro-Rusia di bagian timur negara itu, dengan imbalan penyelidikan terhadap Biden yang dapat menguntungkan Trump secara politis.

"Mandatnya dari presiden adalah membuat kesepakatan (dengan Ukraina, Red)" kata Morrison merujuk pada Sondland.
Dia menjelaskan, kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan timbal balik, agar Ukraina membuka penyelidikan terhadap Joe Hiden dan Hunter Hiden, dan sebagai kompensasinya Ukraina aka menerima dan bantuan militer dari AS.

Trump telah membantah melakukan kesalahan dan mencela upaya penyelidikan pemakzulan terhadapnya sebagai tuduhan palsu yanh dipaksakan Partai Demokrat. Trump akhirnya merilis dana bantuan sebesar US$ 391 juta kepada Ukraina, pada 11 September 2019, meskipun Ukraina tidak meluncurkan penyelidikan Biden.



Sumber: Suara Pembaruan