Tiga Pakar Hukum Konstitusi Sebut Trump Layak Dimakzulkan

Tiga Pakar Hukum Konstitusi Sebut Trump Layak Dimakzulkan
Para pakar hukum Konstitusi Amerika Serikat (AS), Profesor Noah Feldman dari Universitas Harvard (kiri), Profesor Pamela Karlan dari Universitas Stanford, Profesor Michael Gerhardt dari Universitas South Carolina dan Profesor Jonathan Turley, dari Universitas George Washington, memberikan kesaksian terkait penyelidikan pemakzulan Presiden AS, Donald Trump, di Komite Kehakiman DPR AS, Rabu (4/12/2019)
Jeany Aipassa / JAI Kamis, 5 Desember 2019 | 14:00 WIB

Washington, Beritasatu.com - Tiga dari empat pakar hukum Konstitusi yang dipanggil DPR Amerika Serikat (AS) untuk menjadi saksi ahli menyebut Presiden Donald Trump layak dimakzulkan.

Keempat pakar tersebut memberi kesaksian mereka dalam penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump, di Capitol Hill, Washington, Rabu (4/12/2019).

Empat pakar yang menjadi saksi ahli adalah Prof. Noah Feldman dari Universitas Harvard, Prof. Pamela Karlan dari Universitas Stanford, Prof. Michael Gerhardt dari Universitas North Carolina, dan Prof. Jonathan Turley dari Universitas George Washington.

Dalam kesaksiannya, Michael Gerhardt, yang merupakan pakar hukum konstitusi, mengatakan bahwa Trump terbukti menyalahgunakan kekuasaan dengan meminta Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, untuk menyelidiki Joe Biden dan putranya, Hunter Biden.

Menurut Michael Gerhardt, tidak seorangpun termasuk presiden AS yang kebal hukum, apalagi jika melanggar konstitusi. Dia mendorong DPR AS untuk memmutuskan pemakzulan Trump, jika tidak ingin muncul preseden bahwa presiden menjadi “raja” dalam pemerintahan di AS.

“Jika Kongres gagal melakukan pemakzulan, maka seluruh proses penyelidikan pemakzulan akan kehilangan makna, dan bersamaan dengan itu, akan menghilagkan aturan dalam konstitusi yang melarang adanya raja di Amerika. Tidak ada seorangpun, termasuk presiden, yang berada di luar jangkauan hukum dan konstitusi kita,” ujar Michael Gerhardt.

Kesaksian yang diberikan para ahli hukum tersebut, berselang sehari setelah Komite Intelijen DPR yang dikuasai faksi Partai Demokrat merilis laporan setebal 300 halaman, yang menuduh Presiden Trump telah melakukan “pelanggaran” dengan meminta campur tangan politik Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden yang menjadi salah satu kandidat presiden dalam Pemilu AS 2020.

Penyelidikan pemakzulan Donald Trump di DPR AS telah berlangsung selama hampir tiga bulan, dan mengungkap bukti-bukti yang menunjukkan Presiden Trump baik secara pribadi maupun lewat agen-agen di dalam dan luar pemerintah AS, telah meminta campur tangan negara asing, yaitu Ukraina, agar terpilih kembali dalam Pemilu AS 2020.

Donald Trump telah menyerang upaya pemakzulan yang menargetnya, dengan mengatakan ia tidak bersalah ketika meminta Ukraina melakukan penyelidikan terhadap Hunter Biden karena menduga ada indikasi korupsi.

Meskipun sedang berada di London, Inggris, untuk mengikuti KTT NATO, Trump membuat cuitan yang mengeluhkan sidang dengar pendapat dengan para ahli hukum yang dinilainya telah diatur oleh Demokrat.

“Demokrat mengajukan tiga pakar hukum dan Republik hanya mengajukan satu! Seluruh proses ini tidak adil, tidak hanya terhadap @realDonaldTrump, tetapi juga Rakyat Amerika!” ujar Donald Trump dalam cuitannya.



Sumber: Suara Pembaruan