Trump Diperkirakan Bebas dari Dakwaan Pemakzulan

Trump Diperkirakan Bebas dari Dakwaan Pemakzulan
Senat AS Gelar Sidang Perdana Pemakzulan Donald Trump ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Jeanny Aipassa / JAI Jumat, 31 Januari 2020 | 20:25 WIB

Washington, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, diperkirakan akan bebas dari dakwaan pemakzulan yang diajukan DPR AS, melalui mekanisme pemungutan suara (voting) yang akan dilakukan Senat AS, pada persidangan Jumat (31/1).

Dalam sidang Jumat ini, Senat AS akan melakukan voting untuk memutuskan apakah menyetujui pemanggilan saksi tambahan ataukah membebaskan Presiden Trump dari dua dakwaan pemakzulan yang diajukan DPR AS, pada 18 Desember 2019.

Partai Demokrat ingin menghadirkan mantan Penasehat Keamanan Nasional AS, John Bolton, yang dilaporkan memiliki kesaksian tentang pernyataan Trump terkait syarat untuk memberikan bantuan anggaran militer kepada Ukraina.

Partai Demokrat membutuhkan empat suara anggota Partai Republik untuk mencapai 51 suara yang menjad kuota minimun untuk meloloskan pemanggilan John Bolton sebagai saksi dalam sidang pemakzulan Presiden Trump. Senat AS dikuasai Partai Republik dengan 53 kursi, sedangkan Partai Demokrat 47 kursi.

Beberapa senator Partai Republik dikabarkan mendukung usulan Partai Demokrat, diantaranya Mitt Romney, Lamar Alexander, Lisa Murkowski dan Susan Collins.

Namun pada sidang pemakzulan Donald Trump, Kamis (30/1), Lamar Alexander menyatakan, tidak perlu memanggil lebih banyak saksi karena bukti-bukti yang diajukan DPR AS sudah cukup menunjukkan bahwa Presiden Trump telah melakukan tindakan yang “tidak pantas”.

“Tidak perlu ada lebih banyak bukti untuk membuktikan sesuatu yang telah terbukti dan tidak memenuhi standar tinggi konstitusi Amerika Serikat untuk pelanggaran yang tidak dapat ditembus,” ujar Lamar Alexander.

Menurut Lamar Alexander, Partai Demokrat sudah dapat membuktikan bahwa tindakan Presiden Donald Trump tidak pantas, sehingga tidak diperlukan lagi banyak saksi, termasuk John Bolton, untuk memberi keterangan.

“Pertanyaannya kini bukan lagi soal apakah presiden melakukannya (penyalahgunaan kekuasaan, red), tetapi apa yang harus dilakukan Senat Amerika Serikat atau rakyat Amerika terkait apa yang dia (presiden Donald Trump, red) lakukan,” kata Lamar Alexander.

Pernyataan Lamar Alexander tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa Partai republik akan dapat memblokir langkah Demokrat untuk memanggil saksi, dan itu berarti persidangan pemakzulan Presiden Trump dengan keputusan pembebasan terhadap presiden AS itu, akan dapat dilakukan.

Pada persidangan Jumat, masing-masing pihak aakan mengajukan argumen penutupan, sebelum Senat AS melakukan voting untuk memutuskan apakah akan mendengarkan keterangan saksi tambahan.

Jika voting berakhir dengan suara seri, berarti mosi yang diajukan Partai Demokrat untuk memanggil saksi telah gagal, kecuali Ketua Mahkamah Agung AS, John Roberts, yang memimpin persidangan memutuskan hal untuk memanggil saksi.

Pentingnya kehadiran John Bolton sebagai saksi dalam sidang pemakzulan Presiden Trump mencuat setelah harian The New York Times membuat laporan mengutip pernyataan John Bolton bahwa dia mendengar secara pribadi Presiden Donald Trump mengatakan mensyaratkan Ukraina harus menyelidiki lawan politiknya jika ingin mendapatkan bantuan anggaran militer.

Buku John Bolton tersebut akan diluncurkan pada 17 Februari 2020, dan Partai Demokrat mendorong untuk memanggil Bolton ke persidangan pemakzulan Trump untuk memberi kesaksian.

Jika John Bolton akhirnya dipanggil sebagai saksi dan memberi kesaksian tentang pernyataan Donald Trump tersebut, maka dia akan menjadi saksi pertama yang secara langsung menghubungkan keputusan AS menunda bantuan militer ke Ukraina karena dilatarbelakangi oleh keinginan Presiden Donald Trump, agar Ukraina menyelidiki Hunter Biden, putra dari Joe Biden, lawan terkuatnya untuk Pemilihan Presiden AS, pada November 2020.

Gedung Putih dikabarkan telah mendorong peninjauan kembali penerbitan buku Bolton, dengan mengutip masalah “keamanan” negara. Dewan Keamanan Nasional (NSC) menuduh bahwa buku itu memiliki detail "sangat rahasia" yang harus dihapus. Namun klaim tersebut ditolak oleh John Bolton.

Pengacara John Bolton, Charles Cooper, menanggapi surat NSC pekan lalu dengan mengatakan buku itu tidak mengandung apa pun yang diklasifikasikan sebagai rahasia besar.

"Kami tidak percaya bahwa informasi itu dapat dianggap rahasia," tulis Cooper dalam email ke Gedung Putih pada 24 Januari, seperti dikutip The Washington Post.

 



Sumber: Suara Pembaruan