Kisruh Twitter, Trump Serang Balik Medsos yang Batasi Kebebasan Berpendapat

Kisruh Twitter, Trump Serang Balik Medsos yang Batasi Kebebasan Berpendapat
Presiden Donald Trump berpidato di Kongres Amerika, Rabu 5 Februari 2020. (Foto: AFP)
Faisal Maliki Baskoro / FMB Jumat, 29 Mei 2020 | 07:09 WIB

Washington, Beritasatu.com - Presiden AS Donald Trump pada hari Kamis (28/5/2020) menandatangani perintah eksekutif untuk menyisir perusahaan media sosial (medsos) yang membatasi kebebasan berpendapat dengan melakukan "sensor" atas konten penggunanya. Perintah ini dinilai sebagai balasan Trump atas Twitter yang melabeli tweetnya dengan catatan "cek fakta".

Menurut Pasal 230 Undang-Undang Komunikasi AS, perusahaan medsos tidak dapat dituntut atas konten yang diunggah pengguna situsnya. Perintah eksekutif Trump hanya sebatas mendorong Komisi Komunikasi Federal dan Komisi Perdagangan Federal untuk bersikap lebih tegas atas perusahaan medsos. Trump mengatakan akan menempuh jalur legislatif untuk memperkuat perintah eksekutifnya dan merevisi UU tersebut.

Jaksa Agung William Barr mengatakan Kementerian Hukum AS akan berusaha menuntut perusahaan media sosial karena pasal karet tersebut telah "ditarik" melebihi niat aslinya, yaitu melindungi pertumbuhan media sosial. Namun UU tersebut menuai kritik karena perusahaan medsos menjadi abai atas konten yang melanggar hukum. Hingga saat ini, belum jelas dasar apa yang akan digunakan Kementerian Hukum untuk menuntut perusahaan medsos.

Dua hari sebelumnya, Trump mendapatkan peringatan dari Twitter soal cuitannya yang memiliki konten menyesatkan.

Dalam tweetnya, Trump mengatakan pemungutan suara lewat surat adalah bentuk kecurangan dalam pemilu, Kotak surat akan dirampok, surat suara akan dipalsukan dan dicetak dan ditandatangani secara ilegal.

Twitter memberikan peringatan "Get the facts about mail-in ballots" dalam tweet Trump tersebut. Ketika diklik, pengguna akan diarahkan ke situs yang mengatakan klaim Trump tersebut tidak berdasar.

Trump mengatakan bahwa perusahaan media sosial telah melanggar kebebasan berpendapat dan berpolitik dengan melabeli tweetnya "cek fakta dulu".

Dendam Pribadi
Ketua DPR AS dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa hoax atau disinformasi adalah hal yang berbahaya, apalagi di tengah-tengah pandemi Covid-19.

"Sayangnya, Perintah Eksekutif Presiden jelas-jelas hanya pengalihan isu dari kegagalannya menyediakan strategi tes Covid-19 secara nasional," kata dia.

Kate Ruane, senior legislative counsel dari American Civil Liberties Union, mengatakan Trump ingin menjadi "Presiden Twitter".

"Perintah eksekutif ini adalah ancaman jelas dan inkonstitusional untuk menghukum perusahaan media sosial yang menyerang presiden," kata dia.

Facebook Tidak Sensor Konten Politik
CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan perusahaan media sosial dan internet secara umum seharusnya tidak memonopoli kebenaran dan melakukan sensor atas pidato politik.

"Pidato politik adalah bagian paling sensitif dalam demokrasi. Orang-orang seharusnya bisa membaca apa yang disampaikan politisi," kata dia.

Facebook juga melakukan cek fakta atas konten yang diunggah penggunanya, tetapi Zuckerberg mengatakan hal tersebut hanya dilakukan terhadap konten-konten yang sangat berbahaya.

Oktober lalu, Facebook mengizinkan iklan politik di platformnya, walaupun kontennya mengandung misinformasi, sepanjang tidak membahayakan atau membungkam suara orang lain. Sebaliknya, Twitter melarang iklan politik.

 



Sumber: BeritaSatu.com