Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Kemenkominfo Minta Masyarakat Respons Tren NFT dengan Lebih Bijak

Minggu, 16 Januari 2022 | 19:22 WIB
Oleh : Herman / YUD
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi.

Jakarta, Beritasatu.com – Pasca viralnya pemuda bernama Ghozali karena menjadi miliarder berkat koleksi foto selfie-nya yang dijual dalam bentuk aset digital non-fungible token (NFT), banyak masyarakat yang juga melakukan hal serupa. Sayangnya banyak masyarakat yang justru menjual NFC berupa data sensitif seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun yang melanggar hak kekayaan intelektual.

Menyikapi fenomena pemanfaatan NFT, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengimbau masyarakat dapat merespons dengan lebih bijak, sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif maupun melanggar hukum, serta terus meningkatkan literasi digital agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, dan kondusif.

Kemenkominfo juga mengingatkan para platform transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.

“Menkominfo telah memerintahkan jajaran terkait di Kemenkominfo untuk mengawasi kegiatan transaksi NFT yang berjalan di Indonesia, serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti) selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto,” kata Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi melalui keterangan resmi, Minggu (16/1/2022).

Dedy menyampaikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksananya, mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia.

“Kemenkominfo akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk melakukan tindakan hukum bagi pengguna platform transaksi NFT yang menggunakan platform tersebut untuk melanggar hukum,” tegas Dedy.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI