Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Pemerintah Perlu Maksimalkan Pengaruh Indonesia Secara Internasional

Jumat, 28 Januari 2022 | 08:35 WIB
Oleh : Grace El Dora / LES
Presiden Joko Widodo menghadiri KTT G-20 di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu, 31 Oktober 2021.

Jakarta, Beritasatu.com – Kaum muda menilai pemerintah Indonesia perlu memaksimalkan kepemimpinan di kancah perpolitikan internasional, untuk memperkuat diplomasi Indonesia. Perlunya bekerja untuk kepentingan banyak orang, secara khusus dengan negara-negara berkembang dan kelompok rentan, yang merupakan nadi politik luar negeri Indonesia.

Penyaaan yang sama kerap didengungkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Kaum muda juga menilai tahun presidensi Indonesia di G-20 juga saat yang tepat untuk memaksimalkan peran Indonesia dalam isu-su global.

“Publik Indonesia perlu menyadari bahwa tindakan dan perilaku pemerintahan Indonesia dan warganya akan berdampak ganda dalam skala internasional,” kata Stefan Christian, salah satu mahasiswa yang menyampaikan presentasi Bahas Politik (Batik) Foreign Policy Update: The Rising Influence of Indonesia, Kamis (27/1).

Acara tersebut digelar oleh Komunitas Politik Luar Negeri Indonesia (Foreign Policy Community of Indonesia/ FPCI) chapter Universitas Pelita Harapan (UPH) yang diselenggarakan secara virtual.

Dalam presentasi dan diskusi yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut, para pelajar membahas tentang pencapaian dan isu yang diusung oleh pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Tiga poin yang dicatat adalah isu kesehatan di mana Indonesia dipilih sebagai salah satu co-chairs Covax AMC dengan menlu sebagai perwakilannya, maupun isu perubahan iklim dengan penekanan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menghindari hiperbola dan memilih untuk memimpin dengan contoh pada pertemuan iklim COP-16.

Selain itu, Indonesia juga telah memainkan peran penting dalam pembentukan Konsensus Lima Poin dalam isu hak asasi manusia (HAM) di Myanmar, serta memperjuangkan hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas terkait rezim Taliban di Afghanistan. Ini dituangkan dalam isu keamanan yang dikerjakan pemerintah.

Secara kedaulatan maritim, pada 2021 pemerintahan Jokowi mensahkan Omnibus Law Keamanan Maritim yang merevitalisasi upaya Forum Maritim Global (GMF).

Pada 2022 pemerintah memiliki banyak pekerjaan sepanjang, salah satunya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). “Kunci bagi Indonesia untuk memanfaatkan RCEP adalah meningkatkan daya saing nasional dari industri yang ada dan iklim investasi untuk menarik investasi di industri digital,” katanya.

Pemerintah juga pada fokus kolaborasi antara 19 negara dan Uni Eropa (UE) untuk mengatasi isu-isu global lewat G-20. Presidensi Indonesia tahun ini mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, yang diharapkan dapat membantu negara-negara anggota Asean menjadi lebih terlihat di mata internasional.

“(Presidensi Indonesia menjadi) Paparan internasional sebagai jalan menuju pengertian yang jelas dan perspektif baru terhadap negara-negara anggota ASEAN, pencapaian-pencapaian, serta sentralitas dan solidaritas. (Juga) merepresentasikan seluruh wilayah, bertempat sebagai pembela kepentingan-kepentingan negara berkembang,” kata salah satu pembicara.

Presidensi Indonesia di G-20 tahun ini menghadirkan tantangan ganda. Menggeser agenda global untuk kepentingan negara berkembang di Asia-pasifik, sekaligus memperkuat posisi kepemimpinan jangka panjang Indonesia, seperti yang telah disampaikan Jokowi.

Indonesia dinilai perlu memperkuat perannya di berbagai diplomasi, antara lain dalam diplomasi ekonomi, diplomasi di bidang kesehatan, digitalisasi, dan diplomasi lingkungan.

Para kaum muda ini juga mendukung sejumlah isu untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk dalam isu hak asasi manusia, isu gender, hak perempuan, kaum muda, angka pengangguran, serta ketahanan pangan.

“Terkait presidensi Indonesia di G-20, kita juga harus mengingat, ketika kita hendak menonjolkan pengaruh ... dalam pengertian global, kita juga perlu melakukan apa yang disampaikan,” kata Dosen Program Studi Hubungan Internasional Yosef Marcis Djakababa.

Ia mengatakan, pemerintah tidak hanya perlu memikirkan kepentingan Indonesia, tetapi juga membawa kepemimpinan sebagai wakil dari negara-negara maju, sekaligus menyuarakan masalah yang terjadi di negara-negara berkembang.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI