Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Hikmahanto Usulkan Indonesia Negosiasi Ulang FIR dengan Singapura

Jumat, 28 Januari 2022 | 16:42 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / YUD
Hikmahanto Juwana.

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (HI UI) Hikmahanto Juwana mengusulkan pemerintah Indonesia menegosiasikan ulang perjanjian ruang kendali udara terkait wilayah informasi penerbangan (Flight Information Region/FIR) di Kepulauan Riau yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong pada 25 Januari 2022.

Negosiasi ulang ini, lanjut Hikmahanto sebagai salah satu cara untuk mengambil alih kembali kendali ruang udara, terutama yang berada di ketinggian 0-37.000 kaki yang saat ini didelegasikan pemerintah ke Singapura.

“Sekarang tugas (pemerintah) untuk menegosiasikan ulang,” kata Hikmahanto Juwana seperti yang disiarkan Beritasatu TV, Kamis (27/1/2022).

Menurutnya, jika perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang ditandatangani pada 2007 bisa dinegosiasikan ulang atau dilakukan ratifikasi, karena ada perubahan retoraktifnya 15-18 tahun, maka perjanjian FIR sudah bisa dinegosiasikan kembali.

“Pertanyaan saya, kenapa perjanjian FIR tidak bisa dinegosiasikan kembali? Untuk misalnya ketinggian 0-37.000 kaki boleh dalam waktu tertentu dipegang dan didelegasikan ke Singapura, tetapi harus ada time frame yang jelas,” ujar Hikmahanto Juwana.

Selama itu masih dipegang Singapura dalam waktu tertentu, pemerintah harus segera menyiapkan cetak biru atau blueprint untuk pengelolaan FIR yang menjamin keselamatan penerbangan. “Jangan sekedar asal bapak senang. Dan kalau bapak presiden tahu mengenai masalah ini, pasti dia marah,” ungkap Hikmahanto Juwana.

Tidak hanya berhenti disitu, Hikmahanto meminta DPR dapat melihat permasalahan ini, bahwa dalam perjanjian FIR justru Indonesia memang lebih banyak dirugikan.

“Tentu DPR akan mengatakan, mohon maaf, kami tidak bisa mensahkan (perjanjian FIR),” terang Hikmahanto Juwana.

Kemudian, lanjutnya, DPR juga harus mencermati apakah perjanjian FIR ini ada kaitannya dengan Perjanjian Kerja Sama Keamanan Indonesia-Singapura yang juga turut ditandatangani Presiden Jokowi dengan PM Lee Hsien Loong.

Sebab dalam perkembangannya, Komisi I DPR periode 2004-2009 dalam Rapat Kerja dengan Menlu RI pada 25 Juni 2007, menolak untuk mengesahkan Perjanjian Kerja Sama Keamanan yang telah ditandatangani. Karena perjanjian keamanan itu lebih berpihak pada Singapura. Banyak sekali kepentingan-kepentingan Singapura terakomodasi.

“Nah, kalau misalnya perjanjian FIR ini dikaitkan dengan perjanjian keamanan, wah bisa-bisa kita kalah dua kali. Sudah 0-37.000 kaki itu dikelola oleh Singapura, lalu kemudian Singapura bisa mendapatkan tempat latihan berdasarkan perjanjian keamanan yang sebenarnya kita tolak pada tahun 2007,” papar Hikmahanto.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI