Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved

Serapan Anggaran Kesehatan Rendah, Kemkeu Sederhanakan Proses Administrasi

Jumat, 3 Juli 2020 | 14:39 WIB
Oleh : Herman / FMB
Pelaksanaan Rapid Test massal di halaman Kecamatan Pamulang, Kecamatan Tangerang Selatan pada Kamis, 2 Juli 2020.

Jakarta, Beritasatu.com – Serapan anggaran kesehatan dalam penanganan Covid-19 tergolong masih rendah. Dari Rp 87,55 triliun yang dialokasikan untuk bidang ini, yang terserap baru sebesar 4,68%. Pemerintah beralasan secara umum progres stimulus ini masih menghadapi tantangan di level operasional dan proses administrasi. Berbagai tantangan tersebut kini juga mulai dibenahi untuk meningkatkan serapan anggaran.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan, dalam penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Keuangan berperan sebagai koordinator pembuat program, sedangkan pelaksanannya secara teknis dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Advertisement

“Realisasi yang terjadi di lapangan memang sangat tergantung pada efektifitas dari pelaksanaan teknis di K/L yang bersangkutan. Kementerian Keuangan stand ready dengan budget dan permintaan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Tidak banyak lagi yang bisa dilakukan Kemkeu, tetapi kita bisa memberikan masukan-masukan. Misalnya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan bagaimana supaya proses dan prosedurnya disederhanakan, supaya metode verifikasinya tidak terlalu rumit, tetapi tetap dengan tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Febrio dalam acara diskusi media melalui webinar, Jumat (3/7/2020).

Dalam dua bulan terakhir ini, Febrio mengaku proses verifikasi dan administrasi berjalan rumit karena sebelumnya hanya dilakukan di pusat oleh Kementerian Kesehatan.

“Rumah sakit di daerah itu seringkali datanya masuk ke pusat, lalu diverifikasi di dua eselon I yang berbeda di Kementerian Kesehatan, kemudian kalau datanya tidak cocok dikembalikan lagi ke rumah sakit di daerah. Inilah yang terjadi dalam dua bulan terakhir,” terang Febrio.

Proses tersebut kini mulai disederhanakan, di mana proses verifikasi kini dilakukan oleh pemerintah daerah masih-masing, sehingga diharapkan bisa menjadi lebih cepat.

“Yang kita harapkan adalah bagaimana proses ini bisa lebih simple, bagaimana supaya santunan untuk tenaga kesehatan yang meninggal harus segera disalurkan, dan juga insentif untuk tenaga medis. Jadi memang masalah-masalah administrasi yang harusnya bisa dipercepat. Mudah-mudahan dengan koordinasi yang lebih baik, minggu depan realisasinya lebih bagus lagi, terutama untuk bidang kesehatan yang menjadi konsen kita semua,” kata Febrio.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa menambahkan, saat ini yang menjadi fokus pemerintah adalah mendorong percepatan penyaluran stimulus fiskal penanganan Covid-19 dan program PEN dengan memperkuat koordinasi antar stakeholder terkait.

“Yang saat ini kita lakukan lebih ke melakukan relaksasi untuk beberapa aturan yang berkaitan dengan proses pertanggungjawaban. Misalnya sementara dokumen-dokumennya belum lengkap, kita kasih uang muka dulu supaya operasional rumah sakit tetap bisa berjalan. Tetapi sambil berjalan, dokumen tersebut tetap harus dilengkapi untuk proses audit kedepannya. Kemudian juga fleksibilitas, jadi kalau dulu dari daerah harus ke pusat, sekarang ini verifikasi adanya di Pemda, sehingga prosesnya bisa lebih cepat,” kata Kunta.

Sebagai informasi, dari total anggaran Rp 87,55 triliun untuk bidang kesehatan, rinciannya adalah belanja penanganan kesehatan untuk Covid-19 Rp 65,8 triliun, bantuan iuran JKN Rp 3 triliun, insentif tenaga medis Rp 5,9 triliun, santunan kematian untuk tenaga kehatan Rp 0,3 triliun, untuk gugus tugas Covid-19 Rp 3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 9,05 triliun.

Menyusul semakin banyaknya penambahan kasus Covid-19 baru, Kunta mengatakan anggaran yang telah dialokasikan untuk bidang kesehatan juga telah memperhitungkan hal tersebut, sehingga jumlahnya belum akan ditambah dalam waktu dekat.

“Sekarang ini kondisinya kan yang positif semakin banyak karena memang yang dites semakin banyak. Apakah anggarannya akan ditambah? Sebenarnya uang yang kita anggarkan sebesar Rp 87,55 juga sudah memperkirakan itu. Jadi kita sudah membuat modelling kira-kira sampai akhir tahun kasusnya seberapa banyak, dan ini sudah ditampung dalam anggaran tersebut,” kata Kunta.



Sumber: BeritaSatu.com



REKOMENDASI



TRENDING NEWS


BERITA LAINNYA


EKONOMI | 3 Juli 2020

EKONOMI | 3 Juli 2020

EKONOMI | 3 Juli 2020

EKONOMI | 3 Juli 2020

EKONOMI | 3 Juli 2020

EKONOMI | 3 Juli 2020

EKONOMI | 3 Juli 2020

EKONOMI | 3 Juli 2020

EKONOMI | 3 Juli 2020

EKONOMI | 3 Juli 2020

BERITA TERPOPULER


#1
Gunakan APD Lengkap, Teddy Syah Antar Jenazah Rina Gunawan ke Peristirahatan Terakhir

#2
Waspada Salah Cara Merawat Organ Telinga

#3
Industri Miras yang Ada Tetap Berjalan

#4
Artis Senior Rina Gunawan Meninggal Dunia

#5
Kepala BKPM: Hanya Tiga Bidang Usaha dengan Persyaratan Tertentu yang Dicabut

#6
Ini, Unggahan Rina Gunawan 1 Bulan Jelang Kepergiannya

#7
Menkes: Virus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Berasal dari TKI Arab Saudi

#8
Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Wagub DKI Minta Masyarakat Tetap Tenang

#9
Waket KPK Ungkap Ada Kasus Korupsi yang Penyidikannya Akan Dihentikan

#10
KPK Akui Usut Dugaan Korupsi Pajak Bernilai Puluhan Miliar

TERKINI


BOLA | 3 Maret 2021

BERITA GRAFIK | 3 Maret 2021

EKONOMI | 3 Maret 2021

BERITA GRAFIK | 3 Maret 2021

BERITA GRAFIK | 3 Maret 2021

MEGAPOLITAN | 3 Maret 2021

BERITA GRAFIK | 3 Maret 2021

BERITA GRAFIK | 3 Maret 2021

NASIONAL | 3 Maret 2021

NASIONAL | 3 Maret 2021