Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

Indonesia Miliki 1.059 Sentra Produksi Obat Tradisional, Mayoritasnya UMKM

Minggu, 28 Maret 2021 | 15:14 WIB
Oleh : Herman / EHD
Koordinator pemberdayaan UMKM obat tradisional dan suplemen kesehatan dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM Nelvya Roza.

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus memberikan dukungan dan pembinaan kepada pelaku usaha obat tradisional di Indonesia, apalagi mayoritasnya merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan usahanya.

Menurut koordinator pemberdayaan UMKM obat tradisional dan suplemen kesehatan dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM Nelvya Roza, terdapat 1.059 sarana produksi obat tradisional yang tersebar di 34 provinsi, dan 88% di antaranya merupakan pelaku UMKM.

Advertisement

“Dari seluruh sarana produksi obat tradisional yang ada di Indonesia, 88% itu UMKM dengan jumlah terbesar adalah usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang mencapai 67%,” kata Nelvya Roza dalam webinar UMK Camp, Minggu (28/3/2021).

Nelvya juga memaparkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi UMKM obat tradisional dan kosmetik, antara lain keterbatasan jumlah dan sumber bahan baku; keterbatasan modal, fasilitas produksi dan sumber daya manusia; keterbatasan akses pasar; sulit mendapatkan nomor izin edar (NIE); kurang memahami cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) atau cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB); serta sulit melakukan sertifikasi CPOTB/CPKB.

Saat ini BPOM juga telah menjalankan sejumlah program untuk membantu UMKM obat tradisional dan kosmetik, seperti program Sipemandu (Sistem Pembinaan UMKM Obat Tradisional Secara Terpadu), advokasi dan pendampingan, kegiatan percepatan hilirisasi, dan juga program orangtua angkat.

“Kita juga memberikan kemudahan-kemudahan untuk registrasi bagi UMKM. Pengurusan sertifikat CPOTB bertahap bagi UMKM juga bisa dilakukan paralel dengan proses registrasi, adanya bantuan pengujian untuk produk untuk persyaratan registrasi di laboratorium Balai besar atau balai POM, serta adanya keringanan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bisa dibayar 50%,” jelas Nelvya.



Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


EKONOMI | 28 Maret 2021

EKONOMI | 28 Maret 2021

EKONOMI | 28 Maret 2021

EKONOMI | 28 Maret 2021

EKONOMI | 28 Maret 2021

EKONOMI | 28 Maret 2021

EKONOMI | 28 Maret 2021

EKONOMI | 28 Maret 2021

EKONOMI | 27 Maret 2021

EKONOMI | 27 Maret 2021

BERITA TERPOPULER


#1
70 Warga Bumi Cikarang Makmur Bekasi Terjangkit Covid-19

#2
Warga Pondok Mitra Lestari Bekasi Inisiatif Lockdown Lokal

#3
Israel Menjuluki Presiden Terpilih Iran “Tukang Jagal Teheran”

#4
Ronaldo dan Deretan Rekor yang Dipecahkan

#5
Covid-19 Varian Delta, Harus Dikhawatirkan?

#6
Hari Ini Indonesia Terima Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 17

#7
Pusat Perbelanjaan di India Kembali Ramai

#8
Diduga Jatuh dari Kapal, Seorang Anak Berenang di Lautan Diselamatkan TNI AL

#9
Joachim Loew: Mental Jerman Hebat

TERKINI


BOLA | 21 Juni 2021

BOLA | 21 Juni 2021

DUNIA | 21 Juni 2021

BOLA | 20 Juni 2021

NASIONAL | 20 Juni 2021

DUNIA | 20 Juni 2021

OLAHRAGA | 20 Juni 2021

DUNIA | 20 Juni 2021

KESEHATAN | 20 Juni 2021

NASIONAL | 20 Juni 2021