Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

Pemerintah Perlu Beri Insentif Usaha di Sektor Konsumsi

Selasa, 11 Mei 2021 | 10:03 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP
Caketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid memberi pidato sambutan dalam Industry Talks: Peran Asosiasi Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Jakarta, Jumat (9/4/2021). Arsjad Rasjid memaparkan bahwa Kadin harus menjadi mitra utama pemerintah dalam menjalankan program-program prioritas.

Jakarta, Beritasatu.com - Calom Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan pemerintah perlu memberi insentif kepada industri yang konsumsinya lebih kontinu seperti toko ritel dan makanan. Langkah ini penting untuk mendongkrak perekonomian yang terpuruk akibat pandmei Covid-19

Arsjad mengatakans stimulus dari pemerintah juga sebaiknya diimplementasikan secara berkesinambungan, tidak langsung dihentikan karena kondisi sektor swasta yang belum pulih dan kuat. "Kita harus melihat data dan indikator perekonomian sebagai basis untuk pengambilan keputusan," kata kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Pengembangan Usaha ini dalam keterangannya Senin (10/5/2021).

Advertisement

Menurut dia, insentif subsidi biaya pengiriman atau ongkir untuk transaksi e-commerce juga bisa berdampak positif, terutama apabila bisa meningkatkan transaksi produk UMKM lokal.

Arsjad mengatakan, sepanjang pandemi, beberapa industri seperti farmasi, alat kesehatan, dan makanan pokok dapat bertahan, bahkan mencatat pertumbuhan. Kemudian industri yang operasionalnya memungkinkan penerapan social distancing seperti pertanian dan pertambangan juga bisa bertahan. Sedangkan industri yang non-esensial seperti hotel, restoran, dan kafe (horeka) masih terpukul. "Kecuali restoran dan kafe yang memiliki fasilitas outdoor dan private room," kata Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) ini.

Arsjad mengatakan Kadin bisa membantu untuk mendorong proses restrukturisasi kredit untuk industri seperti horeka yang masih terdampak. Selain itu mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperpanjang periodenya menjadi tahun 2023.

Dia mengatakan, adanya Undang-undang Cipta Kerja bisa mendorong pertumbuhan investasi ke depan. Selain itu, Kadin bisa berperan untuk mendorong implementasi UU ini dengan baik dan kemudian menjadikannya sebagai success story yang bisa direplikasi bagi investasi-investasi lainnya. "Kita juga bisa berharap banyak kepada Indonesia Investment Authority (INA) yang bisa mendorong investasi besar seperti infrastruktur yang dapat memberikan dampak besar terhadap industri penunjang lainnya," kata dia.

Industri Mulai Bergerak
Arsjad mengatakan konsumsi masyarakat dan roda industi mulai bergerak. Produksi perusahaan nasional terkerek karena meningkatnya pembelian barang modal sebagai input untuk produksi. Kenaikannya juga cukup tajam karena produksi dan ekspansi sempat tertunda akibat pandemi dan didorong. "Ini karena faktor mobilitas masyarakat yang mulai terjadi," kata dia.

Menurut Arsjad faktor mobilitas ini sangat penting karena industri dan seluruh sektor usaha memerlukan economies of scale. Apabila ekonomi menggeliat, maka berdampak positif terhadap perekonomian nasional ke depannya.

Menggeliatnya industri juga ditandai indeks manufaktur Purchasing Manager’s Index Indonesia yang menembus rekor 54,6 pada April. Sementara PMI manufaktur Indonesia berada di posisi 51,3 pada Desember 2020, kemudian naik menjadi 52,2 pada Januari 2021, 50,9 pada Februari 2021, dan 53,2 pada Maret 2021.

Struktur industri di Indonesia didominasi oleh industri besar dan kecil, sedangkan industri menengah masih perlu diperkuat. Industri besar tentu diuntungkan karena memiliki modal besar dan sanggup untuk melakukan operasional berbiaya besar seperti pertambangan. Kemudian industri kecil yang kebanyakan bersifat informal juga relatif tahan banting. "Namun industri menengah yang seharusnya memainkan peran sebagai intermediary perlu diperkuat untuk menopang perekonomian ke depannya," kata Arsjad.

Soal insentif PPnBM untuk industri otomotif Arsjad berpendapat cukup efektif, tetapi dampaknya tidak dalam jangka panjang karena pembelian durable goods ini bersifat one-off dimana masyarakat tidak akan melakukan pembelian secara terus menerus.

Sementara inisiatif hilirisasi sangat positif dan harus terus diperkuat. Pemerintah harus berperan untuk menyusun roadmap dan strategi hilirisasi yang komprehensif dan ekonomis. "Kita juga bisa belajar dari misalnya hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah yang sangat strategis dan berkontribusi besar terhadap ekspor nasional," kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Sumbangan Rp 2 T Akidi Tio Harus Diketahui Sumber Dananya

#2
Kartu Vaksin Kini Jadi Persyaratan Kegiatan Warga

#3
Olimpiade Tokyo: Kejutan, Rahmat Erwin Abdullah Sabet Perunggu Angkat Besi

#4
Update Covid-19, Tambah 43.856 Total Kesembuhan Jadi 2,64 Juta Orang

#5
Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun untuk Tangani Covid-19, Bagaimana Ketentuan OJK?

#6
Wali Kota Bekasi Minta Satgas Pamor RW dan Puskesmas Lebih Responsif

#7
Data Kasus Aktif Covid-19 sampai 28 Juli 2021

#8
Olimpiade Tokyo: Bikin Tegang, Marcus/Kevin Akhirnya Terhenti di Perempat Final

#9
Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 di Jakarta Dua Kali Lipat Kasus Positif

#10
Olimpiade Tokyo: Tersingkir, Kento Momota Sulit Terima Kenyataan

TERKINI


NASIONAL | 29 Juli 2021

OLAHRAGA | 29 Juli 2021

EKONOMI | 29 Juli 2021

EKONOMI | 29 Juli 2021

NASIONAL | 29 Juli 2021

EKONOMI | 29 Juli 2021

EKONOMI | 29 Juli 2021

EKONOMI | 29 Juli 2021

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2021

DUNIA | 29 Juli 2021