Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

KPK Kaji Kembali Tata Niaga Impor Bawang Putih

Selasa, 11 Mei 2021 | 10:31 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Perdagangan (Mendag) ke Gedung Merah Putih, Jakarta, guna melakukan pertemuan pendahuluan (kick off meeting) terkait Kajian Tata Kelola Impor Komoditas Hortikultura dan Kajian Tata Kelola Buffer Stock dalam Penyediaan Pangan, Kamis (22/4/2021) lalu. Kajian ini akan dilakukan pada tahun 2021 ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurut Ipi, pertemuan tersebut untuk meminta penjelasan, data dan informasi yang dibutuhkan untuk memulai Kajian Tata Kelola Impor Komoditas Hortikultura dan Kajian Tata Kelola Buffer Stock dalam Penyediaan Pangan,

Advertisement

"Informasi dan data yang dimiliki kedua kementerian tersebut tentu sangat penting mengingat kedua kementerian ini memiliki kewenangan terkait importasi dan pengelolaan pangan di Indonesia," ujar Ipi, Senin (10/5/2021).

Ipi menjelaskan, KPK telah mengidentifikasi kelemahan kebijakan tata niaga impor komoditas pangan strategis. Khususnya yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dan mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kebijakan tata niaga impor pangan strategis dan implementasinya di lapangan.

"Untuk kemudian memberikan saran perbaikan terhadap kebijakan impor pangan strategis dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," paparnya.

Ipi menegaskan, kajian ini penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Apalagi kasus suap terkait dengan impor produk pangan dan hortikultura sudah beberapa kali ditangani KPK. Yang terakhir adalah suap pengurusan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kemtan dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kemdag tahun 2019 atas kuota impor bawang putih.

Ipi mengungkapkan, hasil kajian KPK terhadap bawang putih menemukan bahwa persoalannya ada pada kebijakan swasembada bawang putih itu sendiri yang penetapannya melalui Permentan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Dalam Permentan 16/2017 itu, Kementan mewajibkan para pelaku usaha/importir melakukan penanaman bawang putih di dalam wilayah Indonesia sebesar lima persen dari total kuota impor yang diajukan.

Masalahnya lanjut Ipi, Permentan tentang RIPH ini tidak optimal. Sepanjang 2017 sampai 2018, realisasi tanam RIPH hanya mencapai 38-39 persen. Ditambah konflik kepentingan importir, di satu sisi mereka dipaksa untuk menumbuhkan produksi dalam negeri yang jika berhasil tentu akan menggerus bisnisnya sendiri sebagai importir.

"Di sisi lain, sebagai importir, yang tentu orientasinya adalah keuntungan sebesar-besarnya, biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi wajib tanam bawang putih pada akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui penyesuaian harga jual bawang putih," paparnya.

Karena itu, sambung Ipi, hasil kajian bawang putih yang dilakukan KPK tahun 2019, merekomendasikan beberapa poin. Pertama, pemerintah perlu mengevaluasi program swasembada bawang putih. Kedua, pemerintah membangun sistem integrasi data antar kementerian/lembaga terkait, yaitu Kemtan, Kemdag, Kemkeu, BPS dan Pemda.

"Ketiga, pemerintah melakukan evaluasi implementasi kebijakan post border komoditas bawang putih, terutama terkait pengawasannya," jelasnya.

Terpisah, Direktur Riset dan Program SUDRA (Sudut Demokrasi Riset dan Analisis), Surya Vandiantara mengatakan, yang menjadi sumber masalah terhadap tata niaga importasi pangan strategis adalah ketika pemerintah membuat aturan yang bisa memberikan hak eksklusif kepada beberapa importir tertentu saja untuk melakukan impor komoditas hortikultura. Aturan semacam ini harus segera dihapuskan, karena memberikan ruang bagi mafia rente untuk memperjual-belikan izin kuota impor.

"Penangkapan atas pelaku mafia rente impor komoditas hortikultura, seharusnya bisa dilakukan KPK hingga ke akar-akarnya. Tindakan rente ini dilakukan secara teroganisir dengan baik sehingga melibatkan berbagai tingkatan. Maka penting bagi KPK terus melakukan pengembangan kasus rente ini hingga tingkatan paling bawah, agar pemberantasan korupsi bisa dilaksanakan secara menyeluruh tanpa pandang bulu," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

EKONOMI | 11 Mei 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Kartu Vaksin Kini Jadi Persyaratan Kegiatan Warga

#2
Olimpiade Tokyo 2020: Tersingkir, Marcus/Kevin: Kami Mendapat Banyak Tekanan

#3
Olimpiade Tokyo: Kejutan, Rahmat Erwin Abdullah Sabet Perunggu Angkat Besi

#4
Update Covid-19, Tambah 43.856 Total Kesembuhan Jadi 2,64 Juta Orang

#5
Wali Kota Bekasi Minta Satgas Pamor RW dan Puskesmas Lebih Responsif

#6
Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun untuk Tangani Covid-19, Bagaimana Ketentuan OJK?

#7
Data Kasus Aktif Covid-19 sampai 28 Juli 2021

#8
Olimpiade Tokyo: Bikin Tegang, Marcus/Kevin Akhirnya Terhenti di Perempat Final

#9
Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 di Jakarta Dua Kali Lipat Kasus Positif

#10
Olimpiade Tokyo: Lolos Semifinal, Hendra/Ahsan Jaga Asa Emas

TERKINI


MEGAPOLITAN | 29 Juli 2021

EKONOMI | 29 Juli 2021

DUNIA | 29 Juli 2021

NASIONAL | 29 Juli 2021

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2021

OLAHRAGA | 29 Juli 2021

OLAHRAGA | 29 Juli 2021

NASIONAL | 29 Juli 2021

NASIONAL | 29 Juli 2021

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2021