Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

Masalah Perbankan dan Fintech Ilegal Dominasi Pengaduan ke OJK

Jumat, 17 September 2021 | 13:44 WIB
Oleh : Prisma Ardianto / JAS
Ilustrasi "fintech".

Jakarta, Beritasatu.com - Pengaduan masyarakat yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didominasi oleh keluhan menyangkut perbankan dan fintech p2p lending ilegal. Di samping itu, OJK juga menyoroti banyak iklan dari industri pasar modal yang bisa menimbulkan perselisihan (dispute).

Dewan Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara menyampaikan, sepanjang pandemi Covid-19 antara 2020 sampai pertengahan 2021 OJK, Satgas Waspada Investasi (SWI), bersama Kominfo itu sudah menutup lebih dari 3.000 fintech ilegal. Namun melihat masih banyaknya pengaduan yang masuk, maka sejumlah pemangku kepentingan pun terus berupaya memberantas fintech ilegal.

"Di masa pandemi pengaduan konsumen yang masuk OJK juga meningkat jadi lebih tinggi, biasanya sebulan hanya 30.000, pernah melonjak pada bulan Maret 2021 lebih dari 83.000. Alhamdulillah pada Agustus turun lagi. Rinciannya yang mendominasi pengaduan perbankan dan fintech. Ini didominasi fintech ilegal, pinjol (pinjaman online) ilegal ini masih sangat banyak," ungkap Tirta, Kamis (16/9/2021).

Sementara, pengaduan terhadap perbankan meliputi restrukturisasi kredit, penipuan pencurian OTP. Hal serupa ikut terjadi di perusahaan pembiayaan (multifinance). Namun menurut Tirta, sejumlah pengaduan itu menyangkut kebijakan masing-masing dari bank atau multifinance.

Di sisi lain, pihaknya memantau iklan para lembaga jasa keuangan. Ditemukan bahwa salah satu penyebab perselisihan konsumen dan pelaku jasa keuangan berasal dari iklan. OJK memantau hampir sekitar 9.000 iklan, 1.000 di antaranya melanggar aturan.

"Sektornya ada tiga, juaranya pasar modal. Umumnya dari perusahaan investasi dan reksadana terkait saham yang janjikan return fixed. Ada yang mengatakan terbaik, tidak berisiko. Itu sudah kita tegur, banyak surat kita keluarkan," terang Tirta.

Tirta menambahkan, harus ada unit pengaduan untuk setiap industri jasa keuangan. Hal itu untuk mempermudah layanan dan menghindari adanya perselisihan. Selain itu, pihaknya juga mengimbau agar pemasaran produk jasa keuangan hanya diberikan kepada target yang sesuai. Dalam hal ini, produk yang rumit seharusnya tidak diberikan pada konsumen dengan tingkat literasi rendah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


EKONOMI | 17 Oktober 2021

EKONOMI | 17 Oktober 2021

EKONOMI | 17 Oktober 2021

EKONOMI | 17 Oktober 2021

EKONOMI | 17 Oktober 2021

EKONOMI | 17 Oktober 2021

EKONOMI | 17 Oktober 2021

EKONOMI | 17 Oktober 2021

EKONOMI | 17 Oktober 2021

EKONOMI | 17 Oktober 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Kasus Covid-19 di Jakarta Naik Lagi, Masyarakat Diminta Waspada

#2
Guru Jadi ASN P3K, Komnas Pendidikan: Sekolah Swasta Kelimpungan

#3
Progres Kereta Cepat Jakarta-Bandung Capai 79%

#4
Pengamat: Guru Sekolah Swasta Jadi ASN Timbulkan Masalah Baru

#5
Taklukkan Tiongkok 3-0, Indonesia Juara Piala Thomas

#6
Piala Thomas: Fajar/Rian Taklukkan He/Zhou, Indonesia Unggul 2-0 atas Tiongkok

#7
Merah Putih Dilarang di Piala Thomas, Puan: Kita "Kibarkan" di Dada

#8
Indonesia Hadapi Tiongkok di Final Piala Thomas

#9
Dukung Formula E di Jakarta, Ketua MPR: Kebanggaan Besar untuk Indonesia

#10
Astronaut Prancis Tangkap Fenomena Aneh di Atas Benua Eropa

TERKINI


BOLA | 17 Oktober 2021

MEGAPOLITAN | 17 Oktober 2021

OLAHRAGA | 17 Oktober 2021

NASIONAL | 17 Oktober 2021

MEGAPOLITAN | 17 Oktober 2021

EKONOMI | 17 Oktober 2021

OTOMOTIF | 17 Oktober 2021

NASIONAL | 17 Oktober 2021

NASIONAL | 17 Oktober 2021

OLAHRAGA | 17 Oktober 2021