Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Gerakan Koperasi Akan Bersuara soal SDGs dan Perubahan Iklim di KTT G-20 Bali Tahun 2022

Sabtu, 6 November 2021 | 22:26 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD
Nurdin Halid diwawancarai wartawan seusai bertemu Presiden Joko Widodo.

Makassar, Beritasatu.com - Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid, menyatakan, gerakan koperasi akan angkat suara dalam forum-forum Presidensi G-20 yang digelar di Bali mulai 1 Desember 2021 – 1 Desember 2022.

Nurdin mengatakan, Dekopin menyambut baik Indonesia menjabat Presidensi G-20 periode 2021-2022 dan mendukung komitmen pemerintah di KTT Perubahan Iklim awal pekan ini untuk berkontribusi lebih besar dan nyata dalam mengatasi pemanasan global.

Demikian dikatakan Nurdin dalam sambutannya pada acara wisuda 1.000 mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) di Kampus UNM, Makassar, Kamis (4/11/2021) sebagaimana dalam siaran persnya.

Presiden Jokowi menerima tongkat estafet kepemimpinan G-20 tahun 2022 dari tangan Italia di Roma, Minggu (31/10/2021). Sebagai pemimpin forum G-20, Indonesia berkesempatan ikut mendesain arah kebijakan dunia.

Sebab, G-20 adalah forum ekonomi utama dunia yang terdiri dari 19 negara, Uni Eropa dan perwailan IMF dan Bank Dunia memiliki posisi strategis yang bisa mengubah dunia karena secara kolektif mewakili 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, 80% investasi global, dan menyumbang 85% PDB dunia.

“Saya meyakini, kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin akan memberikan dampak signifikan bagi dunia, dan bagi Indonesia,” kata Nurdin.

Salah satu indikasinya, kata dia, Jokowi mendapat kehormatan untuk secara khusus berbicara dalam KTT G-20 tentang pemberdayaan UMKM, peningkatan peran perempuan dalam bisnis, dan inklusivitas ekonomi. “Banyak negara mengapresiasi strategi dan program pemerintah Indonesia ini,” ujar Nurdin Halid.

Tampil sebagai pembicara bersama dengan Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Ratu Maxima dari Belanda, Presiden Jokowi menyampaikan program pemberdayaan UMKM di Indonesia yang berjumlah 65 juta, seperti pemberian kredit ultramikro, kredit usaha rakyat (KUR), Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) hingga digitalisasi UMKM. Kontribusi 65 juta UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) mencapai 61%.

Nurdin mengapresiasi komitmen dan konsistensi Pemerintahan Jokowi terkait pemanasan global yang disampaikan dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau Climate Change Conference of the Parties (Cop-26) di Glaslow, Skotlandia, 1-2 November 2021.

Dalam forum yang dihadiri 151 kepala negara itu, Jokowi kembali menegaskan komitmen Indonesia dalam mencegah pemanasan global seperti pemakaian energi baru terbarukan, kendaraan berbahan bakar listrik, energi surya, mikrohidro, bauran energi bioful mengganti fosil, deforestasi, reboisasi hutan dan lahan kritis.

“Berbagai program energi baru terbarukan maupun reboisasi hutan dan lahan kritis terkait dengan masyarakat pedesaan. Seharusnya, masyarakat dilibatkan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sistem atau alat yang cocok dan efektif untuk mengorganisir masyarakat pedesaan hanya koperasi,” ujar Nurdin.

Pada hari kedua Cop-26, Presiden Jokowi yang menjadi pembicara utama bersama Perdana Menteri Inggris dan Presiden Kolumbia, menyampaikan fakta bahwa Indonesia adalah negara hutan tropis terbesar kedua di dunia setelah Brasil (hutan Amazon) dan negara kepulauan terbesar di dunia sehingga memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi pencegahan pemanasan global.

Namun, Presiden mendesak negara-negara maju untuk memberikan dukungan nyata dan segera terkait pendanaan dan teknologi untuk ekonomi hijau.

Nurdin Halid mengapresiasi langkah nyata yang sudah dilakukan Indonesia, seperti restorasi hutan gambut 600.000 hektar (terbesar di dunia), deforestrasi dan kebakaran hutan turun hingga 82%, rehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis, dan membangun energi surya terbesar di ASEAN. Hutan gambut mampu menyerap karbon 3 kali lebih besar dari hutan lindung.

Nurdin Halid mendukung sikap Presiden Jokowi bahwa penanangan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian tujuan dan 169 target Sustainable Development Goals (SDG’s) tahun 2030 PBB sebagai agenda dunia untuk keselamatan manusia dan planet bumi.

“Saya sangat setuju dengan Presiden. Tetapi, dalam implementasinya, Pemerintah harus melibatkan koperasi dalam pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam. Sebab, petani, pekebun, peternak, petambak, nelayan, pengrajin yang tergabung dalam koperasi sangat berkepentingan dengan kelestarian lahan, hutan, laut dengan keragaman hayati di dalamnya,” ujar Nurdin Halid.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI