Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Ini Strategi Pemerintah Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Senin, 22 November 2021 | 22:22 WIB
Oleh : Herman / FER
Ilustrasi orang miskin.

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah terus mendorong percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan menjadi 0% di tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia saat ini mencapai 4%.

Kepala BPS, Margo Yuwono menjelaskan, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), di mana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Advertisement

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2021, persentase penduduk miskin sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta orang.

Sementara itu, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang setara dengan US$ 1,9 PPP (purchasing power parity).

Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4% atau 10,86 juta jiwa.

"Data kemiskinan ekstrem diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dengan menggunakan garis kemiskinan US$ 1,9 PPP yang merupakan kriteria Bank Dunia,” jelas Margo Yuwono kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Senin (22/11/2021).

Staf Khusus Wakil Presiden Bambang Widianto menjelaskan, dalam mencapai target tingkat kemiskinan ekstrem 0% di 2024, anggaran bukanlah isu utama. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama.

“Program yang terkait penanggulangan kemiskinan itu banyak sekali. Secara garis besar terbagi dua, yaitu program yang terkait dengan meringankan beban keluarga miskin yang terkait dengan bantuan sosial atau bagian dari program perlindungan sosial. Yang kedua yaitu program-program pemberdayaan, termasuk pemberdayaan UMKM, usaha rumah tangga dan usaha mikro. Jadi harus dipadukan antara bantuan sosial dengan program pemberdayaan agar penanggulangan kemiskinannya berkelanjutan. Dua program ini juga harus dipastikan tepat sasaran,” kata Bambang.

Ditegaskan Bambang, konvergensi penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan, sehingga dapat dipastikan tepat sasaran atau diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Program-program pemberdayaan itu dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga, tetapi selama ini kelemahan tidak terjadi konvergensi. Kadang-kadang tidak fokus ke sasaran yang tepat. Inilah yang mau diluruskan. Sebab jumlah anggarannya itu antara program bantuan sosial dan pemberdayaan kalau dijumlah mungkin hampir Rp 500 triliun per tahun. Kalau ini tepat sasaran, kemiskinan ekstrim akan hilang. Jadi isunya bukan di anggaran, tetapi bagaimana program-program yang sudah dijalankan kementerian/lembaga memiliki keterpaduan,” kata Bambang.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir memaparkan, untuk program-program yang terkait mengurangi beban pengeluaran, antara lain memenuhi kecukupan pangan dan energi keluarga melalui program sembako serta subsidi listrik dan LPG. Kemudian akses layanan kesehatan melalui program penerima bantuan iuran (PBI) program JKN-KIS serta program keluarga harapan (PKH).

Untuk akses layanan pendidikan melalui program Indonesia Pintar dan PKH, program Indonesia Pintar Kuliah, serta insentif kelulusan. Berikutnya untuk memperkecil kerentanan melalui tunjangan lansia, tunjangan penyandang disabilitas, pekerja migran dan kepala keluarga. Selain itu, pemerintah juga menggulirkan program Jaminan Sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta jaring pengaman sosial Covid-19.

Untuk pilar meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan, misalnya untuk pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berikutnya pengembangan ekonomi lokal melalui Padat Karya Tunai Dana Desa, pengembnagan Badan Usaha Milik Desa, serta program produk unggulan Kawasan perdesaan.

Untuk memberikan akses pekerjaan, pemerintah juga menggulirkan program Kartu Prakerja hingga Padat Karya Tunai. Berbagai kebijakan untuk merespon pandemic Covid-19 juga dilakukan, antara lain melalui program restrukturisasi kredit, bantuan modal kerja produktif, hingga pembiayaan koperasi. Berikutnya adalah penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi serta listrik.

“Ini merupakan program-program besarnya, yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran, serta meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan,” kata Iskandar Simorangkir.

Pada pekan lalu usai mengikuti Rapat terbatas mengenai Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, berdasarkan peta jalan (roadmap) strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi, masing-masing lima kabupaten/kota di setiap provinsi. Tujuh provinsi tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua.

Untuk tahun anggaran 2021, anggaran program dan kegiatan untuk pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan subsidi berjumlah Rp 272,12 triliun, serta anggaran program dan kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas berjumlah Rp 168,57 triliun, sehingga alokasi anggaran keseluruhan adalah Rp 440,69 triliun.

Kemudian di tahun 2022, upaya tersebut akan diperluas di 212 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3%-3,5%. Lalu di tahun 2023-2024 akan diperluas di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3%-3% pada 2023, hingga akhirnya mencapai tingkat kemiskinan ekstrem 0% pada 2024.

Untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, dalam jangka pendek pemerintah akan menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 694.000 keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi untuk pemberian bantuan tersebut. “Program yang didorong di tahun ini adalah top up BLT Desa sebesar Rp 300 ribu x 3 bulan, jumlah sasarannya adalah 694.000 KPM,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan tambahan untuk program Kartu Sembako dengan jumlah sasaran sekitar 1,4 juta KPM. “Program Kartu Sembako yang di top up juga Rp 300.000 x 3 bulan. Jumlahnya nanti menurut Ibu Mensos sekitar 1,4 juta (KPM), dan akan dilaksanakan di akhir atau di awal Desember,” kata Airlangga.

Pada Desember mendatang, pemerintah juga akan mengadakan survei sosial ekonomi nasional (susenas) untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem ini.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA


EKONOMI | 25 Januari 2022

EKONOMI | 25 Januari 2022

EKONOMI | 25 Januari 2022

EKONOMI | 25 Januari 2022

EKONOMI | 25 Januari 2022

EKONOMI | 25 Januari 2022

EKONOMI | 25 Januari 2022

EKONOMI | 25 Januari 2022

EKONOMI | 25 Januari 2022

EKONOMI | 25 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Putri Politisi Golkar Nurul Arifin Meninggal Dunia

#2
Putri Politisi Golkar Nurul Arifin Meninggal Dunia karena Serangan Jantung

#3
Sang Putri Meninggal, Nurul Arifin: Malaikatku, Engkau Pergi Begitu Cepat

#4
Mayoritas Korban Tewas Terjebak di Karaoke yang Dibakar Massa di Sorong

#5
Pertikaian 2 Kelompok Warga di Sorong, Belasan Meninggal Dunia

#6
Nurul Arifin Ungkap Kronologi Meninggalnya Maura

#7
Polisi Ungkap Peran 5 Tersangka Pengeroyokan Kakek 89 Tahun hingga Tewas

#8
Rupiah Ditutup Melemah Jadi Rp 14.350

#9
Putri Politisi Golkar Nurul Arifin Dimakamkan di San Diego Hills

#10
Putri Nurul Arifin Meninggal Dunia, Keluarga Besar Golkar Ikut Berduka

TERKINI


BOLA | 26 Januari 2022

DIGITAL | 25 Januari 2022

KESEHATAN | 25 Januari 2022

POLITIK | 25 Januari 2022

DUNIA | 25 Januari 2022

NASIONAL | 25 Januari 2022

NASIONAL | 25 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 25 Januari 2022

NASIONAL | 25 Januari 2022

DUNIA | 25 Januari 2022