Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

AKLI Siap Beradaptasi dengan Regulasi Usaha Kelistrikan

Selasa, 30 November 2021 | 20:57 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP
Para anggota AKLI dari 33 DPD se-Indonesia saat menghadiri Munas XIII AKLI di Mataram, Lombok, NTB.

Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) siap menghadapi perkembangan regulasi usaha ketenagalistrikan. Salah satunya melayani anggota dan masyarakat umum yang ingin mendapatakan sertifikat badan usaha ketenagalistrikan.

"AKLI ke depan akan menyesuaikan dengan perkembangan regulasi," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AKLI terpilih Puji Muhardi usai ditetapkan dalam Munas XIII AKLI di Mataram, NTB seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya Selasa (30/11/2021).

Advertisement

Sejak lahirnya UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, penentuan klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi ketenagalistrikan yang semula berada di bawah Kementerian ESDM, diserahkan ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Namun dengan lahirnya UU Nomor 30/ Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan PP Nomor 62/2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa usaha jasa penunjang ketenagalistrikan dilaksanakan oleh badan usaha berbadan hukum, meliputi BUMN, BUMD, swasta, dan koperasi. Listrik yang awalnya hanya satu bidang kelistrikan selanjutnya dikelompokan menjadi empat bidang, yaitu pembangkit, transmisi, distribusi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik (IPTL).

Puji Muhardi mengatakan untuk menjaga eksistensi dan keberadaan organisasi, AKLI membentuk badan usaha yaitu PT AK Lima yang berfungsi sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang bertugas melayani anggota dan masyarakat yang ingin mendapatakan Sertifikat Badan Usaha ketenagalistrikan. "PT AK Lima menjadi LSBU yang mendapatkan akreditasi dari Kementerian ESDM dalam melakukan proses sertifikasi," kata Puji.

Menurut Puji, saat ini anggota AKLI sekitar 3.500 badan usaha, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang pernah mencapai 7.000 badan usaha. Penurunan jumlah anggota disebabkan kemampuan masing-masing anggota dalam beradaptasi dengan regulasi baru, khususnya terkait persyaratan sambung daya listrik wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Kedua, instalasi listrik yang seharusnya dikerjakan oleh badan usaha yang memiliki izin, tetapi masih banyak ditemui instalasi listrik dikerjakan pihak yang tidak memenuhi persyaratan. Ketiga, disinyalir adanya penggunaan kodefikasi badan usaha oleh pihak lain tanpa sepengetahuan badan usaha. "DPP AKLI memperjuangkan agar badan usaha yang telah memiliki perizinan badan usaha ketenagalistrikan dijaga dan dilindungi keberadaannya melalui konsistensi penerapan peraturan," kata dia.

Namun kata Puji, dengan terbitnya Permen ESDM Nomor 12/2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Sertifikasi dan Akreditasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, menjadi secercah harapan bagi anggota untuk bangkit. Hal ini terjadi mengingat adanya kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di usaha pembangunan dan pemasangan/instalatir untuk mengurus Nomor Identitas Instalasi (Nidi). “Kami mendorong segera diberlakukan NIDI pada semua jenis instalasi baik bidang pembangkit, transmisi, distribusi, dan IPTL,” kata dia.

Menurutnya, selama ini hubungan kerja antara penerima jasa (pemilik instalasi listrik) dengan pemberi jasa instalatir/usaha sebatas pada berita acara serah terima pekerjaan (BAST). Setelah itu hubungan bisnisnya selesai. “Ke depan, instalatir diwajibkan mengurus Nidi ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Selanjutnya NIDI inilah sebagai dasar dari LIT (Lembaga Inspeksi Teknik) untuk memproses penerbitan SLO,” tutur Puji.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA


EKONOMI | 24 Januari 2022

EKONOMI | 24 Januari 2022

EKONOMI | 24 Januari 2022

EKONOMI | 24 Januari 2022

EKONOMI | 23 Januari 2022

EKONOMI | 23 Januari 2022

EKONOMI | 23 Januari 2022

EKONOMI | 23 Januari 2022

EKONOMI | 23 Januari 2022

EKONOMI | 23 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Diteriaki Maling karena Ngebut, Kakek 80 Tahun Tewas Dihakimi Massa

#2
Arteria Dahlan Pakai Mobil Pelat Nomor Dinas Polisi, Ini Tanggapan Psikolog

#3
Asyik Berfoto di Tol Andara, Rombongan Pengendara Mobil Mewah Ditegur Polisi

#4
Kakek 80 Tahun Tewas Dihakimi Massa, Polisi Kejar Pelaku Pengeroyokan

#5
Satupena Bertransformasi Menjadi Alinea

#6
Ada Gubernur hingga Komisaris, Ini Profil Calon Kepala Otorita IKN Nusantara

#7
Polisi Didesak Segera Tangkap Edy Mulyadi karena Diduga Hina Kalimantan

#8
Truk Tabrak Truk di Depan Balai Kartini Jakarta Selatan, 1 Tewas

#9
Kasus Covid-19 Naik, Status PPKM Jakarta, Jabar, Banten Dievaluasi

#10
Satu dari 2 Pasien Omicron yang Meninggal Memiliki Riwayat ke Belanda

TERKINI


BOLA | 24 Januari 2022

DUNIA | 24 Januari 2022

NASIONAL | 24 Januari 2022

BOLA | 24 Januari 2022

BOLA | 24 Januari 2022

EKONOMI | 24 Januari 2022

EKONOMI | 24 Januari 2022

EKONOMI | 24 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 24 Januari 2022

EKONOMI | 24 Januari 2022