Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

UMK 2022 Naik 1,75%, Kadin Jatim: Memberatkan 

Rabu, 1 Desember 2021 | 21:14 WIB
Oleh : Amrozi Amenan / FER
Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto.

Surabaya, Beritasatu.com - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur merasa keberatan dengan penetapan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 pada 38 kabupaten/kota di Jatim 
rata-rata sebesar Rp 75.000 atau 1,75%.

Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto menyatakan keputusan kenaikan UMK 2022 itu sangat memberatkan pengusaha di tengah situasi pandemi.

Advertisement

Keberatan tersebut juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Dalam PP tersebut dijelaskan adanya ketentuan tidak ada kenaikan upah untuk 5 kabupaten kota, yaitu kota Surabaya, kabupaten Sidoarjo, kabupaten Gresik, kabupaten Pasuruan dan kabupaten Mojokerto.

Upah di lima kabupaten kota tersebut dianggap sudah melampaui batas maksimal sehingga ketika ada kenaikan upah kembali, akan sangat memberatkan pengusaha dan akan menimbulkan disparitas upah yang cukup dalam dengan kota lain, misalnya dengan upah di daerah Jawa Tengah.

"Kita ambil contoh upah di Surabaya dan Solo. Tahun ini UMK Surabaya sebesar Rp 4.300.479,19 dan di tahun 2022 menjadi Rp 4.375.479,19, naik Rp 75.000. Sementara UMK Solo tahun 2021 sebesar Rp 2.013.810 dan di tahun 2022 menjadi Rp 2.034.810, naik sebesar Rp 21.000. Artinya, disparitas upah antara Surabaya dengan Solo mencapai lebih dari Rp 2,3 juta," kata Adik di Surabaya, Rabu (1/12/2021).

Sementara industri di Jateng memiliki banyak kesamaan dengan industri yang ada di Jatim, termasuk pasarnya juga sama. Sehingga hal ini akan berpengaruh pada daya saing produk yang dihasilkan.

"Untuk itu, kami berharap tahun depan harus ada kepastian hukum. Jika sudah ditetapkan tidak ada kenaikan ya harusnya tidak naik. Kalau di tahun depan masih tidak ada kepastian, ya kemungkinan akan ada banyak industri di Jatim yang merelokasi perusahaannya, geser ke daerah yang UMK-nya relatif rendah dan bisa ditoleransi. Sekarang kan akses tol sudah banyak," tegasnya.

Lebih lanjut, Adik mengatakan, sebenarnya upah tinggi akan berdampak negatif terhadap upaya pemerintah dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, baik daerah maupun nasional.

Lapangan kerja menjadi terbatas, karena pasti akan ada upaya efisiensi atau rasionalisasi yang dilakukan pengusaha karena tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu upah yang tinggi juga berdampak terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin, memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Disisi lain, pengusaha yang akan membuka lowongan pekerjaan juga berpikir lagi dengan besarnya kenaikan upah yang dipaksakan tersebut. Sehingga akan terjadi perlambatan perluasan kesempatan kerja baru," ujar Adik.

Selain itu, kebijakan tersebut juga akan berpengaruh pada iklim investasi di sebuah daerah. Kebijakan kenaikan upah yang melebihi kemampuan investor akan mendorong terjadinya relokasi perusahaan, dari lokasi dari lokasi yang memiliki nilai upah minimum tinggi ke yang lebih rendah, hingga mendorong tutupnya perusahaan.

"Upah yang terlalu tinggi juga bisa berpengaruh pada indeks daya saing Indonesia dan juga kepastian hukum di Indonesia, sehingga mempengaruhi kepercayaan investor dan bisnis," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


EKONOMI | 20 Januari 2022

EKONOMI | 20 Januari 2022

EKONOMI | 20 Januari 2022

EKONOMI | 20 Januari 2022

EKONOMI | 20 Januari 2022

EKONOMI | 20 Januari 2022

EKONOMI | 20 Januari 2022

EKONOMI | 20 Januari 2022

EKONOMI | 20 Januari 2022

EKONOMI | 20 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Ini Nama Hakim PN Surabaya yang Ditangkap KPK

#2
Berdayakan Masyarakat, SiCepat Raih Apresiasi dari Baznas

#3
OTT KPK di Surabaya Terkait Suap Penanganan Perkara

#4
Pembangunan IKN Butuh The Crazy Government Man Seperti Ahok

#5
OTT Hakim PN Surabaya, KPK Juga Sita Sejumlah Uang

#6
Parkir di Malioboro Rp 350.000, Wakil Wali Kota: Pelaku Diproses Hukum

#7
Soal Bahasa Sunda, PDIP Akhirnya Beri Sanksi kepada Arteria Dahlan

#8
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap KPK Pernah Vonis Bebas Koruptor APBD

#9
Bupati Langkat Sempat Kabur Saat OTT KPK

#10
Itama Ranoraya Bidik Penjualan Rp 2 Triliun

TERKINI


MEGAPOLITAN | 20 Januari 2022

DUNIA | 20 Januari 2022

EKONOMI | 20 Januari 2022

KESEHATAN | 20 Januari 2022

POLITIK | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

DUNIA | 20 Januari 2022

KESEHATAN | 20 Januari 2022

EKONOMI | 20 Januari 2022

EKONOMI | 20 Januari 2022