Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

GINSI Minta Aturan Importasi Direvisi

Selasa, 7 Desember 2021 | 13:55 WIB
Oleh : Thresa Sandra Desfika / CAH
Ilustrasi ekspor dan impor.

Jakarta, Beritasatu.com - Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor mulai diberlakukan sejak tanggal 15 November 2021. Permendag tersebut mencabut 39 permendag terkait pengendalian atau tata niaga impor produk-produk srategis, mencakup 4.085 pos tarif harmonized system (HS).

Wakil Ketua Umum Bidang Kepelabuhanan dan Logistik BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan, dalam pasal 52 beleid itu, semua Permendag terkait impor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga terjadi kekosongan peraturan terkait impor.

Advertisement

"Permasalahan selanjutnya adalah belum siapnya sistem informasi perizinan berbasis neraca komoditas yang terintegrasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait di Lembaga Nasional Single Window (LNSW). Di sisi lain, LNSW belum bisa melayani permintaan pembuatan hak akses (akun LNSW) sehingga Kementerian Perdagangan (Kemendag) kesulitan dalam mencari dasar penetapan persetujuan impor atau ekspor," ujar Erwin Taufan.

Menurutnya, saat ini baru lima komoditas yang masuk dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK), yaitu gula, garam, beras, daging lembu, dan ikan. Neraca komoditas untuk barang/komoditas lainnya belum tersedia.

Dengan adanya Permendag ini, imbuhnya, mengubah skema proses perizinan impor sehingga izin impor diterbitkan Kemendag melalui LNSW berdasarkan neraca komoditas, atau data yang tersedia, dan proses persetujuan impor tersebut tidak lagi memerlukan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari K/L teknis.

Taufan mengungkapkan, berdasarkan pengamatan dan setelah mendengarkan keluhan para perusahaan importir anggota GINSI, terdapat persoalan sekaligus usulan kepada pemerintah berkaitan dengan implementasi beleid itu.

Pertama, masih terjadi masalah ketidakpastian di lapangan yang menyebabkan kekacauan dalam proses perizinan impor. Lebih dari 2.000 pengajuan izin persetujuan impor maupun ekspor tidak dapat diproses oleh sistem.

Kedua, kekosongan peraturan impor menimbulkan kekhawatiran longgarnya pengawasan impor yang berpotensi menyebabkan banjir impor. Tidak terkontrolnya komoditas impor strategis dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasok dan kebutuhan barang-barang strategis di dalam negeri, tidak sehatnya iklim usaha, dan menurunnya daya saing produk dalam negeri sehingga berpotensi merugikan perekonomian nasional dan keberlangsungan industri.

Ketiga, sebagian ketentuan Permendag 20 Tahun 2021 tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Keempat, untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan iklim usaha di dalam negeri, maka revisi Permendag 20 Tahun 2021 diperlukan dengan menyelaraskan ketentuan perundangan yang berlaku.

"Selanjutnya untuk mengisi kekosongan pengaturan terkait impor maka penerbitan persetujuan impor dengan mengacu pada pertimbangan teknis atau rekomendasi dari K/L terkait sebagaimana diatur dalam Permendag sebelumnya perlu dilakukan kembali," ucap Erwin Taufan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA


EKONOMI | 18 Januari 2022

EKONOMI | 18 Januari 2022

EKONOMI | 18 Januari 2022

EKONOMI | 18 Januari 2022

EKONOMI | 18 Januari 2022

EKONOMI | 18 Januari 2022

EKONOMI | 18 Januari 2022

EKONOMI | 18 Januari 2022

EKONOMI | 18 Januari 2022

EKONOMI | 18 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
IKN Sah Jadi Undang-Undang

#2
Gandeng Ghozali, Tokocrypto Siap Tumbuhkan Konten Kreator Lokal

#3
Ini Tanggapan Ahli Psikologi Forensik atas Vonis Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie

#4
Fraksi PKS Tolak RUU IKN, Ini Alasannya

#5
KPK Ingatkan para Saksi Kasus Korupsi Bekasi untuk Kooperatif

#6
Studi: Dosis Keempat Vaksin Pfizer Gagal Tangkal Omicron

#7
Emirsyah Satar Dinilai Diperlakukan Tak Adil Soal Dugaan Korupsi Garuda

#8
Masyarakat Tidak Bisa Pilih Merek Vaksin Booster

#9
Wagub DKI: Sudah Ada 243 Kasus Omicron Transmisi Lokal di Jakarta

#10
Survei LSI: Golkar dan Airlangga Berperan Penting Pulihkan Ekonomi

TERKINI


EKONOMI | 18 Januari 2022

OLAHRAGA | 18 Januari 2022

POLITIK | 18 Januari 2022

DUNIA | 18 Januari 2022

BOLA | 18 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 18 Januari 2022

DIGITAL | 18 Januari 2022

EKONOMI | 18 Januari 2022

EKONOMI | 18 Januari 2022

DUNIA | 18 Januari 2022