Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Atasi Backlog, Perlu Ada Kementerian Perumahan

Kamis, 23 Desember 2021 | 12:08 WIB
Oleh : Herman / WBP
Pengamat properti yang juga pendiri Panangian School of Property Panangian Simanungkalit menjadi narasumber dalam Podcast Apa Adanya yang dipandu Direktur Pemberitaan Grup Beritasatu Media Holding Primus Dorimulu di channel YouTube B1 Plus yang dikutip Beritasatu.com, Kamis, 23 Desember 2021.

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat properti yang juga pendiri Panangian School of Property, Panangian Simanungkalit menilai isu perumahan perlu menjadi fokus pemerintah, apalagi jika melihat angka backlog yang masih tinggi sekitar 12,7 juta unit. Untuk itu, Panangian menganggap perlu adanya kementerian yang khusus menangani perumahan seperti di era Soeharto. Tidak seperti sekarang ini di mana urusan perumahan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Pak Harto dulu membuat Menteri Muda Perumahan di bawah PU, dibuat kantor sendiri. Tetapi pada waktu Pak Cosmas Batubara, kemudian Pak Siswono, dibangunlah Menteri Perumahan. Apa artinya? Bahwa Pak Harto sendiri melihat begitu strategisnya perumahan. Kalau di bawah PU, artinya infrastrukturnya yang lebih menonjol. Jadi Presiden Soeharto ingin fokus seorang menteri (di perumahan), makanya dia punya ambisi membangun sampai 200.000 rumah per tahun dan sukses," kata Panangian Simanungkalit saat menjadi narasumber dalam Podcast Apa Adanya di channel YouTube B1 Plus yang dikutip Beritasatu.com, Kamis (23/12/2021).

Dikatakan Panangian, masalah perumahan sebetulnya lebih banyak berada di daerah. Dengan adanya Menteri Perumahan, diharapkan persoalan yang melibatkan pemerintah daerah bisa diselesaikan.

"Zaman demokrasi itu butuh lobi, karena semua orang punya keinginan berbeda-beda. Jadi butuh sosialisasi untuk membuat program-program untuk membuat orang kenal dan akhirnya suka. Itulah fungsi Menteri Perumahan, karena persoalan ini justru ada di daerah, ada kepalanya. Jadi di sinilah fungsi seorang menteri untuk memikirkan ini, melaporkan kepada presiden apa saja yang perlu dilakukan, dan segala macam. Di situlah esensialnya, kenapa perlu harus ada karena backlog dan jauhnya antara kebutuhan dan supply," paparnya.

Panangian mengungkapkan, 90% kebutuhan rumah untuk orang yang lahir di Indonesia dipenuhi oleh rakyat sendiri. Kondisi berbeda terjadi di Singapura, di mana 90% kebutuhan rumah dipenuhi pemerintah karena komitmen politiknya terhadap isu perumahan sangat besar. "Sekarang (di Indonesia) praktis swasta yang menguasai, tetapi pemerintah membantu dalam pembiayaan," kata Panangian.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI