Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Cegah Risiko Mangkrak, Pendanaan IKN Jajaki Opsi Ini

Kamis, 13 Januari 2022 | 22:32 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / WBP
Suharso Manoarfa

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memastikan pendanaan untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru tidak hanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan terbuka opsi dari skema pembiayaan proyek maupun bekerja sama dengan swasta. Berbagai opsi dibuka asalkan sesuai perundang-undangan sekaligus untuk mencegah risiko proyek mangkrak.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan terdapat usulan kepada panitia perumus untuk diberikan jaminan agar pembangunan tidak berhenti di tengah jalan. Untuk menghindari risiko tersebut, APBN bersifat terbuka dalam pembiayaan pembangunan jangka panjang.

“Ada usulan dan gagasan kepada panitia waktu itu, bagaimana memberikan jaminan agar pembangunan tidak berhenti di tengah jalan, agar penganggaran pembiayaan itu ada, itu lah kenapa dibuka (keterlibatan swasta) dan tidak hanya APBN, tetapi dibuka skema-skema pembiayaan, Jadi bukan anggaran APBN saja,” tegas dia di Jakarta Kamis (13/1/2022).

Lebih lanjut, ia mengatakan kewajiban penganggaran APBN untuk ibu kota baru memang sudah ada. Namun pemerintah ingin menghindari kewajiban secara kaku. “Jadi nanti pembahasan mengikuti siklus di APBN sehingga kalau diperlukan pendanaan pembiayaan ke depan dan seterusnya. Itu artinya menjadi bagian dari pembahasan APBN. Yang sementara ada yang dititipkan di Kementerian Lembaga (K/L) sampai pada batas waktu tertentu di bawah koordinasi otoritas itu yang coba kami putuskan seperti itu,” tegasnya.

Menurutnya apabila pendanaan ibu kota negara hanya melalui APBN atau bersifat tertutup, maka beban yang akan ditanggung keuangan negara akan semakin berat. Pasalnya APBN sudah menanggung kewajiban untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Dalam Undang Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang baru disahkan telah menghapus kewajiban transfer minimal 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto. “Tapi setidak-tidaknya yang sifatnya kewajiban dari APBN itu sudah ada. Jadi dengan demikian, kita ingin hindari kewajiban itu secara kaku, tapi berikan jaminan untuk terbuka bahwa APBN bisa biayai pembangunan IKN,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI