Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Outstanding Pembiayaan Fintech Lending Capai Rp 29,88 Triliun

Kamis, 20 Januari 2022 | 18:13 WIB
Oleh : Prisma Ardianto / WBP
Ilustrasi "fintech".

Jakarta, Beritasatu.com- Outstanding pembiayaan financial technology (fintech) P2P lending per Desember 2021 mencapai Rp 29,88 triliun, meningkat 2,43% secara bulanan (month to month/mtm). Peningkatan itu sekaligus menandai terjadi perputaran uang yang produktif.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi mengatakan, seluruh platform atau 103 penyelenggara fintech lending saat ini sudah mengantongi status berizin dari OJK. Para penyelenggara tersebut sudah mencatatkan akumulasi pembiayaan lebih Rp 200 triliun sejak 2016-2021.

"Tapi yang menggembirakan bahwa posisi per akhir Desember 2021 kurang lebih (outstanding) Rp 29,88 triliun. Artinya, ini kan berputar uangnya. Jumlah akumulasi peminjam mencapai 73 juta rekening peminjam (tumbuh 68%)," jelas Riswinandi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Dia menerangkan, saat ini OJK sedang merampungkan aturan terbaru bagi fintech lending. POJK 77/2016 bakal diperbarui dan disempurnakan. Sayangnya, Riswinandi tidak menyebutkan waktu pasti untuk regulasi terbaru itu diterbitkan. "Sekarang drafnya sedang finalisasi, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Tentu target kita ingin cepat selesai, karena kalau ini selesai nanti sekalian kita umumkan peraturan baru sekaligus mencabut moratorium," kata dia.

Riswinandi menerangkan, jika moratorium perizinan fintech lending dicabut, maka pengajuan entitas baru sudah harus berorientasi langsung mengantongi status berizin, tidak ada lagi memulai dengan status terdaftar. Hal itu sejalan dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang baru akan mengeluarkan sertifikasi setelah entitas fintech lending mendapat status berizin dari OJK.

Selain dari sisi regulasi, kata dia, OJK menyiapkan infrastruktur untuk mengawasi fintech lending. Dalam hal ini OJK memiliki pusat data fintech lending (Pusdafil) untuk memonitor perkembangan penyelenggara.

Berikutnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) turut serta menghadirkan fintech data center (FDC), layaknya SLIK bagi perbankan dan multifinance. FDC memiliki peran agar seluruh penyelenggara bisa terhubung dan melihat profil peminjam, guna menghindari pihak tidak bertanggung jawab yang meminjam pada banyak platform.

Riswinandi menuturkan, OJK berharap kualitas FDC bisa ditingkatkan sehingga proses penilaian juga bisa lebih baik. Pada akhirnya, hal itu turut serta menjaga tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB 90) tetap baik dan menjaga kepercayaan pada pemberi pinjaman (lender).

Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, fintech lending merupakan subsektor keuangan digital yang relatif masih baru. Meski begitu, industri fintech lending dinilai memberikan dampak positif kepada percepatan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan.

OJK menyadari bahwa pemahaman masyarakat atas produk dan jasa keuangan digital tidak sepadan dengan pemahaman risiko. Perselisihan (dispute) pun pada akhirnya tidak bisa dihindari, baik pembiayan yang didapat dari pinjaman online ilegal (pinjol) maupun maupun fintech lending legal. "OJK bersama Polri dan Kemenkominfo, BI, Kemenkop UKM, menandatangani surat keputusan bersama pada 20 Agustus 2021. Dengan demikian kami akan meningkatkan literasi dan edukasi dan penegakkan hukum, dalam rangka perlindungan nasabah sektor keuangan," kata Wimboh.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI