Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Aset yang Disita Satgas BLBI Capai Rp 19,16 Triliun

Jumat, 22 April 2022 | 17:41 WIB
Oleh : Arnoldus Kristianus / FER
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Sekretariat Satgas BLBI, Purnama T Sianturi, dalam acara Bincang DJKN, 22 April 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyatakan, hingga 31 Maret 2022 telah mengumpulkan Rp 19,16 triliun dari total Rp 110,45 triliun aset obligor BLBI. Jumlah ini didapatkan melalui 25 obligor atau debitur, dari total 46 obligor atau debitur tahap pertama.

"Aset obligor BLBI senilai Rp 19,16 triliun ini terkait dengan 25 obligor atau debitur. Sedangkan 21 obligor atau debitur masih dalam tahap penanganan awal,” ucap Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Sekretariat Satgas BLBI, Purnama T Sianturi kepada awak media dalam acara Bincang DJKN, Jumat (22/4/2022).

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, nilai aset BLBI sebesar kurang lebih Rp 110,45 triliun. Adapun aset BLBI terdiri atas aset kredit eks BPPN/PPA dan piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp101,8 triliun, aset properti senilai Rp 8,06 triliun, aset surat berharga senilai Rp 489,4 miliar, aset saham senilai Rp 77,9 miliar. aset inventaris senilai Rp 8,47 miliar, dan aset nostro senilai Rp 5,2 miliar.

Purnama mengatakan aset BLBI tersebut merupakan kekayaan negara eks pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah berakhir masa tugasnya pada tahun 2004 berdasarkan Keputusan Presiden nomor 15 tahun 2004, termasuk aset eks Bank Dalam Likuidasi.

Bila dirinci jumlah Rp 19,16 triliun ini terbagi dalam beberapa kelompok. Pertama yaitu aset disetorkan ke negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak ke kas negara sebesar Rp 371 miliar. Kedua yaitu dalam bentuk bentuk sita barang jaminan atau harta kekayaan lain sebesar Rp 12,25 triliun.

Ketiga dalam bentuk penguasaan aset properti sebesar Rp 5,38 triliun. Keempat yaitu dalam bentuk penetapan status penggunaan dan hibah kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah sebesar Rp 1,14 triliun).

Purnama mengatakan, bila aset BLBI yang menurut pemerintah diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan K/L maka aset tersebut ditetapkan atau diberikan pengelolaannya dalam bentuk penetapan status penggunaan oleh K/L.

"Apabila aset itu dibutuhkan untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintah daerah maka pemerintah pusat menghibahkan ke pemerintah daerah yaitu kepada kabupaten.kota, dan, desa,” ucap Purnama.

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban mengatakan, dengan masa kerja satgas BLBI yang sampai Desember 2023 maka pihaknya menentukan prioritas dalam penetapan obligor atau debitur. Dalam hal ini satgas fokus pada obligor atau debitur dengan nilai tagihan di atas Rp 25 miliar.

"Berdasarkan prioritas Satgas BLBI, dalam masa kerja yang singkat, kita fokus pada jumlah yang menurut kita cukup materiil,” ucap Rionald.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI