Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

K/L Perlu Percepat Pembelian Produk UMKM dan Koperasi

Senin, 25 April 2022 | 21:47 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP
Menkop UKM Teten Masduki.

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian dan lembaga (K/L) diharapkan segera mempercepat realisasi pengadaan barang dan jasa bagi UMKM dan koperasi dengan target senilai Rp 400 triliun pada 2022. Hal ini menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa seluruh K/L, pemerintah daerah (pemda), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghentikan pembelian barang impor dan mengoptimalisasi pembelian produk dalam negeri (PDN), termasuk UMKM.

"Memastikan 1 juta produk UMKM masuk e-katalog pada tahun ini juga. Hal itu sejalan dengan penguatan Inpres Nomor 2 tahun 2022," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, dalam acara Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia atau Business Matching Tahap II, di Jakarta, Senin (25/4/2022).

Teten menjelaskan, penyelenggaraan showcase dan Business Matching II Belanja Barang/Jasa Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri itu diharapkan bisa mempercepat realisasi pengadaan barang dan jasa. "Saat ini pengadaan umum barang dan jasa PDN mencapai Rp 483,2 triliun. Namun realisasi baru mencapai Rp 96,2 triliun,” ujar Teten.

Menurut Teten, hal yang dibutuhkan bukan hanya komitmen, melainkan pelaksanaan atau kontraknya.

Teten menjelaskan, di acara showcase dan Business Matching II di Jakarta Convention Center pada 25 -26 April 2022 terdapat pameran yang terdiri dari produk alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, jasa tehnik, teknologi informasi dan ekonomi kreatif. Tujuannya menunjukan kepada pemerintah dan swasta bahwa UMKM dan koperasi dapat menyediakan produk-produk teknologi berkualitas.

Kepercayaan pemerintah dan BUMN terhadap produk-produk dalam negeri khususnya UMKM akan mendorong kepercayaan dunia usaha yang potensi permintaanya jauh lebih tinggi. Terlebih banyak permintaan dari swasta kepada produsen yang ikut dalam pameran tematik itu. "Target selanjutnya adalah on-boarding produk UMKM dalam e-katalog. Kebijakan itu didukung dengan program pendampingan SDM, dukungan pembiayaan, sertifikasi kemitraan dan lainnya yang mendukung ekosistem yang kondusif bagi UMKM," terang Teten.

Ia berharap, agar seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga bisa mendorong penyedia yaitu UMKM dan koperasi agar produknya masuk ke e-katalog sektoral dan katalog lokal dengan target minimum 1.000 pelaku usaha per kabupaten/kota. Hal itu sesuai dengan kebutuhan daerah.

Selain itu, kementerian dan lembaga juga melakukan pembinaan terhadap ekosistem penyedia dengan menerapkan good governance dan menyusun road map subsitusi impornya. "Seperti contoh di Kemenkes. Itu hanya contoh saja, memberi pendampingan kepada produsen alat kesehatan (alkes) agar memenuhi standar dan asosiasi membuat road map subsitusi impor produk alkesnya," kata Teten.

Kemudian, Kementrian PUPR juga melakukan konsep temu bisnis untuk proyek-proyek besar yaitu kontrak komitmen pemenang tender dalam menggunakan produk dalam negeri UMKM dan koperasi dengan pelaksanaan yang transparan.

Sementara pada Business Matching I yang digelar di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022 menghasilkan komitmen pemerintah untuk belanja PDN mencapai Rp 214,1 triliun.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI