Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Luhut Sebut Baru 46 Pemda yang Tayangkan E-Katalog Lokal

Rabu, 25 Mei 2022 | 06:25 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP
Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mendorong pemanfaatan e-katalog lokal oleh pemerintah daerah (pemda). Negosiasi kontrak kerja yang tidak berpihak pada pemanfaatan produk dalam negeri, juga harus dikikis.

Hal tersebut disampaikan Luhut pada acara Arahan Presiden dan Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI), di Jakarta Convetion Center (JCC), Selasa (24/5/2022).

"Baru terdapat 46 pemda yang telah menayangkan e-katalog lokal," kata Luhut.

Sesuai arahan Presiden, Luhut akan memastikan 436 pemda memasukkan produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) unggulan daerah ke dalam e-katalog lokal, maksimal hingga Selasa 31 Mei 2002.

"Kami mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar semua pemda berkomitmen menggunakan produk dalam negeri," ujarnya.

Luhut mengakui masih ditemukan negosiasi dan belanja pemerintah belum berpihak pada produk buatan dalam negeri. Saat ini, katanya, komitmen kementerian dan lembaga terhadap produk dalam negeri mencapai Rp 802 triliun. Sedangkan komitmen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp 290 triliun. "Realisasi kontrak produk dalam negeri baru mencapai Rp 161 triliun," tegasnya.

Namun Luhut optimistis dengan kerja sama semua pihak, upaya mendorong pemanfaatan peningkatan produk dalam negeri akan naik sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Saat ini sistem aplikasi Kementerian Keuangan dikatakan telah terintegrasi dengan sistem informasi kinerja penyedia milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Langkah ini makin memudahkan pihak-pihak terkait. "Jadi semua makin terintegrasi, ini juga akan mengurangi potensi korupsi," katanya.

BPKP dorong pemanfaatan produk lokal
Saat yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, merekomendasikan sejumlah langkah untuk percepatan realisasi belanja produk dalam negeri. Pertama, peningkatan akurasi data produk dalam negeri dalam e-katalog. Kedua, penguatan dan penegasan kembali definisi produk dalam negeri. Langkah ini karena masih terjadi permasalahan khususnya dalam akurasi data produk di e-katalog.

"Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta kementerian terkait lainnya harus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk menghasilkan produk lokal yang mampu menggantikan produk impor," urainya.

Terkait definisi produk dalam negeri, Yusuf mengakui masih sangat longgar sehingga menimbulkan multitafsir produk dalam negeri yang diatur Undang-Undang nomor 17 maupun Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 tahun 2011.

Yusuf menyatakan, produk dalam negeri yang mempunyai tingkat kandungan dalam negeri sangat rendah, dapat digunakan kementerian atau lembaga daerah dan badan usaha sebagai aksi strategi pemenuhan kewajiban penggunaan produk dalam negeri.

Namun lokapasar atau marketplace belanja pemerintah mengalami peningkatan signifikan. Jumlah barang yang ditayangkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, per tanggal 3 Mei 2022. "Terdapat kenaikan 650 dibanding tahun 2021. Walaupun kenaikan ini masih jauh dari target 1 juta produk," katanya,



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI