Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Ketimbang DMO-DPO, Gapki Lebih Suka Pungutan Ekspor CPO

Rabu, 25 Mei 2022 | 16:19 WIB
Oleh : Herman / FER
Ilustrasi kelapa sawit.

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam mengamankan pasokan dalam negeri, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) lebih condong memilih penerapan pungutan ekspor CPO (crude palm oil) ketimbang kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono menegaskan, pihaknya akan mematuhi regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk menyediakan minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat.

"Sebenarnya yang kemarin-kemarin sudah jalan dengan pungutan ekspor, itu kan lebih simple, itu yang kita harapkan. Semua berkorban, dalam arti semua dipungut dari hulu sampai ke hilir. Saya juga tidak tahu kenapa kemudian diputuskan menerapkan kebijakan DMO dan DPO,” kata Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (25/5/2022).

Produsen kelapa sawit, kata Eddy, sebetulnya tidak keberatan dengan penerapan DMO, karena produksi kelapa sawit di dalam negeri sebetulnya berlebih.

"Namun yang menjadi catatan Gapki, penerapan DMO juga diikuti dengan kebijakan DPO," jelasnya.

Eddy sendiri mengaku tidak bisa berkomentar banyak terkait penerapan DMO dan DPO yang rencananya akan dimulai pada 31 Mei 2021. Pasalnya hingga saat ini aturan pelaksanaannya belum dikeluarkan oleh pemerintah.

“Kita masih menunggu (aturan pelaksana). Yang keluar kan baru Permendag 30 tahun 2022 yang mencabut Permendag 22 Tahun 2022. Jadi saya belum bisa berkomentar banyak karena aturan pelaksanaanya belum ada,” kata Eddy.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dalam keterangan resminya menyampaikan, pengaturan kembali ekspor CPO yang tertuang dalam Permendag 30/2022 tetap berpegang pada prinsip bahwa kebutuhan PO di dalam negeri dan keterjangkauannya merupakan hal yang utama.

Permendag Nomor 30 Tahun 2022 menetapkan, eksportir harus memiliki dokumen Persetujuan Ekspor (PE) sebagai syarat ekspor CPO dan produk turunannya sesuai dengan yang diatur dalam Permendag tersebut. Masa berlaku PE adalah enam bulan.

Sementara itu, sanksi bagi eksportir yang tidak memenuhi ketentuan ekspor CPO antara lain mendapat sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik di Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), pembekuan PE, hingga pencabutan PE.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan menambahkan, besaran DMO dan DPO akan dievaluasi setiap saat.

"Pembukaan ekspor berbasis DMO dan DPO dengan besaran akan ditetapkan dan dievaluasi setiap saat,” ungkap Oke.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI