Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Bencana Akibat Perubahan Iklim Ancam Ketahanan Ekonomi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 17:04 WIB
Oleh : Herman / FER
Febrio Kacaribu.

Jakarta, Beritasatu.com - Selain tantangan seperti pandemi, inflasi, pengetatan kebijakan moneter dan perlambatan ekonomi, ekonomi dunia tidak terkecuali Indonesia ke depan juga perlu mengantisipasi risiko makroekonomi yang berhubungan dengan bencana terkait perubahan iklim dengan cara yang adil dan terjangkau.

Hal ini ditegaskan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu dalam pidato kuncinya pada pertemuan ketujuh forum Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali, 23-28 Mei 2022.

Febrio menyampaikan, peningkatan frekuensi dan dampak dari bencana terkait iklim di beberapa tahun terakhir telah menggarisbawahi kian besarnya biaya ekonomi, lingkungan, dan sosial dari perubahan iklim. Emisi karbon akan terus meningkat dan menyebabkan dampak ekonomi dan fisik semakin besar apabila tidak dimitigasi dengan kebijakan.

"Paket kebijakan hijau yang komprehensif diperlukan, dengan harapan upaya transisi menuju ketahanan iklim ini tetap mampu meningkatkan pertumbuhan dan penciptaan lapangan Kerja,” ujar Febrio Kacaribu dalam pernyataan resmi yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (28/5/2022).

The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu 25 Mei 2022.

Sebagai informasi, GPDRR diselenggarakan oleh UN Office on Disaster Risk Reduction (UNDRR) setiap 3 tahun dengan menghadirkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari 182 negara. Pertemuan ketujuh ini mengangkat tema From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a COVID-19 Transformed World.

Febrio menyampaikan, selain strategis karena dilaksanakan 2 tahun sejak awal pandemi Covid-19, salah satu poin acara ini adalah berdekatan dengan akan dilaksanakannya inter-governmental midterm review Kerangka Sendai pada 2023.

Kerangka Sendai merupakan kerangka mitigasi risiko bencana yang dilaksanakan sejak tahun 2015 dan ditargetkan rampung pada 2030. Setelah tujuh tahun berjalan, terdapat 133 negara yang belum memulai, 54 negara dalam progres, dua negara siap untuk proses validasi, dan enam negara telah divalidasi dari total 195 negara.

"Dalam GPDRR 2022, seluruh negara anggota dan pemangku kepentingan di berbagai level akan mereviu pencapaian Kerangka Sendai. Kita masih perlu meningkatkan kerja sama internasional, infrastruktur penting, dan target layanan. Untuk itu, kita perlu memperkuat kolaborasi melalui platform global ini untuk mencapai target,” ujar Febrio.

Indonesia sendiri telah mencapai berbagai progres dalam tujuh tahun terakhir untuk penanganan risiko bencana. “Kita telah menerbitkan berbagai bauran regulasi dan panduan teknis untuk penanggulangan risiko bencana,” lanjut Febrio.

Beberapa upaya yang telah diterbitkan pemerintah adalah regulasi dan panduan pembangunan rumah tahan gempa, integrasi pengurangan risiko bencana dengan sistem perencanaan spasial, serta penguatan data.

Selain itu, berbagai program dan kegiatan juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah terutama dalam mengembangkan rencana penanggulangan bencana mereka sendiri.

"Kami juga memiliki beberapa program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko bencana dan meningkatkan kapasitas mereka, tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi juga di tingkat desa,” kata Febrio.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI