SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

BPH Migas Minta Warga Ikut Atasi Jebolnya Kuota Pertalite

Rabu, 29 Juni 2022 | 21:00 WIB
Oleh : WBP
Petugas melayani pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU 74.931.04 Tapak Kuda, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (12/4/2022).

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) berharap peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar dan penugasan jenis Pertalite. Jika masyarakat memiliki kesadaran menggunakan BBM nonsubsidi, permasalahan BBM seperti sekarang tidak terjadi.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengungkapkan dalam APBN 2022 kuota BBM subsidi terdiri atas Solar 15,10 juta kiloliter (kl) dan Pertalite 23,05 juta kl. Sedangkan

Advertisement

“Untuk bisa mengantisipasi kelebihan kuota BBM yang berujung pada membengkaknya beban negara, saat ini dipersiapkan sistem oleh Pertamina melalui MyPertamina sebagai mekanisme baru penyaluran BBM Solar maupun Pertalite,” ujar Saleh saat berbicara pada webinar "Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies", Rabu (29/6/2022)

Menurut Saleh, melalui sistem MyPertamina diharapkan penyaluran Solar dan Pertalite akan terkontrol. Apalagi pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) seperti Solar harus mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait. “Sektor perikanan dan pertanian dengan klausul tertentu berhak membeli Solar setelah mendapatkan rekomendasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, kendaraan-kendaraan keluaran baru disarankan menggunakan BBM non-subsidi sesuai spesifikasi pabrikan.

Sementara PT Pertamina Patra Niaga menegaskan tanggal 1 Juli 2022 adalah tahap registrasi bagi masyarakat melalui aplikasi MyPertamina, bukan merupakan pembatasan pembelian Pertalite maupun Solar.

“Data konsumen akan dikoordinasikan, untuk tahap awal belum ada verifikasi, sifatnya masih mencocokkan, masyarakat upload STNK, upload nomor kendaraan, foto kendaraan, dan NIK. Nanti akan dicocokkan benar nggak kendaraan ini. Belum validasi data itu valid atau belum kami baru gathering data kalau cocok, approve nanti masyarakat dapat QR Code melalui email,” jelas Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo.

Dia menjelaskan mekanisme penyaluran subsidi sebenarnya sudah mengalami beberapa kali transformasi dari sebelumnya selling out dihitung sejak BBM keluar dari terminal Pertamina kini dihitung sampai BBM diterima ke masyarakat.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, mengungkapkan subsidi seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan bukan kepada barang sehingga lebih tepat sasaran. “Kita menuju ke sana tapi proses panjang terkait database yang mumpuni dan subsidi juga idealnya sudah bisa semakin di efisienkan. Itu bicara dalam konteks normal. Saat ini situasi tidak normal,” kata Yustinus.

Untuk tahun ini alokasi subsidi dengan asumsi harga ICP US$ 100 per barel sebesar Rp 74,9 tiliun, sementara untuk kompensasi Rp324,5 triliun. Adapun yang akan dibayarkan tahun ini alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 275 triliun.

“Ini jadi background kenapa pemerintah dan DPR tetap mempertahankan subsidi dan kompensasi dalam rangka keselamatan rakyat itu hukum tertinggi,” jelas Yustinus.

Dia menambahkan, subsidi pada dasarnya adalah untuk melindungi masyarakat tertentu yang termasuk kelompok miskin dan rentan.

Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UI, Toto Pranoto, mengatakan tren impor BBM dan LPG terus melonjak. Padahal yang menikmati paling banyak subsidi adalah kelompok segmen yang punya daya beli tinggi. “Sehingga ini menjadi masalah efektivitas subsidi yang diberikan oleh pemeritah,” katanya.

Untuk menenuhi kebutuhan BBM dan LPG masih sulit karena lifting terus menurun. “Tingkat investasi juga semakin menurun, sehingga agak sulit tingkatkan eksplorasi baru. Hal hal semacam ini menjadi PR ke depan agar investasi migas bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Dia menambahkan harga BBM di Indonesia memang relatif murah dibanding negara lain. Indonesia dan Malaysia mungkin sama kebijakan subsidinya. “Namun kalau dibanding negara lain seperti Thailand, Filipina, subsidi semakin lama dilepas. Ini bisa menjadi pertimbangan bagi indonesia. Tren subsidi di Indonesia tiap tahun alami peningkatan. Kalau tidak dikurangi trennya ke depan bisa menyulitkan situasi perekonomian dalam negeri,” terangnya



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

TERKINI