SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Iuran BPJS Kesehatan Bakal Ditinjau dari Uji Coba KRIS JKN

Senin, 4 Juli 2022 | 19:18 WIB
Oleh : Prisma Ardianto / FER
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, 19 Januari 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Besaran iuran BPJS Kesehatan akan disesuaikan seiring dengan implementasi kelas rawat inap standar pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Uji coba implementasi KRIS JKN pada Juli-Desember 2022 menjadi dasar mengukur penyesuaian besaran iuran tersebut.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyampaikan, persiapan penyelenggaraan kelas rawat inap JKN perlu dilakukan dengan matang. Termasuk diantaranya adalah perhitungan iuran tunggal.

Advertisement

"Dalam hal ini, diharapkan besaran iuran nantinya bisa menjaga keberlangsungan dana jaminan sosial (DJS) dari BPJS Kesehatan," kata Ghufron saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, Senin (4/7/2022).

Disisi lain, lanjut Ghufron, jangan sampai besaran iuran dalam program KRIS JKN membebani Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagai contoh, dengan iuran tunggal sebesar Rp 70.000 maka anggaran yang perlu disiapkan negara dapat meningkat hampir dua kali lipat.

"Tujuan uji coba adalah untuk melihat kesiapan RS, penerimaan peserta dan dampak finansial terhadap Dana Jaminan Sosial atau DJS," imbuhnya.

Adapun Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BPJS Kesehatan, telah menyepakati pelaksanaan uji coba KRIS JKN. Bersama bersama Komisi IX DPR, asesmen kesiapan uji coba pun telah dilakukan.

Uji coba akan dilakukan di lima RS Vertikal mulai Juli-Desember 2022. Lima RS vertikal yang dimaksud antara lain, RSUP Kariadi Semarang, RSUP Dr Tadjuddin Chalid Makassar RSUP Dr Johannes Leimena Ambon, RSUP Surakarta dan RSUP Dr Rivai Abdullah Palembang. Dalam perkembangannya, sudah dilaksanakan supervisi lintas institusi kelima RS tersebut pada 24 Juni 2022.

Kesiapan lima RS vertikal dalam implementasi KRIS JKN secara umum telah siap melaksanakan KRIS JKN dengan 10 dari 12 kriteria yang dipersyaratkan. Masih ada beberapa penyesuaian berdasarkan karakteristik masing-masing RS. Adapun RSUP Surakarta relatif paling siap dan dapat menjadi model percontohan (role model) implementasi KRIS JKN.

Lebih lanjut, KRIS JKN telah diamanatkan UU SJSN. Pasal 23 ayat (4) menyampaikan bahwa dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.

Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 54B menyatakan bahwa manfaat kelas standar diterapkan secara bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022. Pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan tata kelola jaminan kesehatan.

Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Mickael B Hoelman mengatakan, terdapat sejumlah tindak lanjut DJSN dalam implementasi KRIS JKN. Diantaranya melakukan sosialisasi dan edukasi publik, Monitoring dan evaluasi uji coba implementasi KRIS JKN di lima RS Vertikal, dan bersama Kemenkes tengah melakukan revisi terhadap Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan dan peraturan turunannya.

"DJSN juga akan melakukan pendampingan kepada 50% RS Vertikal terpilih guna persiapan infrastruktur KRIS JKN pada semester I-2023. Serta Implementasi KRIS JKN di 50% RS Vertikal dengan 9 kriteria," jelas dia.

Di sisi lain, Mickael menyampaikan, setidaknya ada dua hal seiring sejalan masih perlu disiapkan dalam implementasi KRIS JKN. Pertama, perhitungan rinci dari BPJS Kesehatan dan Kemenkes terkait kebutuhan jumlah faskes untuk melayani peserta KRIS JKN. Perhitungan perlu dilakukan sampai ke tingkat kabupaten dan kecamatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan medis setempat.

Kedua, perlu pemanfaatan sumber daya pembiayaan dari berbagai lini. Misalnya melalui BLI/BLUD, APBN, APBD dan DAK-Fisik untuk RSUD milik pemerintah, serta pendapatan RS Swasta guna mengakselerasi kesiapan ruang rawat inap KRIS JKN.

"Semester II-2024 diharapkan seluruh rumah sakit bisa melakukan implementasi ini (KRIS JKN). Jadi ini yang kami coba terjemahkan sebagai proses pentahapan, kami sangat menyadari ini dilakukan secara bertahap dan dengan penuh kehati-hatian," imbuh Mickael. (pri)



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI