SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

DPR Setujui Usulan PMN ke BUMN Sektor Keuangan Rp 11,98 T

Selasa, 5 Juli 2022 | 05:16 WIB
Oleh : Prisma Ardianto / WBP
Erick Thohir.

Jakarta, Beritasatu.com- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN sektor keuangan dengan total nilai Rp 11,98 triliun. Jika nantinya disetujui, PMN tersebut diharapkan dapat mendukung kelangsungan dan mendorong kinerja BUMN terkait.

"Bagi seluruh direksi BUMN yang telah mendapat persetujuan, semoga berjuang dalam pengusulan APBN-nya. Mudah-mudahan kita semua sukses membawa maju negeri ini," Wakil Ketua Komisi VI sekaligus Pimpinan Rapat Kerja (Raker) Mohamad Hekal, Senin (4/7/2022).

Advertisement

Komisi VI menyetujui usulan PMN tunai 2023 kepada sepuluh BUMN senilai Rp 69,82 triliun. Tiga diantaranya merupakan BUMN di sektor keuangan dengan total PMN sebesar Rp 11,98 triliun.

Jika dirinci, Komisi VI DPR menyetujui inisiatif corporate action PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Perseroan akan menjual jenis saham dalam portepel, dengan metode privatisasi right issue sesuai persetujuan PMN 2022 sampai Rp 2,98 triliun dari cadangan pembiayaan investasi.

Komisi VI DPR menyetujui PMN Tunai tahun 2023 kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG sebesar Rp 6 triliun. PMN ini akan digunakan untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo (penugasan)

Selanjutnya, Komisi VI DPR juga PT menyetujui usulan PMN kepada Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp 3 triliun. PMN rencananya bakal digunakan untuk perbaikan tingkat kesehatan agar perseroan bisa mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, masukan dan catatan masing-masing fraksi Komisi VI DPR akan diperhatikan dan diperdalam. Kementerian BUMN meyakini bahwa nantinya PMN bakal membawa hasil baik.

"Tidak hanya sekedar menyandarkan keuangan BUMN kepada negara. Sebagaimana yang terus ditekankan oleh Komisi VI bahwa BUMN pemasukan maksimal kepada negara, tetapi juga pelayanan publik atau intervensi yang harus dilakukan ketika pasar tidak seimbang, tentu ini menjadi bagian yang harus kita lakukan,"

Dia menerangkan, kontribusi BUMN berupa pajak, dividen, dan bagi hasil dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp 4.013 triliun. Artinya, dalam 3 tahun terakhir tercatat kenaikan masing-masing sebesar Rp 50 triliun per tahun.

Menurut dia, pencapaian itu merupakan hasil kerja Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR. "Inilah hasil atas upaya kerja sama antara Kementerian BUMN dan Komisi VI yang memang tupoksinya untuk terus mendorong profesionalisme dan transparansi," imbuh Erick.

Sebagai catatan, sambung dia, pihaknya akan terus berusaha meningkatkan dividen pada tahun 2022-2024. Dari data yang ada, pada tahun 2022 dividen diasumsikan sebesar Rp 39,7 triliun, naik menjadi Rp 43 triliun pada 2023 dan ditargetkan mencapai Rp 50 triliun pada 2024.

"Jadi PMN dan dividen itu bisa berimbang 50:50 dari totalnya. Tentu kami dari BUMN mengucapkan terima kasih dan memastikan bahwa BUMN yang mendapat dukungan maksimal dari komisi VI bisa menjalankan tugasnya dengan baik," ucap Erick.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI