SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

SPI: Minyakita Tidak Serta-Merta Naikkan Harga TBS Petani

Kamis, 7 Juli 2022 | 19:34 WIB
Oleh : Herman / FMB
Ilustrasi kelapa kawit.

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih tidak yakin kehadiran minyak goreng kemasan sederhana dengan merek "Minyakita" bisa mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) petani yang saat ini sedang anjlok. Harga TBS petani saat ini di bawah Rp 1.600 per kilogram, bahkan di sebagian wilayah hanya di bawah Rp 1.000 per kilogram.

"Minyakita ini salah satu upaya untuk mempermudah distribusi dan menstabilkan harga. Tetapi kalau untuk menaikkan harga TBS, ini tidak serta merta. Ini karena menyangkut mata rantai pemasaran dari TBS ke pabrik kelapa sawit (PKS) dan ke rantai berikutnya. Jadi kalau Minyakita ini hanya salah satu, tetapi tidak serta merta sebagai solusi keseluruhan ini," kata Henry Saragih kepada Beritasatu.com, Kamis (7/7/2022).

Advertisement

Menurut Henry, idealnya harga TBS petani di kisaran Rp 3.000 per kilogram untuk bisa dikatakan menguntungkan bagi petani. Henry juga mempertanyakan mengapa eksportir atau produsen CPO tidak banyak menyerap TBS petani, padahal keran ekspor sudah dibuka.

"Ini yang menjadi tanda tanya, apakah ini bentuk perlawanan dari korporasi-korporasi ini atas kebijakan pemerintah yang menerapkan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO)," kata Henry.

Sementara itu menurut Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, persoalan yang dihadapi saat ini adalah stok CPO di tanki yang melimpah hingga mencapai sekitar 6,2 juta ton. Kondisi ini membuat eksportir membatasi pembelian TBS petani.

"Yang buat stoknya melimpah itu karena kegiatan ekspor belum lancar. Teman-teman eksportir ternyata kesulitan mencari kapal. Karena waktu ada kebijakan pelarangan ekspor, kapal banyak dialihkan menjadi pengangkut crude oil dari Rusia. Jadi sekarang mereka kesulitan kapal, mudah-mudahan di Juli ini sudah bisa dapat kapal," kata Eddy Martono kepada Beritasatu.com, Kamis (7/7/2022).

Dari kondisi ini, Eddy berharap harus ada evaluasi terkait kegiatan ekspor CPO agar lebih lancar.

"Kalau dulu, kalau kita ekspor, itu kan tidak perlu ada DMO dan DPO, tidak perlu nunggu terealisasinya dulu. Kita sudah bisa langsung arrange kapal misalnya di bulan apa. Karena kapal kan paling cepat 1-2 bulan. Dengan kebijakan sekarang yang ada DMO-DPO, itu kan harus dapat kepastian izin ekspor dulu. Kalau tidak terpenuhi, kan tidak bisa ekspor. Mungkin ini yang perlu dibicarakan lagi, duduk bersama, kebijakan apa yang bisa direlaksasi untuk mempermudah ini," kata Eddy.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI