Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

PHRI: Polemik Pulau Komodo karena Pemerintah Kurang Koordinasi

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 13:35 WIB
Oleh : Vento Saudale / FMB
Sejumlah wisatawan mancanegara turun dari kapal Pesiar MV Boudicca untuk berwisata di pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT, Selasa, 20 Januari 2020. Kapal pesiar yang berada di kawasan TNK selama tiga hari itu membawa kurang lebih 400 wisatawan asal Eropa yang ingin menikmati keindahan alam di kawasan itu serta melihat secara langsung Komodo (Varanus Komodoensis) yang ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca.

Bogor, Beritasatu.com - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai pemerintah kurang sosialisasi dan koordinasi sehingga memicu protes serta unjuk rasa pelaku pariwisata terkait kebijakan kenaikan tiket Pulau Komodo, Labuan Bajo

Ditemui di Kota Bogor, Sabtu (6/8/2022) di acara acara PHRI Bike Tour 2022 di Tugu Kujang, Kota Bogor, Sabtu, (6/78/2022), Hariyadi mengakui PHRI ikut menandatangani surat penolakan kebijakan pemerintah terhadap kawasan Pulau Komodo.

"Jadi kemarin, mohon maaf ada kericuhan (unjuk rasa) di sana di mana PHRI juga ikut tandatangan. kita luruskan, maksud kita tidak seperti itu. Sebetulnya kami ingin koordinasi (pemerintah) yang lebih baik," paparnya.

Dari sisi kebijakan tarif, Hariyadi menyebut baik sejauh dipergunakan untuk mendukung konservasi kawasan Pulau Komodo.

"Konsepnya bagus karena ada konservasi, di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Lebih longgarnya ada di Pulau Rica. Tetapi kemarin Pulau Rica ini ditutup, lalu juga perairan Pulau Komodo juga ditutup. Harusnya daratnya ditutup, tetapi perairannya boleh. Hal-hal ini yang perlu kita luruskan, terkait koordinasi," sebutnya.

Ke depan, Ketua PHRI Hariyadi, berharap agar sosialisasi dan koordinasi tetap dikedepankan dalam sebuah kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dan berujung penolakan.

"Yang kami perhatikan adalah masalah komunikasi dan sosialisasi yang kurang terencana dengan baik. Jadi kami meluruskan, dari pihak pariwisata berharap pelayanan kepada pariwisata tidak terganggu," katanya.

"Jadi saya rasa mudah-mudahan ada koordinasi, karena kami juga memahami terkait konservasi tetapi pelaku usaha juga perlu menggerakan ekonomi. Jadi sudah dipikirkan secara matang, tetapi tadi kurang koordinasi dalam pelaksanaan," tambah Hariyadi.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno juga mengakui adanya kurang sosialisasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

Terkait kebijakan kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo menjadi Rp 3,75 juta yang menuai protes serta unjuk rasa pelaku pariwisata Manggarai Barat, Sandi melihat hanya ada salah persepsi di beberapa kalangan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan PHRI, ini akan kita tindak lanjuti dengan komunikasi publik yang lebih baik, sosialisasi dan edukasi, juga konservasi untuk pemulihan ekonomi yang beringan," papar Sandi.

Untuk itu, tambah Sandi, ke depan bagaimana polemik tarif kawasan Pulau Komodo ini bisa tersosialisasi dengan baik. Bagaimana pemerintah dapat manata, agar informasi bisa dicerna dimengerti oleh wisatawan dan pelaku wisata di Labuan Bajo dan Nusa Tenggara Timur (NTT).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI