Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Ini Skenario Pemerintah jika Harga BBM Naik, Apa Saja?

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 08:25 WIB
Oleh : Arnoldus Kristianus / WBP
Ilustrasi Pertalite.

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk menghadapi dampak kenakan harga komoditas energi terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, pemerintah menyiapkan skenario dengan memanfaatkan cadangan dana program Penanganan Covid Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sebesar Rp 18 triliun sebagai bantalan berupa bantuan sosial.

“Apabila guncangan harga terutama kalau harga BBM atau listrik kemudian tidak bisa tertahan, dan harus dilakukan suatu adjustment, maka perlu suatu bantalan sosial tambahan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (Kita) belum lama ini.

Dia menegaskan, pemerintah tetap memperhatikan dan melakukan antisipasi bila terjadi kenaikan harga komoditas. Pengelolaan APBN dilakukan secara hati-hati agar beberapa tujuan nasional tetap terjaga yaitu pemulihan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja lagi, penurunan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat, yang kemudian disertai stabilitas dari sisi harga. “Dengan demikian, berbagai indikator kemajuan dari pembangunan tetap bisa kita capai,” ucap Sri Mulyani.

Sementara Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan tahun ini, pemerintah sudah menganggarkan tambahan anggaran, sehingga subsidi APBN menjadi Rp 502 triliun.

Saat mengajukan tambahan subsidi ke Badan Anggaran DPR, Kemenkeu menggunakan dasar perhitungan harga ICP US$ 100 per barel, kurs rupiah Rp 14.450, dan perkiraan volume konsumsi 15,1 juta kiloliter solar dan pertalite 23,1 juta kiloliter.

“Volume konsumsi sudah sekitar angka yang kita asumsikan yaitu 15,1 juta kiloliter untuk solar dan 23,1 juta kiloliter untuk pertalite. Ini akan terus diwaspadai, mudah-mudahan bisa kita mengelolanya dengan baik terutama untuk volume konsumsi,” jelas Isa.

Dia mengatakan bahwa sejalan dengan permintaan tambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi, pihaknya juga mendapatkan tambahan anggaran Rp 18 triliun. Namun, pemerintah tetap akan mengkaji waktu yang tepat untuk pemberian bansos melalui anggaran tersebut.

“Kami akan kita cermati kapan waktu yang tepat untuk memberikan tambahan bansos, tetapi anggarannya sudah tersedia, mudah-mudahan cukup untuk merespons kenaikan harga yang terjadi sampai akhir tahun,” kata Isa.

Kemenkeu meminta BPH migas dan Pertamina agar bisa menerapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan konsumsi BBM. Pada saat yang sama, Kemenkeu tetap mencermati kondisi kurs dan harga ICP. Isa berharap agar harga komoditas bisa stabil hingga akhir tahun dan konsumsi BBM di masyarakat tetap terjaga. “Kita akan dukung Pertamina untuk bisa mengendalikan konsumsi dengan menerapkan kebijakan yang tepat pada waktunya,” ucap Isa.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, kenaikan subsidi energi terjadi karena kombinasi dari kenaikan subsidi energi dan konsumsi BBM oleh masyarakat. Menurut Suahasil, kenaikan konsumsi merupakan wujud pemulihan ekonomi domestik. Pada kuartal II 2022, konsumsi rumah tangga tumbuh sangat impresif yaitu 5,51%.

“Ini terjadi pemulihan (ekonomi) dan ada harga yang harus dibayar terutama untuk energi dasar seperti solar, pertalite, dan LPG 3 kg,” ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI