Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Pemerintah Minta Pertamina Batasi Penjualan BBM Bersubsidi

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:52 WIB
Oleh : Grace Eldora Sinaga / WBP
Petugas memberi penjelasa tata cara pendaftaran pembelian BBM bersubsidi pertalite dan solar kepada warga di SPBU Yos Sudarso, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa, 26 Juli 2022.

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia telah meminta PT Pertamina (Persero) membatasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite dan Solar subsidi agar tidak meningkatkan tekanan pada subsidi energi

. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (11/8/2022).

Pemerintah telah menaikkan subsidi energi tahun 2022 menjadi Rp 502 triliun (US$ 34 miliar). Tujuannya untuk menjaga harga BBM dan tarif listrik di tengah kenaikan harga energi global dan depresiasi rupiah.

Hal tersebut telah membantu menjaga inflasi di ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini relatif rendah, pada angka 4,94% bulan lalu. Bank Indonesia juga mengatakan ini memberikan ruang untuk menunda kenaikan suku bunga.

"Anggaran subsidi mengasumsikan penjualan solar bersubsidi sepanjang tahun akan mencapai 14,9 kiloliter (kL) dan penjualan Pertalite sebesar 23,1 kL. Tetapi volume penjualan saat ini telah mencapai sekitar level tersebut," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.

“Makanya saya minta Pertamina mengontrol (volume penjualan) agar APBN tidak mendapat tekanan tambahan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis.

"Pertamina berencana membatasi penjualan BBM bersubsidi dengan membuat konsumen mendaftarkan kendaraan secara digital, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi apakah subsidi telah sampai ke penerima yang dituju," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada Reuters.

Namun, Pertamina masih menunggu aturan pemerintah tentang penjualan dan distribusi BBM.

Para ekonom telah mengritik keputusan pemerintah untuk menaikkan subsidi tahun ini, dengan mengatakan ini akan mengambil uang dari proyek-proyek dengan dampak ekonomi lebih besar.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan pemerintah dan parlemen akan membahas efektivitas subsidi.

“Jika kita terus mengandalkan APBN (anggaran pendapatan belanja negara) tanpa memperbaiki mekanisme subsidi, banyak agenda prioritas pembangunan nasional tidak akan tercapai,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI