Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Anggota DEN Bicara soal Perlunya Sharing the Pain BBM, Simak

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:31 WIB
Oleh : Abdul Aziz / WBP
Petugas melayani pengisian BBM di SPBU 24.351.126 Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung, Lampung, Selasa (19/4/2022).

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah, PT Pertamina (Persero), dan masyarakat perlu berbagi beban (sharing the pain) untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di dalam negeri di tengah tingginya harga minyak mentah dunia.

Menurut anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha, agar efektif, sharing the pain BBM harus dilakukan dari dua sisi, yakni sisi penawaran (supply side) dan sisi permintaan (demand side). Upaya ini mesti dilakukan secara masif dan berkesinambungan.

Sharing the pain harus dilakukan berdasarkan supply side dan demand side, sehingga lonjakan harga minyak tidak akan mengganggu kersediaan energi di dalam negeri. Selain itu, tidak mengganggu APBN, tidak membebani keuangan Pertamina, tidak memicu inflasi, serta tidak menekan daya beli dan menggerus pertumbuhan ekonomi,” kata Satya Widya Yudha kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (9/8/2022).

Sejalan lonjakan harga minyak, anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 membengkak dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Kompensasi BBM dan listrik semula Rp 18,5 triliun, meningkat Rp 275 triliun menjadi Rp 293,5 triliun. Sedangkan subsidi energi melonjak Rp 74,9 triliun dari Rp 134 triliun menjadi Rp 208,9 triliun. Khusus subsidi BBM (Pertalite dan solar subsidi) serta LPG 3 kg naik dari Rp 77,5 triliun menjadi Rp 149,4 triliun.

Akibat pembengkakan subsidi, pemerintah menambah belanja APBN 2022 dari sebelumnya Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun. Hingga semester I 2022, belanja subsidi terealisasi Rp 96,4 triliun dibanding Rp 79,9 triliun pada periode sama 2021. Subsidi energi terdiri atas subsidi BBM jenis Pertalite dan solar subsidi, LPG 3 kg, serta listrik. Dalam APBN 2022, asumsi harga minyak nasional (ICP) dipatok US$ 63 per barel, sedangkan ICP pada Juli 2022 mencapai US$ 106,73 per barel.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) baru-baru ini mengingatkan pemerintah bahwa kuota BBM subsidi jenis Pertalite dan solar subsidi sudah melebihi 50%. Bahkan, BPH Migas memprediksi kuota BBM bersubsidi habis pada Oktober atau November 2022. Adapun volume penyaluran BBM jenis solar mencapai 8,3 juta kl hingga Juni 2022 dari target kuota 14,9 juta kl. Sedangkan realisasi penyaluran Pertalite mencapai 14,2 juta kl dari kuota 23 juta kl.

Gerakan Hemat BBM
Menurut Satya Widya Yudha, dari sisi permintaan (demand side), seluruh komponen bangsa perlu menggalakkan kesadaran masyarakat untuk menghemat penggunaan BBM. “Harus ada efisiensi di sisi konsumsi. Caranya, masyarakat tidak boleh menghambur-hamburkan BBM, bukan hanya BBM bersubsidi, tetapi juga BBM secara keseluruhan. Di sinilah pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat,” ujar dia.

Pada sisi permintaan, Satya Yudha menjelaskan, pemerintah harus memaksimalkan penggunaan transportasi umum, terutama yang bersifat massal, seperti bus dan kereta api. “Program transportasi umum tidak boleh berhenti, terutama di perkotaan, sebab ini sangat efektif menekan konsumsi BBM. Pengguna kendaraan pribadi harus beralih ke transportasi umum,” tegas dia.

Adapun dari sisi penawaran (supply side), kata Satya, produksi migas nasional harus ditingkatkan. Upaya ini tidak akan mudah karena produksi (lifting) minyak nasional sulit digenjot. Apalagi lifting minyak yang dalam APBN 2022 dipatok 703.000 barel per hari (bph) kemungkinan hanya tercapai 650.000 bph.

“Ini tidak mudah. Bagaimana caranya agar saat supply turun tapi demand naik, maka program pengembangan mobil listrik harus terus diakselerasi. Itu bisa mengurangi penggunaan BBM atau energi fosil. Selain itu, program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) harus dilanjutkan,” papar dia.

Satya Yudha mengungkapkan, pemerintah sebaiknya tidak menaikkan harga BBM bersubsidi karena kebijakan itu kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi nasional. Penaikan harga BBM bakal memicu inflasi, yang akhirnya menekan daya beli masyarakat dan menggerus pertumbuhan ekonomi. “Padahal, ekonomi baru mulai pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19,” tandas dia.

Perihal platform MyPertamina yang tengah disiapkan untuk mencegah penyimpangan subsidi BBM, Satya mengemukakan, platform tersebut merupakan alat (tools) untuk membatasi atau mencegah penyimpangan BBM bersubsidi.

“MyPertamina itu tools, justru supaya tidak ada pengulangan orang membeli BBM bersubsidi. Misalnya punya 10 mobil Innova, berarti kan orang mampu. Maka dari 10 itu, mungkin yang boleh masuk ke pom bensin hanya satu mobil. Kalau tidak ada tools-nya kan tidak bisa, tidak bisa dimonitor,” ujar dia.

Satya menambahkan, yang perlu dilakukan saat ini adalah mendorong revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Perpres ini akan menjadi salah satu landasan hukum bagi penerapan MyPertamina. “Jadi, perpresnya perlu didorong, dan jangan lupa sosialisasi,” kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI