Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Satgas Optimistis Cegah Puncak Omicron, Ini Tanggapan Komisi IX DPR

Sabtu, 22 Januari 2022 | 12:33 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / JAS
Ilustrasi vaksinasi Covid-19.

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito optimistis pemerintah mampu mencegah prediksi puncak Omicron yakni pada pertengahan Februari-awal Maret 2022 mendatang.

Menanggapi hal ini anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani mengatakan hal penting yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat kebijakan penanganan atau pilihan tindakan yang berbasis kajian ilmiah atau scientific based research mengingat pandemi ini adalah wabah kesehatan.

"Kebijakan yang berbasis pada prinsip ilmiah dan melibatkan partisipasi pakar epidemiologi dan disiplin ilmu lainnya akan menghasilkan kebijakan yang baik dan komprehensif. Bukan sekadar kebijakan yang populis non-saintifik, bahkan menjadi kebijakan yang inkonsisten," katanya ketika dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (22/1/2022).

Menurutnya, selain tidak membingungkan dan memicu kegaduhan, kebijakan yang konsisten membuat masyarakat patuh pada aturan dan sama-sama menjaga prokes baik 3M maupun 5M, apalagi Covid-19 varian Omicron sangat cepat daya tularnya dan pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah.

Satgas Penanganan Covid-19 di bawah BNPB harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat serta tokoh agama dalam mengampanyekan protokol kesehatan yang saat ini mulai kendur. Pencegahan dengan kepatuhan pada 3-5M akan sangat efektif mencegat penularan wabah di titik hulu.

"Sebagai contoh, aturan karantina, berapa lama seseorang harus karantina, skema vaksin booster, mengapa yang heterolog dosisnya setengah, mengapa tidak satu dosis, pemberlakuan PTM 100 % di tengah lonjakan kasus, fenomena vaksin kosong dan vaksin palsu, serta berbagai isu pandemi lainnya," ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu.

Oleh karena itu, menurut Netty, pemerintah harus segera memperbaiki tata kelola komunikasi publik dan strategi policy marketing-nya agar orkestra penanganan berjalan baik. Pemerintah harus menyiagakan seluruh sistem, kapasitas, dan pelayanan kesehatan di daerah untuk melakukan surveilans 3T yakni testing, tracing, dan treatment yang benar.

"Terakhir, pastikan tidak ada penyimpangan dan moral hazard pada setiap kebijakan/regulasi dan penggunaan anggaran penanganan pandemi karena keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi" pungkas Netty.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI