Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

Pemprov DKI Pilih Terapkan PPKM Mikro Dibandingkan PSBB, Ini Alasannya

Rabu, 16 Juni 2021 | 23:47 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JEM
Suasana luar tempat isolasi mandiri Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 16 Juni 2021 malam.

Jakarta, Beritasatu.com - Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro hingga 28 Juni 2021 di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang mengkhawatirkan. Dalam 6 hari terakhir, penambahan kasus Covid-19 harian selalu di atas angka 2.000 kasus, bahkan sempat menembus angka 2.769 pada 13 Juni yang lalu.

Lonjakan kasus Covid-19 tersebut berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) untuk kamar isolasi dan ICU di 106 rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 di Jakarta. Berdasarkan data 15 Juni, BOR tempat isolasi berada di angka 78% di mana kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 7.861 bed dan sudah terpakai oleh pasien Covid-19 sebanyak 6.117 bed. Begitu dengan BOR ICU yang berada di angka 73% di mana tersedia sebanyak 1.127 tempat tidur ICU dan terpakai 824.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan alasan pihaknya masih menerapkan PPKM Mikro untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 dalam waktu 14 hari ke depan. Menurut Riza, PPKM Mikro akan diperkuat pada aspek pemantauan, pengawasan, dan penindakan.

“Jadi tidak mengurangi kapasitas dalam PPKM ke depan. Yang ditingkatkan adalah pemantauan, pengawasan. kita pastikan semua,” ujar Riza di Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Riza mencontohkan, perkantoran tetap diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% sebagaimana selama ini berjalan. Namun, ketentuan kapasitas ini wajib ditaati dan jika terjadi pelanggaran, Pemprov DKI akan memberikan sanksi tegas mulai dari teguran tertulis, denda, penutupan sementara hingga pencaburan izin usaha.

“Jadi, mulai hari ini, ke depan kita akan banyak aparat, petugas operasi-operasi termasuk pembarian sanksi. Bagi siapa saja yang melanggar, kita tidak segan memberikan sanksi. Kami minta sebelum diberi sanksi, mohon semuanya, unit usaha, unit kegiatan, perkantoran, pabrik pasar, mal, hotel, semuanya melakukan protokol kesehatan secara ketat,” tandas Riza.

Apalagi, kata Riza, penerapan PPKM mikro ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang telah meminta Pemprov DKI untuk mengoptimalisasikan penerapan PPKM mikro di lapangan. Presiden Jokowi, kata Riza, meminta Pemprov DKI bisa memastikan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam PPKM mikro bisa terealisasi di lapangan.

“Beliau meminta kepada kami untuk meningkatkan implementasi di lapangan agar dioptimalkan dan ditingkatkan terkait berbagai kebijakan PPKM mikro,” tutur dia.

Meskipun demikian, Riza mengatakan pihaknya juga tetap terbuka terkait kemungkinan menarik rem darurat dengan melakukan pengetatan melalui PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kemungkinan ini tergantung perkembangan kasus Covid-19 dan juga masukan serta kajian dari berbagai pihak khusus para pakar dan ahli.

“Tentu masukan itu (menarik rem darurat dengan PSBB) akan kami tampung, kami kaji, pelajari, diskusikan, dialogkan. Kami bahas dengan para ahli, epidemiologi, forkopimda, jajaran satgas pusat, pemerintah pusar, semuanya, barulah keputusan diambil dan dilaksanakan bersama-sama,” jelas dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Provinsi Jakarta, Anies Baswedan mengatakan pihaknya telah menguatkan sinergi dan kolaborasi dengan jajaran Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat guna mengintervensi dan mengantisipasi agar Jakarta tak masuk ke fase genting. Nantinya, penguatan ini akan diimplikasikan dalam berbagai kegiatan, seperti operasi gabungan guna membentuk pendisiplinan kolektif. Berdasarkan pengalaman pada tahun lalu, jika Jakarta masuk fase genting, maka Pemprov DKI harus menarik rem darurat yang akan berdampak pada perekonomian.

“Ibu Kota kini dalam kondisi yang memerlukan perhatian ekstra. Bila kondisi sekarang tak terkendali, kita akan masuk fase genting, dan jika fase itu terjadi, maka kita harus ambil langkah drastis seperti yang pernah dialami bulan September dan Februari tahun lalu. Kita inginkan peristiwa itu tak berulang. Untuk itu, maka dua unsur harus kerja bersama. Unsur rakyat warga dengan pemerintah dan penegak hukum, harus kolaborasi, masyarakat menjalankan 3M dan kita (di Pemerintahan) semua laksanakan 3T,” papar Anies.

Anies juga menerangkan bahwa kondisi yang ada kini harus membuat kita semakin waspada dan menyadari akan bahaya Covid-19 dan mutasinya. Sehingga, kita harus semakin disiplin dan mengikuti seluruh peraturan PPKM mikro yang telah ditentukan, mulai dari rumah, tempat bekerja, fasilitas umum, tempat makan, fasilitas hiburan dan lain sebagainya. Semua akan didisiplinkan secara kolektif dan diberikan sanksi apabila ada yang melanggar.

“Jadi, ini adalah peringatan pada kita semua, mari kita waspada, mari kita kembali lebih disiplin. Saya ingin ingatkan semua, kita masih dalam pandemi, usahakan di rumah. Semua perkantoran evaluasi, bila kegiatan sudah lebih 50% pekerja, kembalikan 50%. Semua fasilitas hiburan, seperti tempat-tempat berkumpul, restoran, rumah makan, kafe, ikuti ketentuan 50%. Begitu juga jam operasi harus ditaati, jam 9 malam harus selesai, harus tutup. Bila tetap buka, kami akan disiplinkan, akan kami berikan sanksi sesuai ketentuan gak ada pengecualian. Semuanya mari ambil sikap tanggung jawab,” pesan Anies.

“Dan pada semua masyarakat, bila tak harus bepergian, jangan tinggalkan rumah. Tinggal di rumah, kecuali harus pergi karena kebutuhan dasar dan mendesak. Kami berharap dengan pendisiplinan beberapa hari ke depan mudah-mudahan membuat situasi di Jakarta lebih terkendali dan kita harap kegentingan yang dikhawatirkan, tidak terjadi,” tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


MEGAPOLITAN | 27 September 2021

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

BERITA TERPOPULER


#1
BPN: Pemilik Lahan Garap Hanya Boleh Menggarap, Tidak Mendirikan Bangunan

#2
Ditabrak Bus yang Melaju Kencang, Wanita Pengendara Motor Tewas di Bogor

#3
PS Pati Kalah Lawan Persis di Liga 2, Ini Kata Atta Halilintar

#4
Ini Alasan Bupati Bogor Bersikukuh Bangun Jalur Puncak 2

#5
Yusril Ajukan Judicial Review AD/ART Demokrat, SBY: Hukum Bisa Dibeli, tetapi Tidak untuk Keadilan

#6
PSI Berhentikan Viani Limiardi Sebagai Anggota DPRD DKI dan Kader Partai

#7
Panglima TNI Tidak Mau Berpolemik Soal Pernyataan Gatot Nurmantyo

#8
Sistem Radarnya Dihancurkan AS, Bandara Kabul Kini Siap Beroperasi Kembali

#9
7 Fraksi DPRD DKI Tidak Akan Hadiri Paripurna Interpelasi Formula E

#10
Luhut Jalani Pemeriksaan Terkait Laporannya soal Pencemaran Nama Baik

TERKINI


EKONOMI | 28 September 2021

EKONOMI | 28 September 2021

EKONOMI | 28 September 2021

EKONOMI | 28 September 2021

OLAHRAGA | 28 September 2021

NASIONAL | 28 September 2021

OLAHRAGA | 28 September 2021

OLAHRAGA | 27 September 2021

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

GAYA HIDUP | 27 September 2021